Klarifikasi Pemerintah Soal Kenaikan Tarif Listrik

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Energi | 2019-09-11
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah belum memutuskan menaikkan tarif listrik terkait pencabutan subsidi bagi puluhan juta pelanggan 900 VA dalam APBN 2020.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan apa yang tertuang dalam rapat panitia kerja (panja) badan anggaran (banggar) DPR dengan pemerintah baru sebatas kesepakatann

"Tolong dicatat, kemarin itu baru kesepakatan rapat, belum menjadi keputusan, kita lihat nanti di paripurna," ujar Sripeni usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9).

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9), panja Banggar dan pemerintah menyetujui besaran subsidi energi sebesar Rp 124,9 triliun untuk RAPBN 2020.

Jumlah itu lebih rendah dari besaran subsidi energi dalam RAPBN 2020 awal yang sebesar Rp 137,5 triliun maupun besaran dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 159,97 triliun.

Dari total Rp 124,9 triliun, sebanyak Rp 70,9 triliun ditujukan untuk subsidi BBM dan LPG. Ankanya  turun dibanding dengan besaran dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 100,6 triliun. Kemudian Rp 54,79 triliun ditujukan untuk subsidi listrik atau turun dari besaran usulan RAPBN 2020 awal sebesar Rp 62,2 triliun maupun APBN 2019 yang sebesar Rp 65,3 triliun. 

Terdapat dua jenis untuk kategori pelanggan 900 VA, yakni pelanggan 900 VA rumah tangga miskin sebanyak 7,17 juta dan  pelanggan 900 VA rumah tangga mampu sebanyak 24,4 juta pelanggan.

Kesimpulan rapat menyetujui subsidi untuk pelanggan 900 VA rumah tangga mampu yang sebanyak 24,4 juta pelanggan dicabut. Dengan demikian, alokasi subsidi listrik turun menjadi Rp 54,79 triliun.

"Yang disepakati kita dengan Banggar bukan pengurangan subsidi, tapi kita membuat agar subsidi lebih tepat sasaran, salah satunya yang ditengarai kurang tepat sasaran itu 900 VA RTM (rumah tangga mampu)," ucap Rida. 

Rida berulangkali menegaskan hasil rapat tersebut bukan keputusan, baru kesepakatan awal. Rida tak ingin hal ini menjadi bola liar lantaran para pelanggan 900 VA RTM gundah akibat wacana pencabutan subsidi listrik untuk tahun depan.

Dalam keputusan subsidi listrik, kata Rida, pemerintah bersama DPR akan mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi dunia hingga tren komoditas yang turun. ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • BPH Migas Yakin Penyaluran BBM Bersubsidi Terjaga
  • Rasio Elektrifikasi di NTT mencapai 73,72 Persen
  • Sawit Mampu Jadikan Indonesia Mandiri Energi
  • PLN Ingin Harga Gas untuk Pembangkit Listrik Lebih Murah
  • ESDM: B30 Tonggak Pengembangan Energi Terbarukan Indonesia
  • Jonan: Tarif Listrik Tak Akan Naik
  • Batan: PLTN Dapat Atasi Masalah Elektrifikasi di Kalbar
  • TNI-PLN Teken Kerja sama Pengamanan Sistem Ketenagalistrikan
  • Klarifikasi Pemerintah Soal Kenaikan Tarif Listrik
  • PTPP Bangun 4 Pembangkit Listrik di Wilayah Terpencil
  • Kehadiran Mobil Esemka Mampu Serap 300 Tenaga Kerja
  • PLN Beri Pemasangan Listrik Gratis Buat Warga Mentawai
  • Gas Bumi PGN Mulai Melayani Industri Garam di Madura
  • Pertamina: Stok Elpiji di Jayapura Cukup Hingga 29 Hari ke Depan
  • PGN akan Perluas Jaringan Infrastruktur Gas Bumi Yogyakarta
  • Penyaluran Bahan Bakar di Jayapura Berangsur Normal
  • Pertamina Kembali Salurkan BBM di Jayapura
  • Menteri Jonan: Pasokan Listrik di Ibu Kota Baru Aman
  • Normalkan Listrik Jayapura, PLN Terjunkan 50 Personel Gabungan
  • PLN Telah Perbaiki Seluruh Penyulang di Jayapura