Pemerintah Semakin Gencar Lakukan Relaksasi ke Dunia Usaha

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-08-22
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, langkah pemerintah yang secara rutin menyampaikan informasi terkait belanja perpajakan atau tax expenditure patut diapresiasi. Langkah tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari transparansi fiskal. Khususnya, dari sisi sejauh mana pemerintah telah memberikan 'subsidi' melalui sistem pajak.

Dalam laporan tax expenditure, Bawono menilai, pemerintah semakin gencar melakukan relaksasi kepada dunia usaha, termasuk melalui insentif. Hal ini terlihat dari kenaikan alokasi tax expenditure dari tahun ke tahun. Hanya saja, pemerintah tetap harus memperhatikan efektivitasnya terhadap perekonomian.

"Hal yang perlu untuk diberi catatan adalah bagaimana efektivitas dari belanja perpajakan yang sudah mencapai 1,5 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) itu," ujarnya Rabu (21/8). 

Artinya, Bawono menekankan, pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai dampak dari berbagai keringanan terhadap apa yang menjadi tujuannya. Laporan belanja perpajakan ada baiknya tidak berhenti pada upaya estimasinya, namun juga melihat efektivitas masing-masing komponen keringanan yang diberikan. Misalnya, dalam rangka mendorong ekonomi domestik.

Melalui analisis efektivitas tersebut, Bawono mengatakan, pemerintah dapat memetakan kebijakan di kemudian hari. "Termasuk, keringanan mana yang perlu dilanjutkan atau tidak," ujarnya.

Dalam data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), estimasi belanja perpajakan pada 2018 dalam nota keuangan tercatat mencapai Rp 221,1 triliun atau sekitar 1,5 persen terhadap PDB. Nilai tersebut naik sekitar 12,3 persen dari estimasi 2017, yakni Rp 196,8 triliun atau sekitar 1,45 persen terhadap PDB. Sedangkan, belanja perpajakan pada 2016 hanya Rp 192,6 triliun atau 1,55 persen terhadap PDB. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara menjelaskan, tax expenditure menggambarkan besaran penerimaan pajak yang seharusnya dapat diambil oleh pemerintah, namun tidak jadi dikumpulkan karena sejumlah pengecualian. Misal, suatu perusahaan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan meminta pajaknya lebih kecil dibanding dengan di luar KEK.

"Apabila disetujui dalam regulasi, pengusaha itu dapat insentif dan kita masukkan besarannya ke sini (tax expenditure)," katanya dalam acara Seminar Nasional Nota Keuangan RAPBN 2020 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (21/8). 

Suahasil menyebutkan, pemerintah memang berniat membawa angka tersebut menjadi pertanyaan publik. Termasuk untuk mempertanyakan seberapa besar manfaat dan dampak yang dihasilkan dari belanja perpajakan pemerintah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan kajian mengenai hal ini.  (rep)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Pemerintah Gagas Kamar Ekspor Permudah Pelaku UMKM Tembus Pasar Dunia
  • Di Forum Ekonomi Dunia, Menperin Agus Pamer Potensi Industri Indonesia
  • Di WEF 2020, Airlangga Undang Perusahaan Global Tingkatkan SDM Indonesia
  • Wapres: Omnibus Law Perkuat Sertifikasi Halal
  • Gerakan Ekspor Pertanian Terbukti Dongkrak Ekonomi
  • Pengamat: Mentan Entaskan Kemiskinan dengan Kostratani
  • Pertamina Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Kilang
  • Bangun Proyek Kilang, Pertamina Optimalkan Industri dalam Negeri
  • Mentan SYL Tawarkan Bantuan Ketahanan Pangan ke Negara Mitra
  • Penyaluran KUR 2019 Capai Rp139,5 Triliun
  • DEPUTI KEMENTERIAN PEREKONOMIAN APRESIASI KEMAJUAN PROYEK RDMP BALIKPAPAN
  • Kemajuan Proyek Kilang RDMP Balikpapan Mendapat Apresiasi Pemerintah
  • Sentra Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Tingkatkan Ekonomi Daerah
  • KUNJUNGI KILANG BALIKPAPAN, MENAKER RI APRESIASI PENERAPAN K3 PERTAMINA
  • Pembangunan Kilang Jadi Peluang Kemandirian Manufaktur
  • Pertamina-Barata Indonesia Percepat Pembangunan Kilang
  • Mentan Manfaatkan Forum GFFA Dorong Transfer Pengetahuan
  • Jokowi Akan Babat Habis Tambang Ilegal di Ibu Kota Baru
  • Dongkrak Produksi, 12 Proyek Migas Beroperasi di 2020
  • SKK Migas Launching Layanan Perizinan Satu Pintu