Kementan Dorong LKMA Jadi Penjamin Harga Jual Produk Pertanian

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-03-23
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, mengunjungi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Karya Baru Bersama di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kementerian Pertanian memprogram LKMA yang sudah tumbuh dari gabungan kelompok tani (Gapoktan) dapat menjadi penjamin harga jual produk pertanian milik petani.

"LKMA dapat berfungsi sebagai pembeli hasil panen dari para petani dengan harga yang wajar dan menjualnya ke pasar tradisional maupun modern atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pasar, seperti Bulog, KUD, Penggilingan, dan sejenisnya, sehingga petani ada jaminan harga atas produk yang dihasilkannya," ujarnya.

Selain itu, Kementan juga mendorong LKMA agar menjadi pionir kelembagaan keuangan mikro di pedesaan yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida. Sarwo menunjukkan dalam pembukuan LKMA Karya Baru Bersama, terdapat saldo Rp 207 juta setelah dikurangi biaya operasional.

"Itulah yang kita sebut sebagai modal bagi LKMA," ucapnya.

Termasuk peran dari LKMA, lanjut Sarwo, adalah memberikan kredit lunak kepada petani untuk melakukan budidaya. Petani akan membayar kreditnya setelah panen.

Guna membantu LKMA menjalankan fungsi-fungsinya, Kementan melakukan beberapa langkah. Pertama, menghubungkan petani ke bank-bank pemerintah melalui sosialisasi. Tujuannya, agar petani mau menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya sangat rendah, yakni 7 persen per tahun.

Kementan pun berharap pinjaman KUR yang didapatkan petani bisa untuk diguanakan budidaya pertanian dalam arti luas, seperti tanaman panga, hortikultura, perkebunan dan peternakan, serta usaha lainnya.

"Sebagai penghubung petani dengan perbankan, maka LKMA akan mendapatkan jasa dari perbankan," kata Sarwo.

Kedua, melakukan pembinaan agar petani lain mencontoh untuk membentuk LKMA sejenis dalam rangka penguatan modal kelompok untuk usaha pertanian.

LKMA sendiri memiliki dasar hukum yang kuat karena berdasarkan SK Menkeu yang dikuatkan SK Menteri Pertanian, bantuan pemerintah ditujukan kepada poktan atau gapoktan.

"LKMA itu dibentuk oleh Gapoktan. Sekarang jumlahnya ada sekitar 500 ribu, kebanyakan adalah dibentuk saat ada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)," pungkas Sarwo. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementan Turunkan Tim Penanganan Kekeringan
  • Ditjen PSP Bahas Pengembangan Sumber Daya Pertanian untuk Trans Papua
  • Kemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan Berusaha
  • Kementan Benahi Sistem Pengairan yang Terhambat
  • Pemerintah Libatkan KPK Untuk Proyek Blok Masela
  • Kementan Gelar Pelatihan Teknis Alsintan di Kudus
  • Pemerintah Genjot Pelayanan Berkualitas Berbasis Digital
  • Pemerintah Siapkan Insentif untuk Industri Padat Karya
  • Selandia Baru Apresiasi Indonesia Cetak Petani Muda
  • Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Segera Diluncurkan
  • Jokowi Minta Pengusaha Investasi di Mandalika
  • BKP Kementan Kembangkan Korporasi Usaha Tani
  • Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Andalan Presiden Jokowi
  • Ini Cara Ditjen PSP Tingkatkan Strategi dan Operasional Hingga 2024
  • Mahasiswa Harus Berperan Wujudkan Kedaulatan Energi
  • Upah Buruh Tani Mei 2019 Naik 0,19 Persen
  • Kementan Serahkan Bantuan Alsintan 2019 untuk Sarolangun
  • Kemenhub: Bandara Kertajati Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jabar
  • Pemerintah Buka Peluang Beras Bulog Masuk BPNT
  • Kepala BKP Kementan Imbau KRPL Berkelanjutan