Kementan Turunkan Tim Penanganan Kekeringan

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-06-27
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Memasuki musim kemarau, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekeringan pada lahan pertanian.  Salah satunya adalah menurunkan tim khusus penanganan kekeringan di wilayah sentra produksi padi. 

Dalam menjalankan tugasnya, tim ini berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Mereka akan bekerja sama untuk memetakan potensi permasalahan kekeringan di sejumlah daerah dan menyiapkan solusi berupa 'penggelontoran' air dari bendungan,” jelas Sarwo, di Jakarta, Kamis (27/6). 

 

Tim ini akan meng identifikasi wilayah yang terdampak kekeringan. Apabila masih terdapat sumber air (air dangkal), maka tim ini mendorong Dinas Pertanian setempat  untuk mengajukan bantuan pompa air kepada instansi terkait. 

Salah satu penyebab kekeringan di lahan-lahan pertanian, disebut Sarwo, adalah sistem pengairan air yang terhambat. Kementan sendiri telah berupaya membenahi tata kelola air dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur air untuk lahan pertanian selama tiga tahun terakhir. “Infrastruktur ini dapat meminimalisir dampak kekeringan di areal pertanian. Setidaknya 3,1 juta hektare lahan dapat merasakan dampaknya," beber Sarwo. 

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan semua pihak mewaspadai potensi kekeringan akibat musim kemarau. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebanyak 35 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. 

Untuk meminimalisasi kerugian petani yang lahannya terkena dampak kekeringan, Sarwo Edhy menyebutkan pihaknya memfasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Asuransi ini memungkinkan petani mendapatkan ganti rugi apabila terdampak musibah kekeringan maupun banjir. "Fasilitas ini supaya tidak mengganggu produksi pangan nasional nantinya," ucap Sarwo. 

Untuk mendapatkan AUTP, Sarwo menyebutkan, petani cukup membayar premi Rp 36 ribu per hektare per musim. Tarif tersebut dinilainya dapat dijangkau oleh para petani. Mereka bisa mendapatkan ganti hingga Rp 6 juta per hektare apabila sawahnya mengalami salah satu dari kondisi berikut, yakni terkena dampak kekeringan, banjir atau serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 

Berdasarkan catatan Kementan, jumlah petani yang terdaftar sebagai peserta AUTP terus menunjukkan tren positif sejak dua tahun terakhir. Pada 2017, luas lahan yang didaftarkan petani mengikuti AUTP adalah 997.961 hektare dengan klaim kerugian tercatat 25.028 hektare. Tahun 2019 ini, kami targetkan lahan yang diasuransikan bisa mencapai 1 juta hektare. Kami terus dorong petani untuk mengikuti AUTP ,” kata Sarwo. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Industri Kelapa Sawit Penggerak Ekonomi Sulawesi Barat
  • Menteri Edhy Dorong Penyelenggaraan Anggaran KKP Berbasis Hasil
  • Kemenag Sinergi dengan Lembaga Sertifikasi Halal Amerika
  • Kementan Siap Masifkan Program Early Warning System
  • Mentan: Kepala Daerah Kunci Peningkatan Produksi Pertanian
  • Cegah Alih Fungsi, Syahrul Ingin Buat Single Data Pertanian
  • Jagung Berfluktuasi, Industri Pakan Ternak Yakin Bisa Tumbuh
  • Mentan Syahrul Tekankan Pentingnya SDM di Bidang Pertanian
  • Dorong Wirausaha Baru, Kemenperin Hidupkan Koperasi Industri Kreatif
  • Akademisi Dukung Penyusunan Data Pertanian
  • Aplikasi Asetku sukses salurkan pendanaan Rp4triliun dalam dua tahun
  • BI Dorong Pesantren untuk Go Digital
  • KKP Tingkatkan Penyerapan KUR Nelayan
  • Pemerintah Pastikan Subsidi KUR tak Dikurangi
  • BI Yakin Pondok Pesantren Bisa Menjadi Pilar Ekonomi
  • Mentan akan Permudah Petani Dapat KUR
  • Kemenperin Siap Fasilitasi Biaya Sertifikasi Halal bagi IKM
  • KKP Yakin Sektor Kelautan dan Perikanan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
  • Pemerintah Optimalkan 16.000 Pulau Kecil Genjot Pertumbuhan Ekonomi
  • Kegiatan Tambang di Pulau Kecil Wajib Kantongi Izin KKP