Kementerian PUPR Perbaiki Kualitas Sistem Pengendalian Intern

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-04-15
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada pada tingkat maturitas level 3 dari hasil Quality Assurance (QA) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Level 3 disebut juga level “terdefininsi” di mana Kementerian/Lembaga telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasikan dengan baik.

“Akhir Tahun 2018 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah melakukan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tahun 2018 melalui Penilaian Maturitas SPIP. Berdasarkan hasil Evaluasi, Inspektorat Jenderal mengirimkan surat kepada BPKP agar dilakukan QA terhadap penyelenggaraan SPIP di Kementerian PUPR,” kata Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti melalui rilis yang diterima Bisnis, Senin (15/4/2019).

Anita mengatakan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan.

SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan SPIP ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun yang disebar ke 1.165 satuan kerja harus didukung oleh pertanggungjawaban yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban laporan,” jelasnya.

Menurut Irjen Kementerian PUPR Widiarto, sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, ada 9 langkah yang dilakukan sebagai salah satu strategi pencegahan penyimpangan (fraud) dalam hal penyediaan barang dan jasa di Kementerian PUPR.

Ke-9 strategi yang dimaksud adalah reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja PBJ, memperkuat sumber daya manusia, memperbaiki mekanisme penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Selanjutnya, pembinaan penyediaan jasa baik kontraktor maupun konsultan, pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Kemudian mengurangi risiko di unit organisasi (Unor), balai dan satuan kerja, pembentukan unit kepatuhan internal (UKI), pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Itjen, dan terakhir countinuous monitoring atas perangkat pencegahan kecurangan dengan teknologi informasi.

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Nurdin, mengatakan sesuai SE Deputi BPKP Bidang Pengawasan PKD Nomor SE-002/D3/02/2018 tentang Penjelasan Teknis Parameter Pemenuhan Level Maturitas SPIP, dimana agar nilai maturitas penyelenggaraan SPIP dapat mencapai level 4 (Terkelola dan Terukur) syarat yang diperlukan antara lain Perolehan Opini WTP secara berulang minimal 3 kali berturut – turut dalam waktu 5 Tahun, Nilai Laporan Kinerja minimal BB, Kapabilitas APIP Level 3 dan tidak terjadi pelanggaran hukum tindak pidana korupsi (tipikor) yang diproses pengadilan (minimal Eselon II ke atas). (rep)

- Tag : Industri

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementan Turunkan Tim Penanganan Kekeringan
  • Ditjen PSP Bahas Pengembangan Sumber Daya Pertanian untuk Trans Papua
  • Kemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan Berusaha
  • Kementan Benahi Sistem Pengairan yang Terhambat
  • Pemerintah Libatkan KPK Untuk Proyek Blok Masela
  • Kementan Gelar Pelatihan Teknis Alsintan di Kudus
  • Pemerintah Genjot Pelayanan Berkualitas Berbasis Digital
  • Pemerintah Siapkan Insentif untuk Industri Padat Karya
  • Selandia Baru Apresiasi Indonesia Cetak Petani Muda
  • Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Segera Diluncurkan
  • Jokowi Minta Pengusaha Investasi di Mandalika
  • BKP Kementan Kembangkan Korporasi Usaha Tani
  • Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Andalan Presiden Jokowi
  • Ini Cara Ditjen PSP Tingkatkan Strategi dan Operasional Hingga 2024
  • Mahasiswa Harus Berperan Wujudkan Kedaulatan Energi
  • Upah Buruh Tani Mei 2019 Naik 0,19 Persen
  • Kementan Serahkan Bantuan Alsintan 2019 untuk Sarolangun
  • Kemenhub: Bandara Kertajati Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jabar
  • Pemerintah Buka Peluang Beras Bulog Masuk BPNT
  • Kepala BKP Kementan Imbau KRPL Berkelanjutan