Cadangan di Daerah Atasi Rentan Rawan Pangan

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Tanaman Pangan | 2019-08-20
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Beberapa wilayah di Indonesia rentan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi,  banjir dan tsunami. Musim hujan atau kemarau ekstrim (fenomena El Nino dan La Nina) juga berpotensi menyebabkan gagal panen, yang dapat mempengaruhi gejolak harga dan memicu inflasi. 

"Kondisi ini berpotensi menghambat akses pangan masyarakat yang dapat menyebabkan kondisi rentan rawan pangan," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, dalam pertemuan koordinasi Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Wilayah Timur di Bali, Senin (19/8). 

 

Untuk itu, lanjut Agung, pemerintah wajib hadir mengantisipasi, yaitu melalui CBPD sebagai Instrumen strategis menjaga stabilisasi harga pangan dan memenuhi stok pangan untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya. 

Dengan adanya CBPD, jika terjadi bencana, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban, tanpa prosedur berkepanjangan seperti adanya penetapan status tanggap darurat terlebih dahulu dan lainnya.

Karena itu, pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD untuk pengelolaan CBPD. "CBPD ditetapkan secara berkala oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan setempat," tambah Agung.

Regulasi tentang CPPD, antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Provinsi oleh Gubernur dan CPP Kabupaten/kota oleh Bupati melalui Peraturan Daerah.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, mengharapkan semua daerah memiliki CBPD."Melalui pertemuan ini, kami mengharapkan para pimpinan daerah segera membentuk dan mengelola cadangan berasnya, karena ini sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi terbatasnya akses pangan, terutama saat terjadi bencana alam," tegas Risfaheri.

Dalam acara ini diceritakan pengalaman Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah membantu korban bencana alam melalui CBPD. Hingga kini baru 26 provinsi dan 208 kabupaten/kota yang  mengalokasikan CBPD. Untuk itu Risfaheri meminta, daerah yang belum memiliki CBPD segera mengadakannya, dan yang jumlahnya kurang untuk ditambah. "Dengan demikian, nantinya seluruh daerah memiliki CBPD yang cukup," pungkas Risfaheri. (rep)

- Tag : Pangan

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementan Tegaskan Program Tanam Bawang Putih Tetap Jalan
  • Kendala Cuaca Tak Halangi Pasokan Cabai Asal Indonesia Timur
  • Komisi IV DPR RI Dorong NTB Jadi Lumbung Benih Nasional
  • Di Forum Mentan Sedunia, SYL Bawa Tiga Misi Indonesia untuk Pangan
  • TaniHub Ingin Kembangkan Bisnis Pertanian Digital di Seluruh Indonesia
  • Beberapa Wilayah di Indonesia Masih Eksis Panen Jagung
  • Kementan Pastikan Harga Jagung Masih Stabil
  • Lapor Wapres, Mentan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman
  • Bandung Barat, Penyangga Cabai Merah Keriting Jabodetabek
  • Bulog Gelontorkan 120 Ton Beras untuk Korban Bencana Alam di Januari 2020
  • Kostratani, Sukseskan Pembangunan Pertanian.
  • Sepanjang Desember 2019, Kenaikan Ekspor Sektor Pertanian Paling Tinggi
  • Semarak Tanam Bawang Merah di Pati, Kementan Pastikan Pasokan Aman
  • Musim Penghujan, Pasokan Bawang Merah dan Cabai Tetap Aman
  • Semarak Tanam Bawang, Kementan Pastikan Pasokan Aman
  • Cabai dan Bawang Merah asal Sukabumi Siap Penuhi Pasokan Jabodetabek
  • Pemerintah Dorong Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan di Daerah
  • Kementan: Panen Raya Padi Maret-April Capai 5 Juta Hektare
  • Sleman Siap Amankan Pasokan Cabai Hingga 3 Bulan ke Depan
  • Orientasi Ekspor Beras, Kementan Bangun Kostraling