Pemerintah Salurkan Dana Desa & Transfer Daerah Rp 530 Triliun Hingga Agustus

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2019-09-25
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sampai dengan Agustus 2019 mencapai Rp 530,6 triliun. Angka tersebut mencapai 64,18 persen dari pagu Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari jumlah tersebut pemerintah telah menyalurkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 488,4 triliun atau sekitar 64,54 persen dari realisasi APBN. Sedangkan yang disalurkan melalui dana desa mencapai Rp 42,20 triliun atau sebesar 59,80 persen.

"Keduanya mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,0 persen dan 16,4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers ABPBN Kita di Jakarta, Selasa (24/9).

Mengutip APBN Kita edisi September 2019, lebih rinci realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp 474,6 triliun (65,50 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp 6,53 triliun (65,28 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp7,25 triliun (32,71 persen).

Realisasi TKD sampai dengan Agustus 2019 tersebut lebih tinggi Rp 23,33 triliun triliun atau sekitar 5,02 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Agustus 2019 tersebut terutama disebabkan karena penyaluran DBH yang lebih tinggi 37,87 persen dikarenakan penyaluran kurang bayar DBH kepada daerah penerima.

Sementara itu, realisasi Dana Keistimewaan DIY yang meningkat sebesar 20 persen diakibatkan karena tingginya penyaluran sampai dengan Agustus 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Soal Dana Desa, Menteri Sri Mulyani Minta Kepala Daerah Aktif Sisir Desa Fiktif
  • Pemkab Banyumas kucurkan pinjaman bergulir untuk usaha mikro dan kecil
  • BNI Syariah kenalkan Platform Sekolah Pintar di Aceh
  • Samsat Bekasi targetkan pendapatan Program Hapus Denda Rp33 miliar
  • Perbankan bidik Jatim jadi penyumbang DPK tertinggi
  • Proyek percontohan percepatan keuangan inklusif diluncurkan di Cirebon
  • BRI optimistis penyalurkan KUR di Aceh capai target
  • BPD Bali-LPD perkuat layanan daring masyarakat adat
  • Belanja Bekasi 2020 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun
  • Bank wakaf mikro, terobosan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren
  • Realisasi penerimaan cukai KPPBC Kudus capai Rp22,33 triliun
  • Papua Barat tindaklanjut rekomendasi BPK terkait dana Otsus
  • Pemerintah Pastikan Pantau Dana Desa yang Telah Disalurkan
  • BI Cirebon gelar CFF perkenalkan ekonomi digital kepada masyarakat
  • Jabar peringkat kedua jumlah investor terbanyak di Indonesia
  • Kemendagri minta Pemda jangan hanya berorientasi pada pemasukan PAD
  • Kemendes PDTT Klaim Sudah Pantau Penggunaan Dana Desa
  • Kemenkeu evaluasi internal terkait dugaan penyaluran dana desa fiktif
  • Legislator minta Bappenas serius tingkatkan peran ekonomi syariah
  • Legislator harapkan adanya perbaikan tata kelola penyaluran dana desa