Setelah B20, Jokowi Targetkan B30 pada Januari 2020

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Energi | 2019-08-13
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Setelah mengimplementasikan penggunaan bahan bakar nabati untuk campuran solar sebesar 20 persen atau B20, pemerintah kini akan menyiapkan penggunaan Biodiesel 30 (B30). Dalam rapat terbatas evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel di Kantor Presiden siang ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar penerapan B30 dapat dimulai pada Januari 2020 nanti.

"Saya juga ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30, dan selanjutnya di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50," kata Jokowi saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8).

Jokowi menyampaikan, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan dari luar negeri seperti Uni Eropa, terhadap produk kelapa sawit sehingga produk ini memiliki posisi tawar yang semakin kuat.

Ia berharap penggunaan B20 dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta dapat mengurangi impor bahan bakar minyak. Penerapan B20 ini, kata Jokowi, bahkan dapat menghemat devisa hingga sekitar 5,5 miliar dollar AS per tahunnya.

"Ini angka yang gede banget. Dan yang tidak kalah pentingnya penerapan B20 akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar dan kita harapkan akan menimbulkan multiplier efek terhadap 17 petani, pekebun dan pekerja yang ada di kelapa sawit," jelas Jokowi.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi bahan bakar avtur. Sehingga dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan dan juga defisit neraca transaksi berjalan.

Jokowi pun memastikan akan memonitor secara langsung pelaksanaan berbagai hal yang terkait dengan implementasi B20 ini hingga persiapan penggunaan B30. "Saya enggak tau apakah saya akan gunakan BPKP atau pricewaterhouse, atau lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan," ucapnya.

Saat ini, produk CPO Indonesia pun sedang mendapatkan tekanan dari luar negeri. Karena itu, Presiden meminta agar seluruh pihak berkomitmen dapat mengatasi masalah tersebut.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga meminta laporan dari Pertamina terkait pemanfaatan CPO melalui co-processing untuk memproduksi green diesel, green gasoline di kilang minyak milik Pertamina. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • PLN Optimalkan Pembangkit Piko Hidro Terangi Daerah Pedalaman
  • BBM Satu Harga, Warga Omesuri Tak Berjalan 60 Kilometer Lagi
  • Kemenko Maritim Dorong Konversi BBM ke Gas untuk Pertanian
  • BBM 1 Harga Hadir di 171 Titik
  • Pertamina Tuntaskan 75 BBM Satu Harga di Wilayah Timur
  • PLN Targetkan Listriki Seluruh Desa di Papua pada 2020
  • Pertamina Tambah Pasokan BBM ke Sumba Barat
  • ESDM Dorong Perpres Konversi BBM ke Gas untuk Pertanian
  • Papua dan NTT Jadi Penerima Terbanyak Lampu Tenaga Surya Hemat Energi
  • Resmikan 5 PLTS, PLN Listriki Pulau Messa Labuan Bajo
  • Pemulihan Kelistrikan Wamena Rampung Seluruhnya
  • Pertamina Rampungkan Target BBM 1 Harga di 161 Titik
  • Papua dan NTT Jadi Prioritas Program Elektrifikasi Nasional 2019
  • Upaya PLN Melistriki Papua
  • Tiga BUMN Bentuk Perusahaan Patungan untuk Kembangkan PLTS
  • Pertamina Bangun 161 Titik BBM Satu Harga
  • Usai Kerusuhan, 15.400 Pelanggan di Wamena Kembali Dapat Pasokan Listrik
  • Pemerintah Bidik Pertumbuhan Kebutuhan Listrik 6,9 Persen Per Tahun
  • Pertamina Mulai Bayarkan Kompensasi Warga
  • Pembangkit Terapung di Indonesia Timur akan Dibangun