Cegah Alih Fungsi, Pemerintah Beri Insentif ke Pemilik Lahan Pertanian Pangan

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Pertanahan | 2019-10-09
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah Pusat akan memberi prioritas kepada daerah (Pemda) atau masyarakat petani berupa insentif yang diwujudkan dalam berbagai bantuan pemerintah, jika lahan pertaniannya ditetapkan sebagai sawah abadi atau masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi (PLSD).

Pemberian insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Diantaranya bisa berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian terungkap dalam pasal 18, 19, 20, dan 21 dari Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 6 September 2019 dan diundangkan pada 12 September 2019.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengatakan kehadiran Perpers No. 59/2019 ini menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian di daerah sebagai lahan abadi yang tidak boleh dilakukan alih fungsi apapun jadi dilindungi dan dilarang alih fungsi.

Diharapkan, berbagai perlindungan untuk mempertahankan lahan juga dilakukan oleh daerah yang peduli mengenai isu alih fungsi lahan tersebut dengan Peraturan Daerah setingkat Bupati.

"Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk bisa mempertahankan daerah yang tingkat kesuburannya tinggi," ujar Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurut dia, pemberian insentif diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, percepatan sertifikasi tanah dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

"Pemberian insentif itu selain upaya untuk melindungi sawah sebagai lahan pertanian berkelanjutan, juga untuk mengatasi alih fungsi lahan pangan. Khususnya sawah yang semakin meningkat, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi produksi padi dan mengancam ketahanan pangan nasional," papar Sarwo Edhy.

Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri. Dengan demikian, perlu dilakukan percepatan penetapan PLSD dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional.

Sementara, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengatakan insentif berupa sertifikasi diberikan karena belum semua sawah di Tanah Air bersertifikat. Saat ini, Kementerian ATR/BPN masih melakukan survei atas semua lahan baku sawah di Indonesia.

"Memang, belum semua sawah bersertifikat. Yang akan dijadikan fokus dalam hal ini adalah berdasarkan data lahan baku yang ada saat ini. Sementara dilakukan verifikasi, hasilnya akan menjadi acuan jika pemerintah memberikan insentiflain, seperti subsidi, karena datanya sudah valid dan jelas penerimanya,” kata Suyus.

Pasal 15 dari Perpres No. 59 Tahun 2019 mengatur bahwa Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menyampaikan usulan PLSD yang sudah diverifikasi kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk ditetapkan sebagai PLSD. Penetapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN.

Lalu, pasal 16 menyebutkan bahwa peta itu kemudian menjadi bahan bagi pemda dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. (sin)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementan Terus Validasi Berkurangnya Luas Baku Lahan Sawah
  • Petani Cabai di Jambi Optimalkan Lahan Tidur
  • Kementan akan Manfaatkan Rawa untuk Lahan Pertanian
  • Cegah Alih Fungsi, Pemerintah Beri Insentif ke Pemilik Lahan Pertanian Pangan
  • Rehabilitasi Kedung Ombo Optimalkan Pengairan 61.482 Ha Lahan Pertanian
  • Sulteng Semangat Pacu Program Gerakan Percepatan Olah Tanah
  • Teknologi Pangan Perlu Didukung Ketersediaan Lahan
  • Kementan Optimalisasi Lahan Kosong
  • Kemenko Maritim Luncurkan Roadmap Mitigasi dan Adaptasi Amblesan Tanah
  • Cetak Sawah di Nabire, Kementan Pakai Strategi 6 Tepat
  • Kementan Minta Lahan Serasi Diasuransikan
  • Pemerintah Segera Terbitkan Sertifikat 19.000 Ha Tanah Masyarakat di Kalimantan
  • Optimalisasi Lahan Rawa Tuai Hasil
  • 90 Persen Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru Milik Negara
  • Kementan Sulap Galian Pasir Menjadi Lahan Kedelai
  • Kementan Fokus Tata Lahan Rawa Tingkatkan Produksi Pangan
  • Bappenas Pastikan tak Ada Spekulan Tanah di Ibu Kota Baru
  • BKP Kementan Optimalkan Lahan Pekarangan di Perkotaan
  • Bangka Belitung Akan Asuransikan 8.500 Hektar Pertanian Padi Sawah
  • Kementan Apresiasi Daerah yang Tolak Izin Pembangunan Perumahan Demi Lahan Pertanian