Kementan Gelar Public Hearing Permentan Perunggasan

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2019-10-09
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar public hearing untuk mendapat masukan dan persamaan persepsi  terhadap substansi Revisi Permentan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Peredaraan Pengawasan Ayam Ras dan Telur konsumsi. Regulasi ini diharapkan sehingga menjawab dan menyelesaikan persoalan dilapangan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan, I Ketut Diarmita saat Public Hearing Revisi Permentan Nomor 32 Tahun 2017 berharap dengan regulasi ini pengembangan industri ayam ras secara nasional dapat berjalan dengan baik.

Menurut Ketut, proses revisi permentan ini hampir selesai karena sudah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menyempurnakan draft yang ada.

“Setelah public hearing dan review Itjen, draft siap untuk proses tandatangan Menteri Pertanian. Selanjutnya, akan dilakukan proses harmonisasi dan pengundangan di Ditjen Perundang-undangan di Kemenkumham,” ucap Ketut.

Ketut menjelaskan rancangan revisi permentan ini untuk mengakomodasi penyediaan ayam ras dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional sesuai keseimbangan suplai dan demand.  Ketut menambahkan Permentan Nomor 32 Tahun 2017 dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan peternak, sehingga perlu adanya kesinambungan dalam berusaha antara perusahaan peternakan, pembibit GPS, pembibit PS dan peternak serta kepastian berusaha dan investasi.

“Rancangan Revisi Permentan ini akan ada perbaikan pengaturan untuk distribusi Parent Stock (PS) 25 persen untuk perusahaan PS eksternal dan tidak terafiliasi  serta DOC PS yang beredar wajib memiliki sertifikat benih/bibit yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan sertifikat SNI untuk DOC FS,” kata dia

Penambahan dan pengurangan produksi ayam ras dapat dilakukan apabila terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand dimana penghitungan penyediaan dan kebutuhan ayam ras dihitung oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Pelaku usaha atau perusahaan dalam melakukan kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras wajib melaporkan produksi dan peredaran kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali setelah selesai kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras.

“Namun jika terjadi ketidak seimbangan suplai dan demand laporan juga dapat diminta sewaktu-waktu,” kata Ketut.

Ketut menerangkan pembinaan dan pengawasan penyediaan dan peredaran ayam ras dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Propinsi dan Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, sesuai dengan kewenangannya.

Selain  distribusi Parent Stock dan Final Stock ayam ras, revisi rancangan Permentan ini juga akan mengatur tentang kewajiban memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin yang mampu menampung karkas produksi internalnya dan harus dipenuhi secara bertahap selama 3 tahun. Industri pakan juga wajib menyediakan pakan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan untuk kepentingan peternak.

Terkait RPHU, Ketut menyampaikan, pelaku usaha wajib melakukan pemotongan ayam ras pedaging (livebirds) di RPHU dan fasilitas rantai dingin yang memenuhi persyaratan.Perusahaan peternakan pun wajib mempunyai RPHU dengan kapasitas sebesar 100 persen produksi livebird Internal, yang harus dipenuhi secara bertahap. (rep)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Edhy Prabowo Janji Tindak Tegas Semua Pelaku Illegal Fishing
  • Kementan Segera Uji Coba Vaksin Pencegah Flu Babi Afrika
  • Garap Industri Budidaya Lobster Nasional, KKP Benahi 6 Tantangan
  • Kementan Berhasil Produksi Embrio Sapi Belgian Blue Murni Pertama di Indonesia
  • Kementan dan Pemda Bali Awasi Pemotongan Babi Untuk Galungan dan Kuningan
  • Kementan: Pengendalian ASF Bukan Lewat Pemusnahan Massal
  • KKP Jadikan Kabupaten Meranti Pusat Budidaya Kakap Putih Nasional
  • Pemerintah Genjot Ekspor Produk Peternakan
  • Pemda Bali dan Kementan Tangani Kasus Kematian Babi di Bali
  • Kementan Dukung Peningkatan Populasi Ternak Provinsi Babel
  • Perum Perindo Berharap Jadi Bulognya Sektor Perikanan
  • Wabah Corona, Kementan Inspeksi Lalu Lintas Produk Hewan
  • Cegah Virus Corona Masuk RI, Hewan Impor Bakal Diuji Laboratorium
  • Pemerintah Genjot Ekspor Produk Perikanan di Papua
  • Jepang Mau Investasi Budidaya Ikan di Natuna, 2021 Mulai Produksi
  • Kementan Targetkan Ekspor Produk Peternakan Rp 10,90 Triliun
  • Anthrax di Gunung Kidul Dinyatakan Terkendali dan Ditangani Sesuai Standar
  • Kementan Cari Terobosan Swasembada Sapi, PPSKI: Realistis
  • KKP Jadikan Perikanan Budidaya Ujung Tombak Perekonomian Rakyat
  • KKP Tangkap Kapal Asing Ilegal Berbendera Filipina