Kemenaker Prioritaskan Pembangunan SDM melalui Pelatihan Vokasi

Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2019-04-08
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) fokus dalam menggenjot pelatihan vokasi. Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan prioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2019.

"Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam acara Fun Walk Skill For Future di BBPLK Bekasi, Minggu (7/4).

Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Menaker Hanif persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser ke persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.

"Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill, dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi," ujar Menaker.

Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi.

Masifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling, yaitu skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru.

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunitas. Tahun 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren.

Khusus merespon perkembangan industri berbasis digital, Menaker Hanif menginisiasi pembangunan Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018. Ini adalah sebuah Talent Hub untuk merespon era baru industri digital dan Industri 4.0.

"Nantinya, Innovation Room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker," ungkap Hanif.

Prioritas pembangunan SDM juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia, yang puncaknya terjadi 2025-2030. Dimana, 70 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif.

Berdasarkan riset McKinsey Global Institute yang menyebutkan, Indonesia akan menjadi negra dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun capaian itu mensyaratkan penduduk usia produktif memiliki skill dan kompetensi.

"Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi," kata Menaker Hanif. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • RUU Omnibus Law Akan Permudah Permodalan UMKM
  • Langkah Strategis Menaker Ida Atasi Pengangguran di Masa Covid-19
  • RUU Ciptaker Diharapkan Kurangi Angka Pengangguran
  • PUPR Targetkan Serap 28.987 Tenaga Kerja dari Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  • IOMKI Selamatkan 5 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi
  • Proyek Kilang Pertamina Akan Beri Manfaat 3 Juta Lapangan Kerja
  • Menaker: Pekerja Berisiko Tertular Covid-19 dapat Jaminan
  • Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Usai Lebaran
  • Program Kartu Prakerja Meningkatkan Kualitas Penduduk Usia Produktif
  • Kemenhub Siapkan Program Padat Karya Rp5,9 Triliun untuk Korban PHK
  • 51 Ribu Peserta Kartu Pra Kerja Sudah Terima Rp600.000
  • Menteri Teten Usul Para Santri Ikut Pendidikan Vokasi Agar Terserap Dunia Kerja
  • Cegah Industri Lakukan PHK, Pemerintah Siapkan Rp 150 Triliun
  • Kemnaker Berdayakan Korban PHK Melalui Program Padat Karya
  • Kartu Prakerja Tawarkan Hingga 2.000 Jenis Pelatihan
  • KKP Optimistis Sektor Perikanan Budi Daya Ciptakan Lapangan Kerja
  • BPS: Upah Nominal Buruh Tani Meningkat 0,15%
  • Kemnaker: 2,8 Juta Pekerja Bisa Mendaftar Kartu Prakerja
  • Menteri Basuki Beri Jaminan Sosial bagi 137 Ribu Pekerja di Proyek Kementerian PUPR
  • Pemerintah Anggarkan Rp 20 Triliun untuk Kartu Prakerja