PBHMI Dukung Program Menteri Amran Ciptakan Petani Milenial

Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2019-05-29
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) mendukung program Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menciptakan petani milenial. Hal tersebut dimaksudkan untuk regenerasi petani sehingga profesi tersebut tetap ada dan produksi pangan berjalan melalui tangan produktif generasi muda.

Pada tahun ini Menteri Pertanian bertekad menciptakan sejuta petani milenial. Para petani tersebut diharapkan mampu produksi komoditas pertanian yang berorientasi tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri tapi harus kuasai pasar ekspor. 

 

“Ini bagi kami jalan baru kebangkitan sektor pertanian, karena petani milenial tidak hanya bertani tapi juga sekaligus menjadi pelaku usaha muda,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kemaritiman dan Agraria, Pri Menix Dey dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (28/5).

Pria jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menilai program menciptakan petani milenial dapat secepatnya terwujud. Sebab, Kementan sendiri selama pemerintahan Jokowi-JK telah membangun modernisasi pertanian dan menerapkan pertanian yang berbasis teknologi yang sangat maju. Misalnya, baru di pemerintahan sekarang, petani di pedesaan hingga perbatasan sudah menggunakan alat mesin pertanian mulai dari pra tanam, panen, hingga penanganan pasca panen yang sama dengan negara maju.

“Kita bisa lihat, Menteri Pertanian telah mulai membangun digitalisasi pertanian, traktor saja tidak hanya empat roda, tetapi juga sudah ada traktor yang cukup dikendalikan dengan remot kontrol. Begitu mesin panen jagung dan jagung sudah sangat maju sehingga inilah yang menjadi turbo penggerak generasi muda dengan mudahnya memilih jalan menjadi petani sukses,” terang Pri Menix.

Oleh karena itu, Pri Menix berharap agar program petani milenial secepatnya terwujud, maka perlu mendorong masing-masing daerah memiliki gerakan pengusaha muda pertanian berbasis teknologi pertanian 4.0. Hal ini sejalan dengan gagasan ekonomi ummat sebagai poros baru kebangkitan ekonomi Indonesia guna mengurai secara nyata kemiskinan yang didominasi masyarakat di level pedesaan.

Untuk memulai mewujudkan gerakan ini, perlu sinergitas PBHMI dengan Kementan untuk membuat preneur camp pengusaha muda pertanian. Dengan kegiatan ini, tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tapi juga mendorong petani muda bisa menciptakan nilai tambah dari suatu komoditas pertanian.

“Inilah jawaban dari apa yang disampakan Pak Presiden Jokowi bahwa untuk meningkatkan nilai devisa, harus dipacu kegiatan ekspor. Komoditas pertanian memiliki banyak komoditas bernilai ekonomis tinggi untuk diekspor,” pinta Pri Menix. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • RUU Omnibus Law Akan Permudah Permodalan UMKM
  • Langkah Strategis Menaker Ida Atasi Pengangguran di Masa Covid-19
  • RUU Ciptaker Diharapkan Kurangi Angka Pengangguran
  • PUPR Targetkan Serap 28.987 Tenaga Kerja dari Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  • IOMKI Selamatkan 5 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi
  • Proyek Kilang Pertamina Akan Beri Manfaat 3 Juta Lapangan Kerja
  • Menaker: Pekerja Berisiko Tertular Covid-19 dapat Jaminan
  • Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Usai Lebaran
  • Program Kartu Prakerja Meningkatkan Kualitas Penduduk Usia Produktif
  • Kemenhub Siapkan Program Padat Karya Rp5,9 Triliun untuk Korban PHK
  • 51 Ribu Peserta Kartu Pra Kerja Sudah Terima Rp600.000
  • Menteri Teten Usul Para Santri Ikut Pendidikan Vokasi Agar Terserap Dunia Kerja
  • Cegah Industri Lakukan PHK, Pemerintah Siapkan Rp 150 Triliun
  • Kemnaker Berdayakan Korban PHK Melalui Program Padat Karya
  • Kartu Prakerja Tawarkan Hingga 2.000 Jenis Pelatihan
  • KKP Optimistis Sektor Perikanan Budi Daya Ciptakan Lapangan Kerja
  • BPS: Upah Nominal Buruh Tani Meningkat 0,15%
  • Kemnaker: 2,8 Juta Pekerja Bisa Mendaftar Kartu Prakerja
  • Menteri Basuki Beri Jaminan Sosial bagi 137 Ribu Pekerja di Proyek Kementerian PUPR
  • Pemerintah Anggarkan Rp 20 Triliun untuk Kartu Prakerja