Kementan Turunkan Tim Penanganan Kekeringan

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-06-27
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Memasuki musim kemarau, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekeringan pada lahan pertanian.  Salah satunya adalah menurunkan tim khusus penanganan kekeringan di wilayah sentra produksi padi. 

Dalam menjalankan tugasnya, tim ini berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Mereka akan bekerja sama untuk memetakan potensi permasalahan kekeringan di sejumlah daerah dan menyiapkan solusi berupa 'penggelontoran' air dari bendungan,” jelas Sarwo, di Jakarta, Kamis (27/6). 

 

Tim ini akan meng identifikasi wilayah yang terdampak kekeringan. Apabila masih terdapat sumber air (air dangkal), maka tim ini mendorong Dinas Pertanian setempat  untuk mengajukan bantuan pompa air kepada instansi terkait. 

Salah satu penyebab kekeringan di lahan-lahan pertanian, disebut Sarwo, adalah sistem pengairan air yang terhambat. Kementan sendiri telah berupaya membenahi tata kelola air dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur air untuk lahan pertanian selama tiga tahun terakhir. “Infrastruktur ini dapat meminimalisir dampak kekeringan di areal pertanian. Setidaknya 3,1 juta hektare lahan dapat merasakan dampaknya," beber Sarwo. 

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan semua pihak mewaspadai potensi kekeringan akibat musim kemarau. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebanyak 35 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. 

Untuk meminimalisasi kerugian petani yang lahannya terkena dampak kekeringan, Sarwo Edhy menyebutkan pihaknya memfasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Asuransi ini memungkinkan petani mendapatkan ganti rugi apabila terdampak musibah kekeringan maupun banjir. "Fasilitas ini supaya tidak mengganggu produksi pangan nasional nantinya," ucap Sarwo. 

Untuk mendapatkan AUTP, Sarwo menyebutkan, petani cukup membayar premi Rp 36 ribu per hektare per musim. Tarif tersebut dinilainya dapat dijangkau oleh para petani. Mereka bisa mendapatkan ganti hingga Rp 6 juta per hektare apabila sawahnya mengalami salah satu dari kondisi berikut, yakni terkena dampak kekeringan, banjir atau serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 

Berdasarkan catatan Kementan, jumlah petani yang terdaftar sebagai peserta AUTP terus menunjukkan tren positif sejak dua tahun terakhir. Pada 2017, luas lahan yang didaftarkan petani mengikuti AUTP adalah 997.961 hektare dengan klaim kerugian tercatat 25.028 hektare. Tahun 2019 ini, kami targetkan lahan yang diasuransikan bisa mencapai 1 juta hektare. Kami terus dorong petani untuk mengikuti AUTP ,” kata Sarwo. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Pelaku Industri Optimistis Nilai Ekspor Kayu Olahan Melonjak
  • 44 Pemda Dapat Hibah Kapal Pelayaran Rakyat
  • Mentan Bantah Biaya Produksi Beras Mahal
  • Kementan Mantapkan Model Korporasi Petani Cabai
  • Kondisi Kritis, Kawasan Hulu 15 Danau Akan Direhabilitasi
  • Lawan Mafia Penyelundupan, Kementan dan Polri Perketat Pengawasan
  • Menteri Luhut Tegaskan Swasembada Garam pada 2021
  • Kementan Dorong Ekspor Dalam Bentuk Olahan Biji Pinang Asal Kalbar
  • Realisasi KUR Sektor Peternakan 2019 Capai Rp 3,42 Triliun
  • Indonesia Siap Lawan Hama Ulat Grayak Jagung
  • Luncurkan Bun 500, Mentan: Pendapatan Petani Bisa Meningkat
  • Desa di Indramayu Didorong Lahirkan Inovasi Desa
  • Optimalisasi Sumber Air untuk Cegah Kekeringan dan Tingkatkan IP
  • Luhut: Jangan Dikte Kebijakan Pemerintah Soal Sawit
  • Tingkatkan Pasokan Dalam Negeri, Pabrik Garam Industri Disiapkan
  • Akses Sumber Pembiayaan, Kementan Perluas Peran FPPS
  • Kementan hingga Pengusaha Bahas Ketahanan Pangan RI di Perbatasan
  • Kementan Rancang Pembangunan Gudang Pangan
  • Bekraf Siapkan Enam Langkah Strategis Bangun Kawasan Kreatif
  • Kartu Sembako Murah Perluas Jumlah Penerima