Alasan Menteri Susi Larang Penjualan Benih Lobster

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2019-04-03
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan tersebut membahas budidaya benih lobster.

Dalam rapat, Menko Luhut meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI. Poin yang menjadi perhatian yakni Pasal 7 Permen-KP itu menyebut bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budi daya.

Direktur Perbenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Coco Kokarkin Soetrisno mengatakan bahwa Menteri Susi memiliki alasan jelas mengenai larangan penjualan benih lobster untuk budi daya.

Menurut dia, alasan Susi menerbitkan aturan tersebut yakni agar benih lobster benar-benar dibudidayakan. Menurut aturan tersebut benih lobster hanya boleh dijual jika telah memenuhi syarat tertentu, seperti bobot benih lobster.

Menurut dia, ada pihak yang menginginkan keuntungan instan dengan menjual benih lobster yang belum siap panen. Larangan itu, mengharuskan benih lobster untuk tumbuh dan berkembang secara alami hingga berukuran di atas 200 gram.

"Kalau yang khusus dedicated hanya untuk pembesaran tidak menarik, sebab selama ini butuh 6-8 bulan baru panen. Orang kita kan enggak ada yang sabar. Kalau jual benih, pagi malam dapat ratusan ribu. Lebih menarik ini dibanding budidaya," kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (2/4).

Lewat larangan tersebut diharapkan benih Lobster tidak diperdagangkan secara bebas. Sebab jika tidak demikian, maka benih lobster akan habis. "Karena kalau semua benih disikat ya habis memang," tegas dia.

Selain itu, larangan ini juga diberlakukan untuk meminimalisir aksi penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Penyelundupan tersebut sampai sekarang kerap terjadi. "Kami ingin budidayanya jalan, penangkapan benih juga berjalan, tapi penyelundupan tetap dilarang. Tujuan dari Permen-KP ini," kata Coco.

Dia menjelaskan untuk melakukan budidaya lobster, masyarakat harus mengeluarkan modal sebesar Rp 60 juta per tahun untuk 20 lubang Keramba Jaring Apung (KJA). "Modal Rp 60 juta keuntungan bisa Rp 49 juta lah," tandasnya. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Naik Kapal Perang, Menteri Susi Pudjiastuti Tangkap 7 Kapal Asing
  • Kementan Kembangkan Anjing Kintamani
  • KKP Gandeng PUPR Kembangkan Sentra Produksi Perikanan Budi Daya
  • Kabupaten Badung Asuransikan Ratusan Ekor Sapi Betina
  • Timor Leste Siap Tambah Impor Peternakan dari Indonesia
  • KKP Tertibkan 20 Rumpon Ilegal di Perbatasan RI-Filipina
  • Lawan Illegal Fishing, RI Ajukan Wacana Kerja Sama Regional
  • Menteri Susi: Lebih 10.000 Kapal Ikan Asing Kita Usir dari Laut Indonesia
  • 65 Unit Kapal Pelaku IUU Fishing Siap Ditenggelamkan
  • Tim Gerak Cepat Kementan Selamatkan Aset Peternak Keerom
  • Pemerintah Latih 1 Juta Nelayan Melek Teknologi
  • KKP Kembali Menangkap Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia
  • Jelang Ramadhan, Ritel Maksimalkan Serap Ayam Peternak
  • Kementan Minta Pelaku Usaha Dongkrak Harga Ayam Hidup
  • KKP dan Kemenhub Kerja Sama Sertifikasi Kepelautan Nelayan
  • Kementan Kaji Ulang Sistem Kuota Impor Bibit Ayam
  • KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan Indonesia
  • KKP Kembali Tangkap 2 Kapal Vietnam yang Curi Ikan RI
  • Membasmi Kapal Ilegal
  • Alasan Menteri Susi Larang Penjualan Benih Lobster