Dana Desa Bantu Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2019-09-29
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Program dana desa dinilai telah secara eksplisit mengakomodir isu-isu perlindungan anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengakui terbangunnya sarana dasar perdesaan telah membantu pemenuhan kebutuhan mendasar anak-anak di desa.

"Dua tahun ini kami (KPAI) tidak mendapatkan pengaduan soal akses jalan ke sekolah. Dulu banyak sekali. Ini indikator bahwa akses sekolah di desa semakin hari semakin baik," ujarnya saat menjadi Narasumber pada Seminar nasional program Pascasarjana Institut PTIQ bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta, Sabtu (28/9) lalu.

Ia mengatakan, kebijakan nasional saat ini menjadi masa bagi kebangkitan desa, dengan regulasi dan kebijakan yang jelas. Ia juga mengapresiasi Permendes (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dari tahun 2015-2019 tentang pembangunan desa yang sejalan dengan misi perlindungan anak.

"Tentu ini menjadi inovasi besar bagaimana isu perlindungan anak terakomodasi di kebijakan pembangunan desa," ujarnya seperti dalam siaran pers.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan dana desa dalam empat tahun terakhir telah membangun sarana dasar dengan jumlah sangat signifikan. Dana desa, lanjutnya, telah membangun jalan desa sepanjang 191.600 kilometer dan ribuan sarana desa lainnya.

"Kita dikagetkan, dalam empat tahun berjalannya dana desa, telah mampu membangun infrastruktur yang sangat masif. Dari dulu sebenarnya sudah ada dana untuk pembangunan desa, tapi business model-nya saja yang sekarang berbeda," ujarnya.

Dana desa sendiri telah disalurkan sejak tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun. Eko mengatakan, desa dengan kategori tertinggal dan miskin akan mendapatkan anggaran yang lebih besar.

"Dana desa itu pada prinsipnya 75 persen dibagi rata ke seluruh desa, 22 persen dibagi berdasarkan letak geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk, kemudian 3 persen berdasarkan kemiskinan. Sekarang dengan total jumlah dana desa Rp 70 triliun, paling kecil setiap desa mendapatkan Rp 800 juta hingga Rp 4 miliar per tahun," ujarnya. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Soal Dana Desa, Menteri Sri Mulyani Minta Kepala Daerah Aktif Sisir Desa Fiktif
  • Pemkab Banyumas kucurkan pinjaman bergulir untuk usaha mikro dan kecil
  • BNI Syariah kenalkan Platform Sekolah Pintar di Aceh
  • Samsat Bekasi targetkan pendapatan Program Hapus Denda Rp33 miliar
  • Perbankan bidik Jatim jadi penyumbang DPK tertinggi
  • Proyek percontohan percepatan keuangan inklusif diluncurkan di Cirebon
  • BRI optimistis penyalurkan KUR di Aceh capai target
  • BPD Bali-LPD perkuat layanan daring masyarakat adat
  • Belanja Bekasi 2020 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun
  • Bank wakaf mikro, terobosan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren
  • Realisasi penerimaan cukai KPPBC Kudus capai Rp22,33 triliun
  • Papua Barat tindaklanjut rekomendasi BPK terkait dana Otsus
  • Pemerintah Pastikan Pantau Dana Desa yang Telah Disalurkan
  • BI Cirebon gelar CFF perkenalkan ekonomi digital kepada masyarakat
  • Jabar peringkat kedua jumlah investor terbanyak di Indonesia
  • Kemendagri minta Pemda jangan hanya berorientasi pada pemasukan PAD
  • Kemendes PDTT Klaim Sudah Pantau Penggunaan Dana Desa
  • Kemenkeu evaluasi internal terkait dugaan penyaluran dana desa fiktif
  • Legislator minta Bappenas serius tingkatkan peran ekonomi syariah
  • Legislator harapkan adanya perbaikan tata kelola penyaluran dana desa