KKP dan Kemenhub Kerja Sama Sertifikasi Kepelautan Nelayan

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2019-04-07
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi meneken kerja sama terkait pelayanan status hukum penangkap ikan dan sertifikasi pelautan. Direktoral Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar mengatakan bahwa kerja sama ini dapat membantu status hukum kapal bagi nelayan kecil.

Misalnya, Pas Kecil, Surat Ukur, Grosse Akta, Izin, Buku Kapal Perikanan, Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan sertifikasi kepelautan. “Kapal perikanan di Indonesia kurang lebih sebanyak 600.000 unit. Dari jumlah itu, 89% kapal ukuran lebih dari 10 Gross Tonnage (GT) dan itu didominasi oleh nelayan kecil,” kata Zulficar di Jakarta, Selasa (5/3).

Ia menilai kerja sama ini mencakup beberapa hal penting, meliputi penyelenggaraan kelaiklautan, laik tangkap dan laik simpan kapal penangkap ikan, pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan dan modifikasi kapal. Selanjutnya, sinkronisasi dan data base kapal serta pengawakan, fasilitas perizinan melalui administrasi satu atap. Pelatihan dan sertifikasi kepelautan nelayan, penerbitan Dokumen Pelaut Kapal Penangkap Ikan, dan sosialisasi status hukum kapal. (Baca: Pengusaha Perikanan Minta KKP Segera Revisi Pembatasan Ukuran Kapal)

Sementara itu, Direktoral Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo mengatakan setiap kapal penangkap ikan harus memenuhi aspek kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan status hukum kapalnya. “Surat-surat atau dokumen melaut harus lengkap, sama seperti halnya transportasi darat,” kata Agus. Dalam kerja sama ini, lanjut Agus, Dirjen Perhubungan Laut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelaiklautan kapal penangkap ikan, mengelola data base kapal penangkap ikan berbendera Indonesia. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang serta dievaluasi secara berkala oleh Dirjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perikanan Tangkap setiap 6 bulan sekali. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN-KP/KB/XI/2016 dan Nomor PJ 229 tahun 2016 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada 28 November 2016. Sebelumnya, KKP dan Kemenhub juga berkoordinasi dalam percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan. Serta terkait penerbitan SIUP dan SIPI secara terpadu pada tahun 2017. (ant)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi meneken kerja sama terkait pelayanan status hukum penangkap ikan dan sertifikasi pelautan. Direktoral Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar mengatakan bahwa kerja sama ini dapat membantu status hukum kapal bagi nelayan kecil. Misalnya, Pas Kecil, Surat Ukur, Grosse Akta, Izin, Buku Kapal Perikanan, Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan sertifikasi kepelautan. “Kapal perikanan di Indonesia kurang lebih sebanyak 600.000 unit. Dari jumlah itu, 89% kapal ukuran lebih dari 10 Gross Tonnage (GT) dan itu didominasi oleh nelayan kecil,” kata Zulficar di Jakarta, Selasa (5/3). Ia menilai kerja sama ini mencakup beberapa hal penting, meliputi penyelenggaraan kelaiklautan, laik tangkap dan laik simpan kapal penangkap ikan, pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan dan modifikasi kapal. Selanjutnya, sinkronisasi dan data base kapal serta pengawakan, fasilitas perizinan melalui administrasi satu atap. Pelatihan dan sertifikasi kepelautan nelayan, penerbitan Dokumen Pelaut Kapal Penangkap Ikan, dan sosialisasi status hukum kapal. (Baca: Pengusaha Perikanan Minta KKP Segera Revisi Pembatasan Ukuran Kapal) Sementara itu, Direktoral Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo mengatakan setiap kapal penangkap ikan harus memenuhi aspek kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan status hukum kapalnya. “Surat-surat atau dokumen melaut harus lengkap, sama seperti halnya transportasi darat,” kata Agus. Dalam kerja sama ini, lanjut Agus, Dirjen Perhubungan Laut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelaiklautan kapal penangkap ikan, mengelola data base kapal penangkap ikan berbendera Indonesia. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP). (Baca: Menteri Susi Klaim Stok Ikan Melimpah karena Penenggelaman Kapal Asing) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang serta dievaluasi secara berkala oleh Dirjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perikanan Tangkap setiap 6 bulan sekali. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN-KP/KB/XI/2016 dan Nomor PJ 229 tahun 2016 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada 28 November 2016. Sebelumnya, KKP dan Kemenhub juga berkoordinasi dalam percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan. Serta terkait penerbitan SIUP dan SIPI secara terpadu pada tahun 2017.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "KKP dan Kemenhub Kerja Sama Sertifikasi Kepelautan Nelayan " , https://katadata.co.id/berita/2019/03/05/kkp-dan-kemenhub-kerja-sama-sertifikasi-kepelautan-nelayan
Penulis: Rizka Gusti Anggraini
Editor: Sorta Tobing

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Pemerintah Salurkan KUR Peternakan Rp 1,88 Miliar di Kalsel
  • Menteri Susi Ingatkan Tantangan Keamanan Laut di Masa Mendatang
  • Tebar Benih Ikan di Danau Toba, Susi: Jangan Rusak Ekosistem
  • KKP Tebar 266.000 Benih Ikan di Danau Toba
  • Dongkrak Nilai Jual Hasil Tangkapan Nelayan Lewat Klinik Mutu Perikanan
  • Genjot Ekonomi, Daerah Timur Bakal Jadi Prioritas Produk Perikanan
  • Penuhi Kebutuhan Protein, Kementan Kembangkan Sapi Belgian Blue
  • Domba Muda Tampil Gemuk dengan Pakan dari Silase Jagung
  • Indonesia Mampu Penuhi Protein Hewani Dalam Negeri
  • Kementan Dorong Peningkatan Populasi Ternak untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani
  • Kementan Berikan 50 Ayam, 150 Kg Pakan dan Kandang pada 569 Rumah Tangga Miskin
  • KKP Kembali Tangkap Kapal Ikan Asal Malaysia di Selat Malaka
  • Kementan Bersama FAO dan USAID Tingkatkan Kerjasama Penanggulangan Zoonosis dan PIB
  • Kementan Dorong bantuan Ayam Bekerja Pada Rakyat Miskin di Nganjuk
  • KKP Sosialisasikan Aturan Perizinan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut
  • Kementerian Pertanian Godok Revisi Aturan Importasi Sapi
  • DPR Dorong RUU Karantina
  • Pemerintah Bakal Sulap Anjungan Migas Lepas Pantai jadi Keramba Ikan
  • Suplai Ayam Melimpah, Ini Langkah Kementan Atasi Disparitas Harga
  • Swasta Bantu Penuhi Target Produksi Sapi di Kalimantan Timur