60 Ribu Rumah di Kupang akan Dibangun dengan Dana Desa

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2019-04-11
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan sebanyak 60.500 rumah layak huni akan dibangun hingga tahun 2023. Pembangunan rumah ini memanfaatkan anggaran program dana desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat.

"Target kami ada 15.000 lebih rumah layak huni dibangun setiap tahun dengan dana desa dan hingga tahun 2023 bisa mencapai sekitar 60.500 lebih rumah bisa dibangun di NTT," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk, Rabu (10/4).

Ia mengatakan, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan rumah layak huni mulai tahun 2020 telah disepakati bersama Dinas PMD dari 21 kabupaten se-NTT dalam rapat koordinasi di Kabupaten Rote Ndao beberapa waktu lalu. Menurutnya, kesepakatan ini bahkan sudah mulai direalisasikan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang mulai tahun 2019 mengalokasikan sebanyak 10 rumah layak huni untuk setiap desa dengan dana desa senilai Rp 69 juta per rumah.

"Kami apresiasi untuk Rote Ndao yang sudah memulai di tahun ini. Untuk kabupaten lain akan dilakukan mulai 2020 dengan alokasi lima rumah per desa, masing-masing Rp 50 juta per rumah," katanya.

Petrus Manuk mengatakan, upaya ini dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan karena masih terdapat sekitar 1 juta warga di provinsi berbasiskan kepulauan itu hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, kata dia, dana desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat terus meningkat signifikan dari awal di 2015 sekitar Rp 812 miliar lebih menjadi Rp 3,02 triliun lebih untuk 2019.

"Karena itu kami sepakati arah pemanfaatan dana desa ini harus lebih menekan angka kemiskinan, salah satunya pembangunan rumah layak huni ini di seluruh desa di NTT," katanya. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Soal Dana Desa, Menteri Sri Mulyani Minta Kepala Daerah Aktif Sisir Desa Fiktif
  • Pemkab Banyumas kucurkan pinjaman bergulir untuk usaha mikro dan kecil
  • BNI Syariah kenalkan Platform Sekolah Pintar di Aceh
  • Samsat Bekasi targetkan pendapatan Program Hapus Denda Rp33 miliar
  • Perbankan bidik Jatim jadi penyumbang DPK tertinggi
  • Proyek percontohan percepatan keuangan inklusif diluncurkan di Cirebon
  • BRI optimistis penyalurkan KUR di Aceh capai target
  • BPD Bali-LPD perkuat layanan daring masyarakat adat
  • Belanja Bekasi 2020 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun
  • Bank wakaf mikro, terobosan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren
  • Realisasi penerimaan cukai KPPBC Kudus capai Rp22,33 triliun
  • Papua Barat tindaklanjut rekomendasi BPK terkait dana Otsus
  • Pemerintah Pastikan Pantau Dana Desa yang Telah Disalurkan
  • BI Cirebon gelar CFF perkenalkan ekonomi digital kepada masyarakat
  • Jabar peringkat kedua jumlah investor terbanyak di Indonesia
  • Kemendagri minta Pemda jangan hanya berorientasi pada pemasukan PAD
  • Kemendes PDTT Klaim Sudah Pantau Penggunaan Dana Desa
  • Kemenkeu evaluasi internal terkait dugaan penyaluran dana desa fiktif
  • Legislator minta Bappenas serius tingkatkan peran ekonomi syariah
  • Legislator harapkan adanya perbaikan tata kelola penyaluran dana desa