KKP Tertibkan 20 Rumpon Ilegal di Perbatasan RI-Filipina

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2019-04-14
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan berhasil menertibkan 20 alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga, Filipina.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan, penertiban rumpon-rumpon tersebut dilaksanakan oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 04 yang dinakhodai Capt. Eko Priyono dan KP. Hiu 15 dengan nakhoda Aldi Firmansyah.

Agus menambahkan, proses penertiban oleh KP. Orca 04 dilaksanakan pada 10 April 2019 atas 4 rumpon, dan pada 11 April 2019 atas 12 rumpon. Rumpon-rumpon tersebut ditemukan sekitar 1 mil laut masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin dan diduga kuat dimiliki oleh nelayan Filipina.

Sementara itu, proses penertiban oleh KP. Hiu 15 dilakukan pada 10 April 2019 atas 4 (empat) rumpon yang dipasang sekitar 6 mil laut masuk ZEEI tanpa izin dan diduga juga dimiliki oleh nelayan Filipina.

"Pemasangan rumpon-rumpon tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah sehingga dikategorikan ilegal dan diduga dimiliki oleh warga negara Filipina," ungkap Agus.

Selanjutnya, 20 rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.

Operasi penertiban rumpon tersebut merupakan hasil dari integrasi pengawasan dengan operasi udara (air surveillance), di mana data-data yang dihasilkan oleh operasi udara menjadi sumber informasi bagi Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan proses penertiban.

Penertiban rumpon-rumpon tersebut menambah jumlah rumpon yang telah ditertibkan di perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Tercatat, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rumpon ilegal yang diduga kuat milik warga Filipina telah ditertibkan sepanjang Januari sampai April 2019.

"Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR)," ujar Agus.

Sebagai informasi, rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut dan berguna untuk membuat ikan-ikan berkumpul di sekitar rumpon sehingga mudah ditangkap oleh kapal penangkap ikan.

Pemasangan rumpon oleh oknum warga Filipina di perairan Indonesia disinyalir dilakukan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka. Hal ini tentu akan sangat merugikan nelayan Indonesia karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan tidak masuk ke perairan Indonesia. (mer)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Naik Kapal Perang, Menteri Susi Pudjiastuti Tangkap 7 Kapal Asing
  • Kementan Kembangkan Anjing Kintamani
  • KKP Gandeng PUPR Kembangkan Sentra Produksi Perikanan Budi Daya
  • Kabupaten Badung Asuransikan Ratusan Ekor Sapi Betina
  • Timor Leste Siap Tambah Impor Peternakan dari Indonesia
  • KKP Tertibkan 20 Rumpon Ilegal di Perbatasan RI-Filipina
  • Lawan Illegal Fishing, RI Ajukan Wacana Kerja Sama Regional
  • Menteri Susi: Lebih 10.000 Kapal Ikan Asing Kita Usir dari Laut Indonesia
  • 65 Unit Kapal Pelaku IUU Fishing Siap Ditenggelamkan
  • Tim Gerak Cepat Kementan Selamatkan Aset Peternak Keerom
  • Pemerintah Latih 1 Juta Nelayan Melek Teknologi
  • KKP Kembali Menangkap Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia
  • Jelang Ramadhan, Ritel Maksimalkan Serap Ayam Peternak
  • Kementan Minta Pelaku Usaha Dongkrak Harga Ayam Hidup
  • KKP dan Kemenhub Kerja Sama Sertifikasi Kepelautan Nelayan
  • Kementan Kaji Ulang Sistem Kuota Impor Bibit Ayam
  • KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan Indonesia
  • KKP Kembali Tangkap 2 Kapal Vietnam yang Curi Ikan RI
  • Membasmi Kapal Ilegal
  • Alasan Menteri Susi Larang Penjualan Benih Lobster