Bappenas Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Akan Kuras APBN

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2019-08-19
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru sedang dalam proses tindaklanjut serius oleh pemerintah, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pemindahan Ibu Kota di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini. Sementara itu master plan Ibu Kota baru ditegaskan oleh Bappenas akan selesai tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan, bahwa pihaknya sudah menyelesaikan proses kajian awal Ibu Kota baru. "Masterplannya kan baru selesai tahun depan, membuatnya enggak mungkin sehari jadi," ujar Bambang Brodjo dalam konferensi pers RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pemerintah juga sudah mulai memasukan kebutuhan dana pembangunan Ibu Kota baru ke dalam RAPBN 2020. Rencananya pemerintah akan menganggarkan Rp93 triliun dari APBN untuk pemindahan Ibu Kota yang kabarnya Kalimantan menjadi pilihan. Namun diterangkan olehnya, penganggaran ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

"Bedakan antara anggaran dan kebutuhan investasi, kebutuhan investasi untuk Ibu Kota baru tahap I sekitar Rp485 triliun, tapi dana tersebut akan didorong dari kerja sama pemanfaatan aset baik aset Ibu Kota baru dan aset sekitar Jabodetabek. Pembangunan ibukota di 2020 tidak akan ganggu prioritas lain, terlebih lagi tidak akan mengganggu APBN," tegasnya.

Kepala Bappenas juga menjelaskan, bahwa lokasi tepat Ibu Kota sudah ditentukan meskipun masih belum diumumkan oleh presiden. Ia menambahkan bahwa untuk Ibu Kota baru, persiapannya lebih ke arah masterplan, urban design, legal status, dan penyiapan lahan. "Kalaupun ada yang dibutuhkan lagi, hal itu sudah diantisipasi oleh Bappenas dan Kementerian PUPR," pungkas Bambang. (sin)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Soal Dana Desa, Menteri Sri Mulyani Minta Kepala Daerah Aktif Sisir Desa Fiktif
  • Pemkab Banyumas kucurkan pinjaman bergulir untuk usaha mikro dan kecil
  • BNI Syariah kenalkan Platform Sekolah Pintar di Aceh
  • Samsat Bekasi targetkan pendapatan Program Hapus Denda Rp33 miliar
  • Perbankan bidik Jatim jadi penyumbang DPK tertinggi
  • Proyek percontohan percepatan keuangan inklusif diluncurkan di Cirebon
  • BRI optimistis penyalurkan KUR di Aceh capai target
  • BPD Bali-LPD perkuat layanan daring masyarakat adat
  • Belanja Bekasi 2020 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun
  • Bank wakaf mikro, terobosan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren
  • Realisasi penerimaan cukai KPPBC Kudus capai Rp22,33 triliun
  • Papua Barat tindaklanjut rekomendasi BPK terkait dana Otsus
  • Pemerintah Pastikan Pantau Dana Desa yang Telah Disalurkan
  • BI Cirebon gelar CFF perkenalkan ekonomi digital kepada masyarakat
  • Jabar peringkat kedua jumlah investor terbanyak di Indonesia
  • Kemendagri minta Pemda jangan hanya berorientasi pada pemasukan PAD
  • Kemendes PDTT Klaim Sudah Pantau Penggunaan Dana Desa
  • Kemenkeu evaluasi internal terkait dugaan penyaluran dana desa fiktif
  • Legislator minta Bappenas serius tingkatkan peran ekonomi syariah
  • Legislator harapkan adanya perbaikan tata kelola penyaluran dana desa