Kementerian PUPR Dorong Sertifikasi bagi 11.250 Tenaga Kerja Konstruksi

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2019-10-25
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Sejalan dengan penegasan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang harus menjadi penekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggelar percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Bimbingan Teknis (bimtek) Keahlian Konstruksi Tahap II 2019 yang diikuti oleh lebih kurang 11.250 orang tenaga kerja Konstruksi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan, pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM konstruksi nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat pendorong pertumbuhan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional.

"Sangat penting untuk mencetak tenaga kerja konstruksi berkualitas agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Syarif dalam sambutannya saat membuka acara Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Bimbingan Teknis Keahlian Konstruksi Tahap II Tahun 2019, di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Untuk menghasilkan SDM atau tenaga kerja konstruksi berkualitas tersebut, kata dia, tidak ada cara lain kecuali melalui proses sertifikasi kompetensi, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Jasa Konstruksi No 2/2017 pasal 70 yang mengatur bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

"Tugas kita bersama untuk memberikan perhatian serius untuk mewujudkan ketahanan masyarakat jasa konstruksi nasional, salah satunya melalui peningkatan daya saing dan produktivitas para pekerja konstruksi nasional atau dengan kata lain Penyiapan SDM kontruksi Indonesia yang Pro-Kompeten’S (Profesional, Kompeten, dan Bersertifikat," papar Syarif.

"Kegiatan ini diselenggarakan di 120 lokasi proyek dari tanggal 16 September sampai 31 Oktober 2019 di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang dilaksanakan sebanyak dua Periode. Kegiatan ini diikuti sebanyak 11.250 orang tenaga kerja konstruksi," tambah Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya Nazir selaku Ketua Penyelenggara.

Para tenaga kerja konstruksi tersebut terdiri dari tenaga terampil konstruksi, tenaga ahli konstruksi, pekerja konstruksi di proyek padat karya PUPR, calon instruktur dari dosen politeknik dan perguruan tinggi, serta lulusan baru politeknik bidang Konstruksi.

Kegiatan Periode I dilaksanakan dari 16 September hingga 24 Oktober 2019 yang diikuti 10.014 orang peserta dengan rincian peserta Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi dari 13 Proyek yang saat ini dikerjakan oleh PT Total Bangun Persada di DKI Jakarta dan Banten sebanyak kurang lebih 1.705 peserta.

Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil Konstruksi yang melakukan Pemeliharaan Infrastruktur PUPR Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5.035 orang peserta; peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dari proyek APBD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak sekitar 1.000 orang; peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dari proyek APBN PUPR di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak 1.244 orang; peserta bimbingan teknis keahlian konstruksi bidang SMK3, administrasi kontrak, manajemen konstruksi, beton pracetak prategang elevated dan highrise building sebanyak 950 orang. (sin)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Omnibus Law untuk Ciptakan Lapangan Kerja Baru
  • Menaker Tuntut Tenaga Kerja Harus Melek Teknologi
  • Airlangga Pastikan Omnibus Law Ciptaker Memuat Mekanisme Pesangon
  • Gerakan 3 Kali Ekspor Pertanian Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja
  • DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
  • Kadin: Omnibus Law Baik untuk Pengusaha dan Pekerja
  • Kemenko Perekonomian Pastikan Omnibus Law Tak 'Ganggu' Upah
  • Pemerintah Pastikan Upah Minimum Pekerja tak Turun
  • Upah Nominal Buruh Tani pada Desember 2019 Naik 0,13 Persen
  • Bangun Galangan Kapal Pertama di NTT, Industri Butuh 5.000 Tenaga Kerja
  • Menaker Ida Canangkan Bulan K3 Nasional Tahun 2020
  • Menaker Yakin RUU Omnibus Law Perkuat Perlindungan Buruh
  • Onimbus Law Diharap Selesaikan Persoalan Tenaga Kerja
  • Pemerintah Pastikan Libatkan Buruh Bentuk Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan
  • Data BPS: Upah Nominal Petani Naik 0,25 Persen di November 2019
  • Pemerintah Rampingkan 82 UU dan 1.194 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
  • PERTAMINA TINGKATKAN DAYA SAING TALENTA PAPUA
  • Pertamina Gaet 5 Politeknik Cari SDM Berkualitas
  • Menteri Ida: Kartu Pra-Kerja Solusi Hadapi Otomatisasi
  • Presiden Memonitor Langsung Program Vokasi Tenaga Kerja 2020