RUU Omnibus Law Dipastikan Pangkas Aturan Investasi

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2020-01-19
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dengan Omnibus Law akan terjadi penyederhanaan dalam aturan investasi sehingga bisa menambah kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Jokowi mengungkapkan, RUU Omnibus Law mencakup Sejumlah beleid itu akan direvisi untuk memangkas aturan yang selama ini menghambat masuknya investasi ke Tanah Air.

"Pasal-pasal ini yang menghambat pada setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Dunia itu berubah cepat sekali, setiap hari dan detik, itu mempengaruhi ekonomi kita," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2020).



Jokowi bilang, perubahan dunia berlangsung dengan cepat, namun selama ini Indonesia sulit merespons perubahan tersebut karena terhalang oleh banyaknya aturan. Hal ini pun berimbas pada kondisi perekonomian Indonesia yang selalu mengalami defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca perdagangan.

"Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia, salah satunya melalui omnibus law," tandasnya.

Jokowi menyatakan, penyederhanaan aturan menjadi hal yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk mengejar daya saing. "Kalau UU dan aturan kita kaku, perubahan yang ada tidak bisa kita respon dengan cepat. Kita tercegat dengan aturan yang kita buat," jelasnya

Jokowi menilai jika RUU Omnibus Law telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diimplementasikan, maka akan sangat besar pengaruhnya dalam mendorong pergerakan ekonomi Indonesia. "Ini kalau betul-betul keluar, akan besar sekali pergerakkan ekonomi kita," tandasnya. (sin)

- Tag : Industri

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Mentan Ajak Konsumsi Pangan Lokal, Kurangi Makanan Instan
  • DPR: Cukai Plastik Bukti Peduli Negara Terhadap Lingkungan
  • Kementan Tingkatkan Sarana Balai Penyuluh Pertanian
  • Pertanian Organik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru
  • Petani Milenilal Dapatkan Bimtek dari Polbangtan Yoma
  • Antisipasi Perlambatan Ekonomi, Mendagri Minta Dana Desa Segera Dibelanjakan
  • Banyak Manfaatnya, Kementan Minta Dinas Pertanian Sosialisasikan Kartu Tani di Bali
  • Rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua Tingkatkan Pasokan Air di Kawasan Wisata Bali
  • BKPM Klaim Omnibus Law Bisa Tumbuhkan Investasi 0,3 Persen
  • Harga Gas Turun, Industri Diharapkan Bisa Berkembang
  • Kemenperin Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bina Santri
  • BPS: Kualitas SDM Indonesia Semakin Meningkat
  • Kementan Ingin Naikkan Anggaran Pupuk Bersubsidi 2020
  • Tingkatkan Peringkat Investasi, BKPM Pangkas Prosedur Perizinan Usaha
  • Cek Uji Sertifikasi, 'Sister' Siap Bantu Para Petani Milenial
  • Mentan Dinilai Menteri Berkinerja Baik Versi Indobarometer
  • Kementan: Pupuk Cukup, Pemda Harus Segera Percepat Realisasi
  • Pemerintah akan Terbitkan Perpres Penutupan Tambang Ilegal
  • Pemerintah Salurkan Rp 9,8 Triliun Dana BOS Tahap I ke Rekening Sekolah
  • Kerja Sama Indonesia-Jepang Akan Sangat Mempengaruhi Dunia