Kementan Ajak Pelaku Perunggasan Stabilkan Harga Unggas

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2019-06-17
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementan mengundang para pelaku perunggasan, pakar, dan unsur pemerintahan terkait untuk membahas situasi perunggasan nasional khususnya terkait rendahnya harga unggas hidup/livebird (LB) di tingkat produsen di beberapa daerah yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 96 Tahun 2018 mengenai harga acuan pembelian ditingkat petani dan harga acuan pembelian di tingkat konsumen, harga acuan pembelian daging ayam ras untuk batas bawah di tingkat peternak sebesar Rp.18.000 dan harga batas atas sebesar Rp.20.000 sedangkan harga acuan penjualan di konsumen sebesar Rp. 34.000. Namun demikian di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, harga LB masih ada dibawah batas bawah tersebut. 

 

“Kami mengharapkan masukan dari para pelaku perunggasan, pakar, dan pemerintah daerah agar hasil pertemuan koordinasi stabilisasi produksi, distribusi dan harga livebird ini dapat menjadi solusi terbaik untuk perunggasan nasional kedepan” ungkap I Ketut Diarmita, Dirjen PKH, Kementan dalam keterangan tertulis pada Senin (17/6). 

Pertemuan ini merupakan lanjutan pertemuan Koordinasi Perunggasan yang telah dilaksanakan secara maraton dari tanggal 10 dan 13 Juni 2019 di Jakarta. 

Pertemuan Koordinasi Perunggasan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian perdagangan ikut hadir. Undangan lainnya adalah Wakil Ketua Satgas Pangan Mabes Polri, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan D.I. Yogyakarta. 

Ada juga perwakilan Dinas Peternakan Jawa Timur, Kepala BBVET Wates, Ketua GPPU, Ketua Pinsar Indonesia, Ketua GOPAN, Ketua PPUN, Presidium PRPM, dan perwakilan perusahaan integrator dan mandiri.

Ketut menjelaskan bahwa langkah awal stabilisasi harga LB adalah dengan pengurangan DOC FS broiler sebesar 30 persen dari populasi telur tetas fertile di seluruh Indonesia. Hal itu diawasi oleh tim yang melibatkan unsur Ditjen Peternakan dan Keswan, Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten/Kota, GPPU, GOPAN, PPUN dan PINSAR. Kemudian memastikan bahwa pengusaha unggas integrator tidak menjual semua ayam yang diternakkan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dijual ke pasar tradisional di wilayah tersebut. 

Ketut juga meminta agar Integrator dan peternak mandiri melaporkan broker unggas komersial (nama, alamat, dan nomor HP) yang dimiliki atau yang menjadi langganannya kepada Direktur Jenderal PKH dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag agar terdata sehingga bisnis unggas dapat berjalan dalam tatanan yang baik dan dapat dikontrol jika terjadi gejolak, serta mengajak Satgas Pangan Mabes Polri ikut mengawasi perilaku para broker dan integrator.

Hal penting lain yang menjadi kesepakatan adalah pentingnya review Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi terutama Pasal 12 mengenai kepemilikan RPHU dan rantai dingin dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang perunggasan dan definisi integrator dan peternak mandiri, serta review Permendag Nomor 96 Tahun 2018 terkait harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen dan mengkaji harga acuan DOC FS dan pakan.

"Pemerintah juga meminta kepada para pelaku usaha perunggasan agar berupaya menaikan harga LB secara berkala menuju harga acuan sesuai dengan permendag No 96 tahun 2018" tegas Ketut. 

Sementara itu dalam rangka menyelesaikan harga LB yang rendah di beberapa daerah, Tjahya Widayanti, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag mengeluarkan imbauan (setelah berkoordinasi dengan KPPU) kepada para peternak (integrator, peternak mandiri, peternak UMKM). Mereka diharapkan membagi LB/karkas secara gratis kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin menggunakan dana CSR (ayam hidup).

Pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, Dinas yang membidangi fungsi perdagangan di Provinsi/Kab/Kota dengan GPPU dan PINSAR. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Susi: Lintas Negara Harus Kerja Sama Berantas Ilegal Fishing
  • Peternak dan Produsen Setop Pemberian Antibiotik pada Pakan Unggas
  • Cegah Penangkapan Ikan Menggunakan Bom, DKP Sumbar Siap Lakukan Razia di Danau Singkarak
  • Kerbau Perah Silangit, Rumpun Baru dari Kementan
  • Menteri Susi Lepas Liarkan 870.000 Benih Lobster dengan Potensi Nilai Rp139,8 M
  • Menteri Susi: Benih Lobster tidak Boleh Lagi Ditangkap
  • Pemerintah dan Seniman Kampanyekan Bahaya Penyakit Hewan
  • Kunjungi Malaysia, Susi Teken Perjanjian Illegal Fishing
  • KKP Luncurkan Kawasan Tambak Kakap Putih Pertama Indonesia
  • KKP Tertibkan Lima Rumpon Ilegal Diduga Milik Nelayan Malaysia
  • Kementan Antisipasi Anthrax Jelang Idul Adha
  • Kementan Klaim Peternak Ayam Untung
  • Pemerintah Berkomitmen Mencegah Penyakit Hewan Menular
  • Dorong Digitalisasi, Kementan Data Ternak Secara Daring
  • Kementan Dorong Digitalisasi Pendataan Populasi Ternak
  • Cegah Zoonosis, Kementan Gandeng Berbagai Instansi
  • Kementan Berkomitmen Kembangkan Ternak Puyuh
  • Kerugian Tangkapan Ikan Ilegal Capai Rp 100 T per Tahun
  • RPHU Berperan Penting untuk Tingkatkan Ketersediaan Protein Hewani ASUH
  • Kementan Tingkatkan Ketersediaan Protein Hewani