Cegah Alih Fungsi, Syahrul Ingin Buat Single Data Pertanian

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-11-14
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com -Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian saat ini sangat meluas. Sejatinya, pemerintah telah memiliki instrumen hukum untuk menghambat alih fungsi lahan dengan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kementerian Pertanian pun secara aktif melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan secara masif melalui pemberian insentif bagi pemilik lahan. Diantaranya dengan memberikan berbagai bantuan saprodi seperti alat mesin pertanian, pupuk, dan benih bersubsidi.

Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan dengan single data lahan pertanian dalam jangka pendek.

"Data pertanian itu harus satu, sehingga data yang dipegang presiden, gubernur, bupati, camat sampai kepala desa semuanya sama. Termasuk masalah lahan dan produksi," ujar Syahrul, Rabu (13/11/2019).

Menurut Syahrul, data yang akurat bisa melahirkan banyak program tepat guna dan tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia. Karena itu, dia berharap tak ada lagi kekacauan data lahan baik yang dipegang Kementan, BPS serta Kementerian dan lembaga lain.

"Rujukan kita adalah BPS. Jadi datanya harus satu. Tidak boleh tumpang tindih soal data. Pemerintah juga terus mendorong pemda jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi alih fungsi lahan," ujarnya.

Adapun berdasarkan rillis BPS 2018, melaui data yang diambil citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA), luas lahan baku sawah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektar. Padahal luasan sebelumnya mencapai 7,75 juta hektar (BPS, 2013).

"Yang jelas, kita di kementan dalam 100 hari ini ingin memiliki kejelasan lahan yang akan panen di mana saja, seperti apa kemampuan kita. Kita kan harus jamin bisa beri makan 267 juta. Maka itu menjadi langkah besar, tidak boleh melihat itu sebagai masalah kecil," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dimana setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa dikenakan pidana sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Jawa Barat Punya Kampung Perikanan Digital
  • Perbaikan Iklim Investasi Indonesia Tarik Minat Pelaku Bisnis AS
  • Jaga Ketahanan Iklim Desa, Pemerintah Ajak Swasta Kembangkan Agroforestri
  • Jokowi Yakin Indonesia tak Lagi Impor Bahan Petrokimia
  • Hingga November 2019, Realisasi AUTP Mencapai 795,6 Ribu Hektare
  • IPB Luncurkan DigiTani untuk Pusat Penyuluhan Petani
  • BI Sebut Optimisme Konsumen Menguat di November 2019
  • Kementan-Kementerian PUPR Satu Kata Bangun Pertanian
  • Kementerian PUPR Revitalisasi 8 Hektare Tambak Garam
  • Stok Menumpuk, Jokowi Minta Manajemen Cadangan Beras Dibenahi
  • Kementan Bersinergi dengan Kemen PUPR Bangun Saluran Irigasi pada 2020-2024
  • Ditjen PSP Kementan Segera Lakukan Pemetaan Jaringan Irigasi Tersier
  • Presiden Yakin Hilirisasi Pertambangan Dapat Atasi Defisit Perdagangan
  • Industri 4.0 Bisa Dongkrak Ekspor Hingga 10 Persen
  • Kementan Tegaskan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sudah Sesuai Alokasi Kebutuhan
  • Airlangga : Ledakan di Monas Tak Pengaruhi Iklim Investasi
  • RI-Korsel akan Kembangkan Industri Kreatif
  • Modernisasi Pertanian Siasati Penyusutan Lahan di Jateng
  • Petani Milenial Dongkrak Nilai Ekspor Pertanian
  • Mentan dan Menteri PUPR Kerja sama Infrastruktur Pertanian