Kemenkeu Terus Lakukan Verifikasi Cari Desa Fiktif Tambahan

Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2020-01-16
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi untuk mencari desa fiktif tambahan yang kemungkinan ikut menerima dana desa. Proses pemeriksaan lanjutan ini sesuai dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

"Kita terus melakukan penelitian dan verifikasi," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam temu media di Jakarta, Rabu (15/1).

Ketentuan terbaru itu, tambah dia, telah mengatur kewajiban kepala daerah untuk melakukan verifikasi kembali jumlah desa guna menghindari adanya perbedaan data dan desa fiktif. "Jadi ada check and balance, ini sebagai koordinasi apabila ada perbedaan data registrasi desa yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya data desa yang didapatkan daerah, kita bisa melihat kalau ada perbedaan (jumlah) desa," ujar Astera.

Sebelumnya, terdapat dugaan kasus penyaluran dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan karena dana tersebut disalurkan kepada 56 desa fiktif atau desa yang memiliki nama tapi tidak berpenghuni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penyaluran dana desa untuk 56 desa fiktif tersebut, yang diketahui berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, telah dihentikan.

Sri Mulyani mengatakan penghentian penyaluran dana desa tersebut dilakukan sampai pihaknya mendapatkan kejelasan atas status desa secara hukum maupun secara substansi fisik.

Kasus itu berawal dari pembentukan 56 desa yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Daerah Konawe Nomor 2 Tahun 2011.

56 desa tersebut akhirnya mendapatkan nomor registrasi desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016 sehingga mulai 2017 desa itu memperoleh alokasi dana desa dari pemerintah. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementerian PPN Sebut Pelunasan Utang Pemerintah ke BUMN Tak Beratkan APBN
  • Menkeu Klaim Pembahasan Anggaran RI Lebih Baik dari Negara Lain
  • 8.157 Desa Telah Dapat BLT dengan Total Nilai Rp 70 Miliar
  • Utang Capai Rp5.192,56 T, Menkeu Bakal Genjot Pendapatan Negara
  • Kemendes Ubah Dana Desa Jadi BLT untuk Desa Terdampak Covid-19
  • Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa Siap Dimulai
  • Indonesia Punya Cukup Dana untuk Perangi Corona Tanpa Berutang ke IMF dan Bank Dunia
  • Imbas Covid, Jokowi Minta Refocusing dan Realokasi Anggaran
  • Ada Corona, Pemerintah Percepat Pencairan Dana Desa Rp 28,8 Triliun
  • Kemendes: Dana Desa Bisa Digunakan Menjaga dan Mencegah Virus Corona
  • Pemda Diperbolehkan Pakai APBD Tangani Virus Corona
  • Sri Mulyani Optimalkan Dana Desa Guna Pangkas Angka Kemiskinan
  • Kucuran Dana Desa Sampai Akhir Januari 2020 Capai Rp68,39 Triliun
  • DJP Manfaatkan Kemitraan Konsultan dan Big Data untuk Tingkatkan Penerimaan
  • Lewati Capaian 2019, Penerimaan Bea Cukai per 11 Februari 2020 Tembus Rp9,79 T
  • Pemerintah Salurkan Dana Desa Tahap Pertama, Sasar ke Kabupaten-kabupaten Ini Rp97 Miliar
  • Kemenkeu Telah Salurkan Dana Desa Rp97,7 Miliar di Januari 2020
  • Menteri Desa PDTT: Dana Desa Boleh Digunakan untuk Mitigasi Bencana
  • Kemenkeu Terus Lakukan Verifikasi Cari Desa Fiktif Tambahan
  • 14 desa di Kudus belum cairkan Dana Desa tahap ketiga