Cegah Alih Fungsi, Syahrul Ingin Buat Single Data Pertanian

Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-11-14
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com -Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian saat ini sangat meluas. Sejatinya, pemerintah telah memiliki instrumen hukum untuk menghambat alih fungsi lahan dengan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kementerian Pertanian pun secara aktif melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan secara masif melalui pemberian insentif bagi pemilik lahan. Diantaranya dengan memberikan berbagai bantuan saprodi seperti alat mesin pertanian, pupuk, dan benih bersubsidi.

Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan dengan single data lahan pertanian dalam jangka pendek.

"Data pertanian itu harus satu, sehingga data yang dipegang presiden, gubernur, bupati, camat sampai kepala desa semuanya sama. Termasuk masalah lahan dan produksi," ujar Syahrul, Rabu (13/11/2019).

Menurut Syahrul, data yang akurat bisa melahirkan banyak program tepat guna dan tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia. Karena itu, dia berharap tak ada lagi kekacauan data lahan baik yang dipegang Kementan, BPS serta Kementerian dan lembaga lain.

"Rujukan kita adalah BPS. Jadi datanya harus satu. Tidak boleh tumpang tindih soal data. Pemerintah juga terus mendorong pemda jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi alih fungsi lahan," ujarnya.

Adapun berdasarkan rillis BPS 2018, melaui data yang diambil citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA), luas lahan baku sawah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektar. Padahal luasan sebelumnya mencapai 7,75 juta hektar (BPS, 2013).

"Yang jelas, kita di kementan dalam 100 hari ini ingin memiliki kejelasan lahan yang akan panen di mana saja, seperti apa kemampuan kita. Kita kan harus jamin bisa beri makan 267 juta. Maka itu menjadi langkah besar, tidak boleh melihat itu sebagai masalah kecil," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dimana setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa dikenakan pidana sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Pengusaha Harap Omnibus Law Segera Disahkan
  • 11 Importir Teken Perjanjian Penyerapan Gula Petani Tebu
  • Importir Serap Gula Lokal, Kementan: Kualitas Sudah Setara
  • RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang Bagi Pekerja
  • Luhut: Pengembangan 10 Desa Wisata Danau Toba Gairahkan Ekonomi Daerah
  • PPI Jalin Sinergi dengan Hipmi Dorong Ekspor Produk Petani
  • Lebih Murah dari Pertamini, 30 SPBU Mini Pertamina Kini Hadir di Jawa Barat
  • Kepemimpinan Presiden Jokowi Dibutuhkan Tingkatkan Optimisme Pelaku Ekonomi
  • Siapkan Bermacam Stimulus, Pemerintah Dorong UMKM Kembali Memulai Usaha
  • Pemerintah Mulai Garap 10 Desa Wisata di Danau Toba
  • Pengamat Nilai RUU Cipta Kerja Buka Peluang & Norma Baru bagi Pekerja
  • Kemenkeu Catat Aset Negara Capai Rp 10.467 Triliun
  • Kementan Apresiasi Sinergi BBVet Maros dan DPRD Sulsel dalam Pengujian Spesimen Covid-19
  • Wamendes Peran Nelayan Penting Perkuat Ekonomi Desa
  • Kemenperin: Air Minum Kemasan Lokal Memenuhi Standar Mutu
  • Pemerintah Setujui Pembentukan Dua KEK Baru di Batam
  • Demi Ketahanan Pangan, Penyuluh All Out Dukung Food Estate
  • Industri Sawit Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
  • Food Estate di Kalteng, Menteri Basuki Utamakan Pembangunan Irigasi
  • Pertanian Menjadi Sektor Paling Aman Dari Dampak Pandemi Corona