Tahun Depan, Dana Desa Fokus Kembangkan Potensi Ekonomi Desa

99 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2019-08-17
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) berencana mengubah prioritas pemanfaatan dana desa pada 2020. Dari yang semula fokus pada pembangunan infrastruktur guna memperlancar aktivitas masyarakat, dana desa akan digunakan untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi desa.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menjelaskan, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan fokus tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan desa wisata. "Keduanya akan kita dorong," ujarnya ketika ditemui di Kompleks DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Eko menuturkan, pengembangan sektor pariwisata dapat dilakukan secara cepat. Sebab, sejumlah bumdes di bidang pariwisata menghasilkan pendapatan besar. Bahkan, nilainya terkadang lebih besar dibanding dengan dana desa yang diterima.

Fokus pemerintah terhadap desa wisata juga dikarenakan dampaknya yang bersifat multiplier. Tidak sekadar menambah anggaran pendapatan suatu desa, juga mamapu menciptakan lapangan kerja. 

"Kita dapat mengantisipasi pengurangan tenaga kerja di pertanian seiring dengan modernisasi," tuturnya.

Di sisi lain, Eko menambahkan, pihaknya tidak akan meninggalkan fokus terhadap kesehatan dan pendidikan. Penyelesaian masalah stunting tetap dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan jumlah Posyandu dan eduksi kepada masyarakat. Pembangunan sarana air bersih dan fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) turut dilakukan.

Sejalan dengan itu, sarana pendidikan akan terus dibangun. Eko mengatakan, pada tahun depan, pemerintah akan lebih banyak fokus membangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tidak hanya olah pemerintah, juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar seperti yang kerap dilakukan selama ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Dana Desa pada 2020 dialokasikan sebesar Rp 72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa.

"Sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa," ujarnya di depan Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Di samping itu, Jokowi menambahkan, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru. Upaya ini dapat membantu produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa untuk dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui market place.

Secara umum, pada 2020, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2019.

Jokowi menekanan, peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasi. Tujuannya, agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • 14 desa di Kudus belum cairkan Dana Desa tahap ketiga
  • Pacu bisnis di Sultra, BTN Syariah buka cabang di Kendari
  • Pemkot Depok catat pendapatan layanan IMB mencapai Rp21 miliar
  • Gubernur Lampung optimistis desa berlistrik capai 100 persen pada 2020
  • Kemenkeu Bakal Perbaiki Mekanisme Penyaluran Dana Desa
  • Sri Mulyani telah cairkan dana desa Rp 52 triliun hingga Oktober 2019
  • Dana Desa Diharapkan untuk Meningkatkan SDM
  • Sekjen Kemendes PDTT Klaim Sudah Pantau Penggunaan Dana Desa
  • Soal Dana Desa, Menteri Sri Mulyani Minta Kepala Daerah Aktif Sisir Desa Fiktif
  • Pemkab Banyumas kucurkan pinjaman bergulir untuk usaha mikro dan kecil
  • BNI Syariah kenalkan Platform Sekolah Pintar di Aceh
  • Samsat Bekasi targetkan pendapatan Program Hapus Denda Rp33 miliar
  • Perbankan bidik Jatim jadi penyumbang DPK tertinggi
  • Proyek percontohan percepatan keuangan inklusif diluncurkan di Cirebon
  • BRI optimistis penyalurkan KUR di Aceh capai target
  • BPD Bali-LPD perkuat layanan daring masyarakat adat
  • Belanja Bekasi 2020 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun
  • Bank wakaf mikro, terobosan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren
  • Realisasi penerimaan cukai KPPBC Kudus capai Rp22,33 triliun
  • Papua Barat tindaklanjut rekomendasi BPK terkait dana Otsus