Strategi Kemenperin Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2019-05-12
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Industri manufaktur akan tumbuh dan berkembang apabila didukung melalui tiga faktor penting, yakni adanya peningkatan investasi, pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Dari ketiga komponen tersebut, potensi besar bagi Indonesia adalah ketersediaan SDM karena seiring dengan momentum bonus demografi yang sedang dinikmati hingga 2030.

Tenaga Ahli Kementerian Perindustrian Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri, Mujiyono mengatakan Indonesia masih terbilang sedikit memiliki unit pendidikan vokasi seperti politeknik. Padahal, melalui sekolah kejuruan, diharapkan dapat mencetak SDM yang terampil dan siap kerja.

"Indonesia punya sebanyak 4.529 perguruan tinggi, tetapi cuma 6 persen politekniknya. Sedangkan, di China porsi mahasiswa vokasinya sudah 59 persen kemudian India 36 persen, Swiss 67 persen, Jerman 48 persen, Austria 76 persen, Belgia 55 persen, dan Belanda 68 persen," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5).

Di Eropa, menurut Mujiyono, generasi mudanya lebih bangga untuk masuk sekolah vokasi dibanding sekolah akademik. Tetapi kalau di Indonesia sebaliknya. Padahal, untuk mencetak tenaga ahli itu diperlukan lulusan vokasi.

Lebih lanjut, kata dia, kalau Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dengan China, berarti Indonesia butuh lebih dari 2.250 politeknik. "Kalau pemerintah ingin membangun 10 politeknik dalam setahun, maka dibutuhkan 200 tahun agar bisa terwujud," kata dia.

Mujiyono pun menyebutkan, berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dalam hal membaca. Sementara untuk ilmu pengetahuan, Indonesia butuh waktu sampai dengan 75 tahun.

"Jadi, program prioritas pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan sistem melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dalam hal ini, Kemenperin berperan menyiapkan dan menghasilkan SDM industri yang kompeten," tuturnya.

Mujiyono menegaskan, untuk membangun kualitas SDM, kuncinya adalah pendidikan. Dalam hal ini, Kemenperin melalui Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) memiliki tugas untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sektor manufaktur.

"Kalau bonus demografi ini bisa kita kelola dengan baik, dengan meningkatkan kompetensinya dan jumlah tenaga ahlinya, akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sekali. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak kelola dengan baik, akan menjadi masalah sosial," paparnya.

Mujiyono mencontohkan, ketika ada bonus demografi, Jepang sempat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen. Bahkan, perekonomian China mampu meroket di angka 9 persen. Untuk itu, pada tahun ini, pemerintah fokus terhadap upaya pengembangan kualitas SDM yang menjadi agenda pembangunan nasional.

"Saat ini, jumlah tenaga kerja di sektor industri lebih dari 18,2 juta orang. Industri menjadi sektor penyerap tenaga kerja cukup banyak secara nasional. Ini setiap tahun terus tumbuh, rata-rata 600 ribu orang per tahun tambahannya," imbuhnya.

Menurut dia, terdapat enam langkah strategis yang dijalankan oleh Kemenperin untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, yakni pengembangan pendidikan vokasi menuju dual system yang diadopsi dari Jerman. "Konsep pendidikan ini diwajibkan di seluruh unit pendidikan vokasi binaan Kemenperin, yang terdiri dari 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas. Jadi, semua lulusan kita terserap kerja," jelas dia.

Langkah selanjutnya, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri. Ini guna mendorong investasi masuk ke kawasan industri dan memudahkan perusahaan mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. "Upaya ketiga adalah membangun link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Kami wajibkan industri membina 5 SMK," ujarnya.

Lagkah yang keempat, Kemenperin melaksanakan pendidikan dan pelatihan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja). Program ini juga diikuti para penyandang disabilitas. Tahun ini ditargetkan jumlah peserta yang mengikuti 72 ribu orang dan tahun 2019 mencapai 100 ribu orang.

"Yang kelima, kami memberikan sertifikat kompetensi tenaga kerja industri. Semua sekolah vokasi kami sudah dipayungi dengan SKKNI. Keenam, dalam pengembangan SDM menuju industri 4.0. Kemenperin sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta," jelasnya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan terkait akselerasi program pendidikan vokasi, pemerintah telah menuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan target penambahan 500 politeknik yang link and match dengan industri.

"Bapak Presiden Joko Widodo ingin pembangunan politeknik yang masif, karena dalam RPJMN untuk 2020-2024, SDM menjadi kunci dari pembanguan. Ini yang akan kita bangun di setiap stratanya," kata Airlangga. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kadin: Omnibus Law Baik untuk Pengusaha dan Pekerja
  • Kemenko Perekonomian Pastikan Omnibus Law Tak 'Ganggu' Upah
  • Pemerintah Pastikan Upah Minimum Pekerja tak Turun
  • Upah Nominal Buruh Tani pada Desember 2019 Naik 0,13 Persen
  • Bangun Galangan Kapal Pertama di NTT, Industri Butuh 5.000 Tenaga Kerja
  • Menaker Ida Canangkan Bulan K3 Nasional Tahun 2020
  • Menaker Yakin RUU Omnibus Law Perkuat Perlindungan Buruh
  • Onimbus Law Diharap Selesaikan Persoalan Tenaga Kerja
  • Pemerintah Pastikan Libatkan Buruh Bentuk Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan
  • Data BPS: Upah Nominal Petani Naik 0,25 Persen di November 2019
  • Pemerintah Rampingkan 82 UU dan 1.194 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
  • PERTAMINA TINGKATKAN DAYA SAING TALENTA PAPUA
  • Pertamina Gaet 5 Politeknik Cari SDM Berkualitas
  • Menteri Ida: Kartu Pra-Kerja Solusi Hadapi Otomatisasi
  • Presiden Memonitor Langsung Program Vokasi Tenaga Kerja 2020
  • Kartu Pra Kerja Berlaku Januari 2020, Sasar 2 Juta Orang
  • Kartu Pra Kerja Berlaku Januari 2020, Sasar 2 Juta Orang
  • BPS: Persentase Tingkat Pengangguran Indonesia Terus Turun
  • Pemerintah Godok Pembangunan SDM Melalui Manajemen Talenta
  • Kementerian PUPR Dorong Sertifikasi bagi 11.250 Tenaga Kerja Konstruksi