Beri Kesempatan Kepada Angkatan Kerja, Pemerintah Gulirkan Kartu Pra-Kerja

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2019-07-20
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah menggulirkan program kartu pra-kerja untuk memberikan kesempatan kepada angkatan kerja menambah keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.

Program ini disiapkan untuk menghilangkan gap antara kualitas SDM dan kebutuhan di dunia kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disiapkan dalam bentuk belanja sosial untuk menyelenggarakan pelatihan digital dan reguler bagi masyarakat dan terutama angkatan kerja.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan kebijakan ini digulirkan agar pihak yang membutuhkan bisa mengejar ketertinggalannya serta sebagai jaring pengaman sosial. Program ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah pengangguran di Indonesia.

"Untuk mengejar dalam pengertian, ketika lulusan sekolah tamatan SMA ingin kerja, merasa tidak cukup untuk kualifikasi kerja, tanpa pengalaman, mereka bisa ikut pelatihan pra-kerja. Jadi mereka tamatan SMA plus kursus tertentu," kata Suahasil, Jumat (19/7/2019).

Suahasil menerangkan adalah tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang tidak sepenuhnya menikmati percepatan pembangunan seperti dialami masyarakat miskin.

Bentuk perlindungan sosial lain yang sudah diberikan pemerintah adalah asuransi kesehatan melalui BPJS. Kartu pra-kerja yang sedang digulirkan ini juga merupakan bentuk dari upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Untuk diketahui, kartu pra-kerja tidak hanya diarahkan kepada tenaga kerja baru, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh angkatan kerja yang ingin menambah keahlian atau merasa kekurangan keahlian dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan anggaran kartu pra-kerja untuk APBN 2020 ke depan sebesar Rp10,3 triliun. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kadin: Omnibus Law Baik untuk Pengusaha dan Pekerja
  • Kemenko Perekonomian Pastikan Omnibus Law Tak 'Ganggu' Upah
  • Pemerintah Pastikan Upah Minimum Pekerja tak Turun
  • Upah Nominal Buruh Tani pada Desember 2019 Naik 0,13 Persen
  • Bangun Galangan Kapal Pertama di NTT, Industri Butuh 5.000 Tenaga Kerja
  • Menaker Ida Canangkan Bulan K3 Nasional Tahun 2020
  • Menaker Yakin RUU Omnibus Law Perkuat Perlindungan Buruh
  • Onimbus Law Diharap Selesaikan Persoalan Tenaga Kerja
  • Pemerintah Pastikan Libatkan Buruh Bentuk Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan
  • Data BPS: Upah Nominal Petani Naik 0,25 Persen di November 2019
  • Pemerintah Rampingkan 82 UU dan 1.194 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
  • PERTAMINA TINGKATKAN DAYA SAING TALENTA PAPUA
  • Pertamina Gaet 5 Politeknik Cari SDM Berkualitas
  • Menteri Ida: Kartu Pra-Kerja Solusi Hadapi Otomatisasi
  • Presiden Memonitor Langsung Program Vokasi Tenaga Kerja 2020
  • Kartu Pra Kerja Berlaku Januari 2020, Sasar 2 Juta Orang
  • Kartu Pra Kerja Berlaku Januari 2020, Sasar 2 Juta Orang
  • BPS: Persentase Tingkat Pengangguran Indonesia Terus Turun
  • Pemerintah Godok Pembangunan SDM Melalui Manajemen Talenta
  • Kementerian PUPR Dorong Sertifikasi bagi 11.250 Tenaga Kerja Konstruksi