Kegiatan Tambang di Pulau Kecil Wajib Kantongi Izin KKP

Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-11-12
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com -Kasubdit Pulau-pulau Kecil dan Terluar Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keberlangsungan ekosistem kawasan pulau-pulau kecil. Salah satunya dari aktivitas pertambangan.

Sebab, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil akan berdampak masif pada keberlangsungan ekosistem pulau-pulau kecil tersebut.

Langkah tersebut, jelas dia, dilakukan dengan penerbitan Permen KKP No 8 tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km2.

Menurut dia, ke depan, aktivitas bisnis di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 kilometer persegi berada di bawah wewenang KKP. Investor baru bisa menjalankan usaha bila sudah mendapatkan izin KKP.

"Bahwa kalau pulau-pulau kecil itu mau dimanfaatkan, pulau sangat kecil, tiny island tadi kalau asing harus mendapatkan izin dari Menteri (KKP)," ujar dia, saat ditemui, di Jakarta, Senin (11/11).

Sedangkan bagi investor asal Indonesia, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri KKP jika hendak berusaha di pulau-pulau tersebut. Aturan tersebut, lanjut dia, sudah mulai berlaku sejak September tahun ini.

"Jadi saya rasa ke depan, artinya keberlanjutan pulau-pulau kecil semakin terjaga karena keterlibatan KKP sudah semakin besar," ungkapnya.

Sedangkan untuk aktivitas usaha, seperti tambang, yang sudah berjalan, kata dia, memang tidak dapat dibatalkan dengan aturan tersebut. Namun, masyarakat dapat mengajukan peninjauan atau evaluasi melalui jalur lain, misalnya melalui Ombudsman.

"Begini, aturan kan tidak bisa berlaku mundur. Bisa dari sisi lain ke ombudsman dan sebagainya. Ada cara-cara lain," tandasnya. (mer)

- Tag : Industri

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Pengusaha Harap Omnibus Law Segera Disahkan
  • 11 Importir Teken Perjanjian Penyerapan Gula Petani Tebu
  • Importir Serap Gula Lokal, Kementan: Kualitas Sudah Setara
  • RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang Bagi Pekerja
  • Luhut: Pengembangan 10 Desa Wisata Danau Toba Gairahkan Ekonomi Daerah
  • PPI Jalin Sinergi dengan Hipmi Dorong Ekspor Produk Petani
  • Lebih Murah dari Pertamini, 30 SPBU Mini Pertamina Kini Hadir di Jawa Barat
  • Kepemimpinan Presiden Jokowi Dibutuhkan Tingkatkan Optimisme Pelaku Ekonomi
  • Siapkan Bermacam Stimulus, Pemerintah Dorong UMKM Kembali Memulai Usaha
  • Pemerintah Mulai Garap 10 Desa Wisata di Danau Toba
  • Pengamat Nilai RUU Cipta Kerja Buka Peluang & Norma Baru bagi Pekerja
  • Kemenkeu Catat Aset Negara Capai Rp 10.467 Triliun
  • Kementan Apresiasi Sinergi BBVet Maros dan DPRD Sulsel dalam Pengujian Spesimen Covid-19
  • Wamendes Peran Nelayan Penting Perkuat Ekonomi Desa
  • Kemenperin: Air Minum Kemasan Lokal Memenuhi Standar Mutu
  • Pemerintah Setujui Pembentukan Dua KEK Baru di Batam
  • Demi Ketahanan Pangan, Penyuluh All Out Dukung Food Estate
  • Industri Sawit Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
  • Food Estate di Kalteng, Menteri Basuki Utamakan Pembangunan Irigasi
  • Pertanian Menjadi Sektor Paling Aman Dari Dampak Pandemi Corona