Alasan Menteri Susi Larang Penjualan Benih Lobster

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2019-04-03
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan tersebut membahas budidaya benih lobster.

Dalam rapat, Menko Luhut meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI. Poin yang menjadi perhatian yakni Pasal 7 Permen-KP itu menyebut bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budi daya.

Direktur Perbenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Coco Kokarkin Soetrisno mengatakan bahwa Menteri Susi memiliki alasan jelas mengenai larangan penjualan benih lobster untuk budi daya.

Menurut dia, alasan Susi menerbitkan aturan tersebut yakni agar benih lobster benar-benar dibudidayakan. Menurut aturan tersebut benih lobster hanya boleh dijual jika telah memenuhi syarat tertentu, seperti bobot benih lobster.

Menurut dia, ada pihak yang menginginkan keuntungan instan dengan menjual benih lobster yang belum siap panen. Larangan itu, mengharuskan benih lobster untuk tumbuh dan berkembang secara alami hingga berukuran di atas 200 gram.

"Kalau yang khusus dedicated hanya untuk pembesaran tidak menarik, sebab selama ini butuh 6-8 bulan baru panen. Orang kita kan enggak ada yang sabar. Kalau jual benih, pagi malam dapat ratusan ribu. Lebih menarik ini dibanding budidaya," kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (2/4).

Lewat larangan tersebut diharapkan benih Lobster tidak diperdagangkan secara bebas. Sebab jika tidak demikian, maka benih lobster akan habis. "Karena kalau semua benih disikat ya habis memang," tegas dia.

Selain itu, larangan ini juga diberlakukan untuk meminimalisir aksi penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Penyelundupan tersebut sampai sekarang kerap terjadi. "Kami ingin budidayanya jalan, penangkapan benih juga berjalan, tapi penyelundupan tetap dilarang. Tujuan dari Permen-KP ini," kata Coco.

Dia menjelaskan untuk melakukan budidaya lobster, masyarakat harus mengeluarkan modal sebesar Rp 60 juta per tahun untuk 20 lubang Keramba Jaring Apung (KJA). "Modal Rp 60 juta keuntungan bisa Rp 49 juta lah," tandasnya. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Soal Gugatan di WTO, Kementan Sebut RI Belum Punya Kesepakatan Impor Ayam dengan Brasil
  • Kementan Ajak Pelaku Perunggasan Stabilkan Harga Unggas
  • KKP Catat 21 Provinsi Sudah Terapkan Aturan Zonasi Wilayah Pesisir
  • KKP Apresiasi Penerapan Prinsip Berkelanjutan Budidaya Tilapia
  • KKP Tangkap Kapal Ikan Ilegal Malaysia
  • Program Upsus Siwab Tingkatkan Populasi Sapi
  • KKP Sebut Daya Beli Pembudi daya Ikan Tumbuh Positif
  • Program Asuransi Perikanan Dorong Semangat Pembudi Daya
  • Waspadai Mutasi Virus Flu Burung, Pasar Unggas Hidup Diawasi
  • Menteri Susi Bakal Kembali Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal Usai Lebaran 2019
  • Menteri Susi Lepasliarkan 37.000 Benih Lobster Hasil Penyelundupan
  • Jelang Lebaran Stok Daging Sapi dan Kerbau Surplus 2.450 Ton
  • Jelang Lebaran, Stok Daging Ayam dan Telur Surplus 184.134 Ton
  • 21 Alat Bantu Tangkap Ikan Ilegal Diamankan
  • Kementan Tingkatkan Kualitas Data Online Peternakan
  • Luhut Siapkan Langkah untuk Mendorong Budidaya Perikanan
  • Kementan Optimistis Target 1.000 Pedet Belgian Blue Tercapai
  • Kementan Koordinasikan Pengendalian Rabies di Dompu
  • Pengusaha Udang Dukung Larangan Penggunaan Induk Asal Tambak
  • Anak Buah Menteri Susi Kembali Tangkap Kapal Ilegal Berbendera Filipina