Jokowi Siapkan Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua Rp 8,374 Triliun di 2020

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2019-08-20
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,748 triliun pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 untuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Buku I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 disebutkan, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 21,428 triliun, yang terdiri atas:

1. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 8,374 triliun (Papua Rp 5,861 triliun, Papua Barat Rp 2,512 triliun)

2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp 8,374 triliun

4. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 4,680 triliun.

"Dana Keistimewaan Aceh sebesar Rp 1,320 triliun," bunyi Pasal 14 ayat (3) RUU tersebut.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 disebutkan, arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2020 antara lain yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran, mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan, meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait.

Kemudian, selanjutnya meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait. Selanjutnya memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

Sementara kebijakan umum Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripurna Gabungan DPR RI dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo mengatakan, belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • 8.157 Desa Telah Dapat BLT dengan Total Nilai Rp 70 Miliar
  • Utang Capai Rp5.192,56 T, Menkeu Bakal Genjot Pendapatan Negara
  • Kemendes Ubah Dana Desa Jadi BLT untuk Desa Terdampak Covid-19
  • Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa Siap Dimulai
  • Indonesia Punya Cukup Dana untuk Perangi Corona Tanpa Berutang ke IMF dan Bank Dunia
  • Imbas Covid, Jokowi Minta Refocusing dan Realokasi Anggaran
  • Ada Corona, Pemerintah Percepat Pencairan Dana Desa Rp 28,8 Triliun
  • Kemendes: Dana Desa Bisa Digunakan Menjaga dan Mencegah Virus Corona
  • Pemda Diperbolehkan Pakai APBD Tangani Virus Corona
  • Sri Mulyani Optimalkan Dana Desa Guna Pangkas Angka Kemiskinan
  • Kucuran Dana Desa Sampai Akhir Januari 2020 Capai Rp68,39 Triliun
  • DJP Manfaatkan Kemitraan Konsultan dan Big Data untuk Tingkatkan Penerimaan
  • Lewati Capaian 2019, Penerimaan Bea Cukai per 11 Februari 2020 Tembus Rp9,79 T
  • Pemerintah Salurkan Dana Desa Tahap Pertama, Sasar ke Kabupaten-kabupaten Ini Rp97 Miliar
  • Kemenkeu Telah Salurkan Dana Desa Rp97,7 Miliar di Januari 2020
  • Menteri Desa PDTT: Dana Desa Boleh Digunakan untuk Mitigasi Bencana
  • Kemenkeu Terus Lakukan Verifikasi Cari Desa Fiktif Tambahan
  • 14 desa di Kudus belum cairkan Dana Desa tahap ketiga
  • Pacu bisnis di Sultra, BTN Syariah buka cabang di Kendari
  • Pemkot Depok catat pendapatan layanan IMB mencapai Rp21 miliar