Sertifikasi Kompetensi Pekerja Kunci Pengurangan Kemiskinan

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2019-08-15
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah menyebut pentingnya sertifikasi kompetensi bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu atau soft skill. Setidaknya melalui sertifikasi ini dapat membantu para pekerja maupun pemberi kerja pada masa mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan sertfikasi kompetensi dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. “Kita dorong sertifikasi kompetensi. Misal orang yang punya sertifikat ledeng atau plumber, orang yang kerjanya betulin kunci, sampai pekerja bangunan seharusnya punya sertifikat kompetensi,” ujarnya saat acara ‘SDM Unggul, Indonesia Maju dari Forum Merdeka Barat 9’ di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8).

Menurutnya sertifikat kompetensi dapat membantu pemberi kerja menentukan upah pekerja. Begitu pun pekerja, akan memiliki standardisasi upah dengan adanya sertifikat kompetensi.

"Kalau mereka punya sertifikat kompetensi, maka yang bersangkutan lebih mudah untuk direkrut. Saya bisa jadi plumber atau construction worker tapi punya sertifikat," ucapnya.

Ke depan, diharapkan sertifikasi kompetensi dapat mendukung era industri 4.0. Sekaligus, ini mendorong para sumber daya manusia (SDM) secara digitalisasi. 

“Kalau sekarang, akibatnya upahnya rendah dan tidak ada standarnya maka kita perlu mendorong tenaga kerja kita siap digitalisasi, ekosistem inovasi dan SDM pada masa mendatang,” ucapnya.  (rep)

- Tag : Industri

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kadin: Omnibus Law Baik untuk Pengusaha dan Pekerja
  • Kemenko Perekonomian Pastikan Omnibus Law Tak 'Ganggu' Upah
  • Pemerintah Pastikan Upah Minimum Pekerja tak Turun
  • Upah Nominal Buruh Tani pada Desember 2019 Naik 0,13 Persen
  • Bangun Galangan Kapal Pertama di NTT, Industri Butuh 5.000 Tenaga Kerja
  • Menaker Ida Canangkan Bulan K3 Nasional Tahun 2020
  • Menaker Yakin RUU Omnibus Law Perkuat Perlindungan Buruh
  • Onimbus Law Diharap Selesaikan Persoalan Tenaga Kerja
  • Pemerintah Pastikan Libatkan Buruh Bentuk Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan
  • Data BPS: Upah Nominal Petani Naik 0,25 Persen di November 2019
  • Pemerintah Rampingkan 82 UU dan 1.194 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
  • PERTAMINA TINGKATKAN DAYA SAING TALENTA PAPUA
  • Pertamina Gaet 5 Politeknik Cari SDM Berkualitas
  • Menteri Ida: Kartu Pra-Kerja Solusi Hadapi Otomatisasi
  • Presiden Memonitor Langsung Program Vokasi Tenaga Kerja 2020
  • Kartu Pra Kerja Berlaku Januari 2020, Sasar 2 Juta Orang
  • Kartu Pra Kerja Berlaku Januari 2020, Sasar 2 Juta Orang
  • BPS: Persentase Tingkat Pengangguran Indonesia Terus Turun
  • Pemerintah Godok Pembangunan SDM Melalui Manajemen Talenta
  • Kementerian PUPR Dorong Sertifikasi bagi 11.250 Tenaga Kerja Konstruksi