Kementan Kaji Ulang Sistem Kuota Impor Bibit Ayam

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2019-04-06
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Pertanian tengah mengkaji untuk menghapus sistem kuota impor bibit ayam utama demi menyeimbangkan pasar ayam ras pedaging di dalam negeri.

Sistem kuota impor per tahun untuk Grand Parent Stok (GPS) atau bibit ayam utama termaktub dalam Permentan No.32/2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi.

Dalam regulasi itu disebutkan bahwa setiap pelaku usaha pembibitan ayam mendapatkan rekomendasi impor sesuai dengan kemampuan setelah melalui hasil audit dari tim independen.

Berdasarkan catatan Bisnis, dalam dua tahun terakhir sejak beleid tersebut berlaku, kuota impor GPS berada di kisaran 700.000 ekor setiap tahun.

Akan tetapi, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita mengatakan pihaknya tengah mengkaji ulang permentan tersebut, terutama dalam hal penetapan kuota GPS selama dua tahun ke belakang.

"Impor GPS akan dibebaskan karena kalau menentukan siapa yang boleh [atau tidak] nanti kami dibilang ada main. Sistem kuota itu yang mau dihapus," tegasnya pada Selasa (2/4).

Pasalnya, tambah Ketut, semenjak beleid itu berjalan, peternak justru kerap mengeluh sulit mendapatkan bibit ayam final atau final stock (FS) atau jika pun pasokan tersedia, harganya stabil tinggi.

Padahal, dalam beleid yang sama diatur bahwa pengusaha perbibitan harus mendistribusikan produksi anak ayam usia sehari (day old chick/DOC) FS sebanyak 50% untuk peternak rakyat mandiri atau UMKM dan 50% untuk perusahaan terintegrasi (integrator).

Adapun, berdasarkan hasil audit Kementerian Pertanian terdapat potensi kelebihan produksi daginga ayam sebanyak 331.035 ton pada 2018 dengan rataan per bulan sebanyak 27.586 ton.  Total produksi mencapai 3,3 juta ton karkas atau setara 3,1 milliar ekor ayam sedangkan kebutuhan karkas hanya 3 juta ton.

Sementara itu, untuk produksi DOC FS bulan Januari 2019 diperkirakan sebanyak 268 juta ekor/bulan. Di sisi lain, berdasarkan data dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) harga DOC FS kerap menanjak dari Rp4.700/ekor hingga Rp6.400/ekor. 

Ketut pun menambahkan nantinya baik peternak mandiri, koperasi atau sejenisnya dapat mengajukan surat rekomendasi impor GPS. Surat dapat diberikan bila yang bersangkutan lolos audit tim independen.

"DOC FS harusnya ada banyak tapi mahal, [kalau] peternak mau impor DOC saya kasih asal bersedia diaudit," katanya.

Selain faktor harga dan keterjangkauan, poin lain yang memicu rencana revisi permentan adalah adanya inkonsistensi mutu bibit yang diterima peternak mandiri. Dengan dibebaskannya jumlah impor GPS, Ketut berharap lahir kompetisi untuk meningkatkan kualitas bibit sehingga ayam yang dihasilkan pun baik.

Tetapi yang perlu digarisbawahi, lanjutnya, mekanisme pasar yang akan menentukan untung atau ruginya pelaku usaha pembibitan. Pasalnya, peternak dapat membeli bibit dengan leluasa dan mudah. (bis)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Naik Kapal Perang, Menteri Susi Pudjiastuti Tangkap 7 Kapal Asing
  • Kementan Kembangkan Anjing Kintamani
  • KKP Gandeng PUPR Kembangkan Sentra Produksi Perikanan Budi Daya
  • Kabupaten Badung Asuransikan Ratusan Ekor Sapi Betina
  • Timor Leste Siap Tambah Impor Peternakan dari Indonesia
  • KKP Tertibkan 20 Rumpon Ilegal di Perbatasan RI-Filipina
  • Lawan Illegal Fishing, RI Ajukan Wacana Kerja Sama Regional
  • Menteri Susi: Lebih 10.000 Kapal Ikan Asing Kita Usir dari Laut Indonesia
  • 65 Unit Kapal Pelaku IUU Fishing Siap Ditenggelamkan
  • Tim Gerak Cepat Kementan Selamatkan Aset Peternak Keerom
  • Pemerintah Latih 1 Juta Nelayan Melek Teknologi
  • KKP Kembali Menangkap Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia
  • Jelang Ramadhan, Ritel Maksimalkan Serap Ayam Peternak
  • Kementan Minta Pelaku Usaha Dongkrak Harga Ayam Hidup
  • KKP dan Kemenhub Kerja Sama Sertifikasi Kepelautan Nelayan
  • Kementan Kaji Ulang Sistem Kuota Impor Bibit Ayam
  • KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan Indonesia
  • KKP Kembali Tangkap 2 Kapal Vietnam yang Curi Ikan RI
  • Membasmi Kapal Ilegal
  • Alasan Menteri Susi Larang Penjualan Benih Lobster