Antisipasi Kebutuhan BBM, Pemerintah Percepat Pengembangan Kilang Pertamina

Energi dan Kependudukan | Energi | 2019-11-04
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian ESDM akan mempercepat pengembangan kilang PT Pertamina (Persero) agar bisa selesai tepat waktu. Dari empat proyek pengembangan, baru dua yang sudah bergulir, yaitu Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap.

Proyek Kilang Balikpapan kini sudah masuk tahap konstruksi. Pertamina telah menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering procurement and construction/EPC) dengan SK Engineering & Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., PT Rekayasa Industri, dan PT PP (Persero) Tbk.

Untuk Kilang Cilacap, Pertamina masih melakukan negosiasi dengan Saudi Aramco selaku mitra terkait valuasi aset yang dibutuhkan untuk pembentukan perusahaan patungan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui proyek kilang yang digarap bersama Saudi Aramco perlu dipercepat.

Arifin mengaku siap mendorong dan memberikan dukungan kepada Pertamina agar proyek kilang ini cepat selesai. Dia optimistis salah satu proyek pengembangan kilang ini bisa selesai dalam 5 tahun ke depan.

“Yang RDMP [refinery development master plan] pasti mungkin, pasti bisa selesai,” tambah Arifin.

Berdasarkan data Pertamina, pada 2023 Kilang Balikpapan fase I dan Balongan fase I dijadwalkan mulai beroperasi. Pada saat itu, kapasitas kilang perseroan naik dari 1 juta barel per hari (bph) menjadi 1,1 juta bph.

Selain itu, Kilang Cilacap ditargetkan mulai beroperasi pada 2025. Yang terakhir proyek RDMP Balikpapan fase 2, RDMP Balongan fase 2, dan kilang petrokimia Balongan ditargetkan selesai pada 2026.

Arifin mengungkapkan kebutuhan BBM akan terus bertambah seiring meningkatkan permintaan namun demikian pembangunan dan pengembangan kilang membutuhkan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan dan pengembangan sehingga butuh waktu.

"Development kilang begitu gong, jalan. Namun, untuk yang NGRR [(new grass root refinery] ada step-step-nya, dari mulai feasibility study, setelah itu land clearing, financial support dan kemudian engineering, procurement, and construction [EPC]. Nah, biasanya setelah financial, EPC jalan. Jadi, yang RDMP pasti bisa jalan dan yang NGRR harus jalan," ujarnya. (bis)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • BBM Ramah Lingkungan, B30 Energi Alami untuk Indonesia
  • PLN Listriki 36 Madrasah di Jabar dan Jateng
  • Tingkatkan Pasokan Listrik Jawa-Bali, PLN Relokasi Jalur Kabel Transmisi
  • DPR Setujui Subsidi LPG hingga Listrik di 2021, Begini Skemanya
  • PLN Siapkan 115 MW Listrik Baru Lewat PLTMG di Papua
  • Realisasi Jargas hingga Juni 2020 Capai 127.864 Rumah Tangga
  • 31,3 Juta Pelanggan Rumah Tangga Sudah Terima Subsidi Listrik
  • Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Tak Naik Sampai Akhir Tahun
  • Meski Ada Corona, Target BBM Satu Harga 2020 Tetap 83 Titik
  • BPH Migas Target 500 Titik Penyalur BBM Satu Harga di Seluruh Indonesia
  • PLN Pekalongan Jaga Keandalan Pasokan Listrik
  • Layani Energi Negeri, Pertamina Perluas Akses BBM hingga Pelosok
  • SPBU 3T Didirikan di Pulau Maya, Masyarakat Nikmati BBM 1 Harga
  • PLN Optimis Penjualan Listrik Meningkat Saat New Normal
  • Penyaluran BBM Sentuh Wilayah Terluar RI, Volume Penjualan Naik
  • Pertumbuhan Energi Terbarukan Indonesia Tertinggi di Dunia
  • Masyarakat Diminta Mengawal Penyaluran BBM 1 Harga
  • SPBU BBM Satu Harga Perdana di Tahun Ini Diresmikan
  • PLN Tingkatkan Layanan Listrik di Distrik Kaureh Jadi 24 Jam
  • Wujudkan BBM Satu Harga, BPH Migas Ingin Setiap Desa Punya SPBU