KKP Tertibkan 20 Rumpon Ilegal di Perbatasan RI-Filipina

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2019-04-14
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan berhasil menertibkan 20 alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga, Filipina.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan, penertiban rumpon-rumpon tersebut dilaksanakan oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 04 yang dinakhodai Capt. Eko Priyono dan KP. Hiu 15 dengan nakhoda Aldi Firmansyah.

Agus menambahkan, proses penertiban oleh KP. Orca 04 dilaksanakan pada 10 April 2019 atas 4 rumpon, dan pada 11 April 2019 atas 12 rumpon. Rumpon-rumpon tersebut ditemukan sekitar 1 mil laut masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin dan diduga kuat dimiliki oleh nelayan Filipina.

Sementara itu, proses penertiban oleh KP. Hiu 15 dilakukan pada 10 April 2019 atas 4 (empat) rumpon yang dipasang sekitar 6 mil laut masuk ZEEI tanpa izin dan diduga juga dimiliki oleh nelayan Filipina.

"Pemasangan rumpon-rumpon tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah sehingga dikategorikan ilegal dan diduga dimiliki oleh warga negara Filipina," ungkap Agus.

Selanjutnya, 20 rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.

Operasi penertiban rumpon tersebut merupakan hasil dari integrasi pengawasan dengan operasi udara (air surveillance), di mana data-data yang dihasilkan oleh operasi udara menjadi sumber informasi bagi Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan proses penertiban.

Penertiban rumpon-rumpon tersebut menambah jumlah rumpon yang telah ditertibkan di perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Tercatat, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rumpon ilegal yang diduga kuat milik warga Filipina telah ditertibkan sepanjang Januari sampai April 2019.

"Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR)," ujar Agus.

Sebagai informasi, rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut dan berguna untuk membuat ikan-ikan berkumpul di sekitar rumpon sehingga mudah ditangkap oleh kapal penangkap ikan.

Pemasangan rumpon oleh oknum warga Filipina di perairan Indonesia disinyalir dilakukan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka. Hal ini tentu akan sangat merugikan nelayan Indonesia karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan tidak masuk ke perairan Indonesia. (mer)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Pemerintah Salurkan KUR Peternakan Rp 1,88 Miliar di Kalsel
  • Menteri Susi Ingatkan Tantangan Keamanan Laut di Masa Mendatang
  • Tebar Benih Ikan di Danau Toba, Susi: Jangan Rusak Ekosistem
  • KKP Tebar 266.000 Benih Ikan di Danau Toba
  • Dongkrak Nilai Jual Hasil Tangkapan Nelayan Lewat Klinik Mutu Perikanan
  • Genjot Ekonomi, Daerah Timur Bakal Jadi Prioritas Produk Perikanan
  • Penuhi Kebutuhan Protein, Kementan Kembangkan Sapi Belgian Blue
  • Domba Muda Tampil Gemuk dengan Pakan dari Silase Jagung
  • Indonesia Mampu Penuhi Protein Hewani Dalam Negeri
  • Kementan Dorong Peningkatan Populasi Ternak untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani
  • Kementan Berikan 50 Ayam, 150 Kg Pakan dan Kandang pada 569 Rumah Tangga Miskin
  • KKP Kembali Tangkap Kapal Ikan Asal Malaysia di Selat Malaka
  • Kementan Bersama FAO dan USAID Tingkatkan Kerjasama Penanggulangan Zoonosis dan PIB
  • Kementan Dorong bantuan Ayam Bekerja Pada Rakyat Miskin di Nganjuk
  • KKP Sosialisasikan Aturan Perizinan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut
  • Kementerian Pertanian Godok Revisi Aturan Importasi Sapi
  • DPR Dorong RUU Karantina
  • Pemerintah Bakal Sulap Anjungan Migas Lepas Pantai jadi Keramba Ikan
  • Suplai Ayam Melimpah, Ini Langkah Kementan Atasi Disparitas Harga
  • Swasta Bantu Penuhi Target Produksi Sapi di Kalimantan Timur