Meningkatkan Kualitas SDM dari Berbagai Latar Belakang

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2019-09-15
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih tema SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul Indonesia Maju di HUT RI ke-74. Tema SDM Unggul akan menjadi fokus pemerintaha selama lima tahun ke depan.

Pemerintah akan fokus pada pembangunan SDM secara besar-besaran dengan kualitas sistem pendidikan dan pelatihan yang dirancang dengan cara yang baru. Pembangunan karakter dinilai menjadi salah satu motor utama SDM yang unggul. Peningkatan SDM memang menjadi fokus utama pemerintah.Berdasarkan riset World Economic Forum pada tahun lalu, Indonesia masih berada di peringkat ke empat dalam hal keterampilan SDM di kawasan Asean. Pemerintah sangat serius menggarap program ini, anggaran yang dikucurkan pun sangat besar. Alokasi anggaran dana pendidikan di APBN 2020 mencapai Rp505,8 triliun.

Alokasi ini untuk mendukung peningkatan dan pengembangan SDM Indonesia. Lalu, sejauh mana visi pemerintah itu bisa melibatkan difabel sebagai bagian dari SDM yang unggul? Saat ini, difabel difabel kurang mendapatkan tempat dalam mengakses sistem pendidikan inklusif.

Meskipun sudah dilindungi oleh payung hukum berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan No 70 tahun 2009. Padahal kalangan difabel sudah membuktikan dalam banyak hal, salah satunya adalah prestasi yang ditorehkan oleh atlet Indonesia dalam gelaran Asian Para Games 2018. Pencapaian ini menjadi satu bukti kuat bahwa ketika berbicara tentang SDM yang unggul, pemerintah juga harus menghitung dan melibatkan difabel didalamnya.

Penyandang disabilitas juga punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kemudian mewujudkan dalam bentuk bisnis yang mereka bangun. Beruntung, melalui Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) memberikan dana sebesar Rp 5 juta-Rp20 juta tergantung jenis usahanya Penyandang disabilitas yang menerima bantuan adalah mereka yang mengikuti proses rehabilitasi.

Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos Margowiyono mengatakan, bantuan ini bagian dari terapi untuk mengasah kemampuan life skill, vokasional dan entrepreneur. ”Pemerintah memberikan insentif awal untuk bisa memulai usaha,” ujar Margo saat dihubungi Koran SINDO.

Kemensos mengaku memiliki target jumlah penyandang disabilitas yang dibantu, seperti tahun 2019 sebanyak 500 orang. Mereka dipastikan bukan orang yang pernah menerima bantuan di tahun lalu. Terakhir, Kemensos memberikan kepada BBRVPD di Cibinong, Bogor pada Mei silam.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita hadir langsung memberi arahan kepada para peserta rehabilitasi. BBRVPD ialah unit pelaksana teknis rehabilitasi vokasional untuk penyandang disabilitas di Kemensos.

Tujuannya mempersiapkan penyandang disabilitas menjadi tenaga kerja yang terampil dan professional ”Jika memang tidak memungkinkan untuk menjadi karyawan, maka kami memberikan bantuan modal. Apa yang sudah dipelajari di balai dapat dimanfaatkan menjadi peluang usaha yang menjanjikan,” jelasnya.

Jurusan pendidikan vokasional terdiri dari desain grafis, elektronika, komputer, otomotif dan penjahitan. Hingga saat ini jumlah penerima manfaat di balai sudah lebih dari 120 orang dari berbagai daerah di Indonesia sepertu Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Banten, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua dan lainnya. (mer)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Menaker: Pekerja Berisiko Tertular Covid-19 dapat Jaminan
  • Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Usai Lebaran
  • Program Kartu Prakerja Meningkatkan Kualitas Penduduk Usia Produktif
  • Kemenhub Siapkan Program Padat Karya Rp5,9 Triliun untuk Korban PHK
  • 51 Ribu Peserta Kartu Pra Kerja Sudah Terima Rp600.000
  • Menteri Teten Usul Para Santri Ikut Pendidikan Vokasi Agar Terserap Dunia Kerja
  • Cegah Industri Lakukan PHK, Pemerintah Siapkan Rp 150 Triliun
  • Kemnaker Berdayakan Korban PHK Melalui Program Padat Karya
  • Kartu Prakerja Tawarkan Hingga 2.000 Jenis Pelatihan
  • KKP Optimistis Sektor Perikanan Budi Daya Ciptakan Lapangan Kerja
  • BPS: Upah Nominal Buruh Tani Meningkat 0,15%
  • Kemnaker: 2,8 Juta Pekerja Bisa Mendaftar Kartu Prakerja
  • Menteri Basuki Beri Jaminan Sosial bagi 137 Ribu Pekerja di Proyek Kementerian PUPR
  • Pemerintah Anggarkan Rp 20 Triliun untuk Kartu Prakerja
  • HIPMI Berjuang Tak Ada PHK di Tengah Pandemi Corona
  • Kartu Pra Kerja Diluncurkan, Tahap Awal Dikhususkan Empat Daerah
  • Menaker Hentikan Sementara Pekerja Migran ke Luar Negeri
  • Menaker Ida Terbitkan Surat Edaran Pelindungan Buruh dan Kelangsungan Usaha
  • Kemenko Perekonomian Targetkan Kartu Prakerja Rilis Jumat
  • Kartu Prakerja, Solusi Gelombang PHK Akibat Corona