Pemerintah Libatkan KPK Untuk Proyek Blok Masela

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-06-27
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com -Untuk bisa memastikan proyek Blok Masela bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku, Kementerian ESDM melibatkan KPK dalam urusan ini. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan KPK secara langsung dilibatkan untuk melakukan pengawasan pada Blok Masela ini.

Pahala menjelaskan pengawasan yang diberikan utamanya dalam hal biaya pengembangan. Sebab, imbuh Pahala, karena proyek tersebut menggunakan skema cost recovery, jadi ada pembelian barang dan jasa.

"SKK Migas maunya KPK juga ikut mendampingi untuk implementasi developmentnya, untuk memastikan tidak ada hal-hal yang mengganggu dari sisi pencegahan korupsi. Mereka sudah paparan awal, dan akan paparan lagi ke pimpinan (KPK)," ujar Pahala, Rabu (26/6).

Namun, Pahala mengatakan pihaknya belum mengiyakan ajakan SKK Migas tersebut, sebab masih menunggu paparan lebih lanjut dari pihak SKK Migas kepada pimpinan KPK.

Adapun, dilibatkannya KPK untuk mengawasi proyek Masela juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan. "Biar di-review (KPK) dulu. KPK juga dilibatkan, agar semuanya proper," katas Jonan, saat ditemui di Kementerian ESDM, kemarin. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Industri Kelapa Sawit Penggerak Ekonomi Sulawesi Barat
  • Menteri Edhy Dorong Penyelenggaraan Anggaran KKP Berbasis Hasil
  • Kemenag Sinergi dengan Lembaga Sertifikasi Halal Amerika
  • Kementan Siap Masifkan Program Early Warning System
  • Mentan: Kepala Daerah Kunci Peningkatan Produksi Pertanian
  • Cegah Alih Fungsi, Syahrul Ingin Buat Single Data Pertanian
  • Jagung Berfluktuasi, Industri Pakan Ternak Yakin Bisa Tumbuh
  • Mentan Syahrul Tekankan Pentingnya SDM di Bidang Pertanian
  • Dorong Wirausaha Baru, Kemenperin Hidupkan Koperasi Industri Kreatif
  • Akademisi Dukung Penyusunan Data Pertanian
  • Aplikasi Asetku sukses salurkan pendanaan Rp4triliun dalam dua tahun
  • BI Dorong Pesantren untuk Go Digital
  • KKP Tingkatkan Penyerapan KUR Nelayan
  • Pemerintah Pastikan Subsidi KUR tak Dikurangi
  • BI Yakin Pondok Pesantren Bisa Menjadi Pilar Ekonomi
  • Mentan akan Permudah Petani Dapat KUR
  • Kemenperin Siap Fasilitasi Biaya Sertifikasi Halal bagi IKM
  • KKP Yakin Sektor Kelautan dan Perikanan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
  • Pemerintah Optimalkan 16.000 Pulau Kecil Genjot Pertumbuhan Ekonomi
  • Kegiatan Tambang di Pulau Kecil Wajib Kantongi Izin KKP