Kemenperin Siap Fasilitasi Biaya Sertifikasi Halal bagi IKM

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-11-13
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan siap memfasilitasi para Industri Kecil Menengah (IKM) mendapatkan sertifikasi halal. Sepanjang, biaya untuk memperoleh sertifikat tersebut telah diinformasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Kita sudah propose soal membantu biaya sertifikasi halal bagi IKM. Lalu Pak Menko Perekonomian yang mendeklarasikan itu, kita ikut kalau pimpinan sudah bilang begitu," ujar Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih saat ditemui di Jakarta, Selasa, (12/11).

Hanya saja, ia belum bisa menyebutkan berapa total IKM yang akan dibantu. Pasalnya itu tergantung berapa jumlah biaya untuk mengajukan sertifikasi halal itu. 

"Kalau jumlah biayanya sudah ada dari BPJPH, kita akan siapkan," tegas Gati.

Seperti diketahui, kata dia, sejak 17 Oktober lalu seluruh pengajuan sertifikasi halal dilakukan langsung di BPJPH bukan di Majelis Ulama Indonesia. 

"Intinya yang industri kecil dan menengah nanti kita fasilitasi. Kalau industri besar tidak, karena mereka sudah banyak duit," tuturnya. 

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program yang berkaitan dengan Pengaman produk halal (JPH). Salah satunya, bebas biaya sertifikasi untuk dunia usaha, terutama usaha mikro dan kecil (UMK).

Bambang menjelaskan, keputusan biaya sertifikasi memang membutuhkan intervensi pemerintah. Dalam hal ini adalah kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian ataupun Kementerian Keuangan. (ant)

- Tag : Industri

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Jawa Barat Punya Kampung Perikanan Digital
  • Perbaikan Iklim Investasi Indonesia Tarik Minat Pelaku Bisnis AS
  • Jaga Ketahanan Iklim Desa, Pemerintah Ajak Swasta Kembangkan Agroforestri
  • Jokowi Yakin Indonesia tak Lagi Impor Bahan Petrokimia
  • Hingga November 2019, Realisasi AUTP Mencapai 795,6 Ribu Hektare
  • IPB Luncurkan DigiTani untuk Pusat Penyuluhan Petani
  • BI Sebut Optimisme Konsumen Menguat di November 2019
  • Kementan-Kementerian PUPR Satu Kata Bangun Pertanian
  • Kementerian PUPR Revitalisasi 8 Hektare Tambak Garam
  • Stok Menumpuk, Jokowi Minta Manajemen Cadangan Beras Dibenahi
  • Kementan Bersinergi dengan Kemen PUPR Bangun Saluran Irigasi pada 2020-2024
  • Ditjen PSP Kementan Segera Lakukan Pemetaan Jaringan Irigasi Tersier
  • Presiden Yakin Hilirisasi Pertambangan Dapat Atasi Defisit Perdagangan
  • Industri 4.0 Bisa Dongkrak Ekspor Hingga 10 Persen
  • Kementan Tegaskan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sudah Sesuai Alokasi Kebutuhan
  • Airlangga : Ledakan di Monas Tak Pengaruhi Iklim Investasi
  • RI-Korsel akan Kembangkan Industri Kreatif
  • Modernisasi Pertanian Siasati Penyusutan Lahan di Jateng
  • Petani Milenial Dongkrak Nilai Ekspor Pertanian
  • Mentan dan Menteri PUPR Kerja sama Infrastruktur Pertanian