Kemenko Perekonomian Pastikan Omnibus Law Tak 'Ganggu' Upah

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2020-01-20
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini tidak akan berdampak terhadap penurunan upah minimum. Kepastian tersebut diberikan untuk menjawab keresahan kalangan buruh.

Atas dasar itulah, mereka meminta spekulasi tidak berdasar soal penurunan upah yang ada di masyarakat segera dihentikan. Menurutnya substansi UU ini masih dalam pembahasan internal  pemerintah.

"Di dalam RUU ini (Omnibus Law) nanti, ini jelas, pertama upah minimum tidak turun. Dipastikan tidak turun upah minimum," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Jumat (17/1).


Ia mengatakan omnibus law di bidang ketenagakerjaan tersebut nantinya  memegang dua prinsip. Pertama, tidak dapat ditangguhkan.

Kedua, kenaikan upah minimum didasari oleh pertumbuhan ekonomi daerah atau per provinsi.


Dijelaskan bahwa skema kenaikan upah minimum yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan untuk menciptakan proporsional yang pas. Perhitungan kenaikan ini masih akan mengikuti parameter Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini diterapkan.

Sementara untuk prinsip penangguhan berarti UU Omnibus Law mengikat perusahaan untuk mematuhi upah minimum yang telah ditetapkan.

Namun, Susiwijono masih menolak menjelaskan secara rinci aturan poin yang akan diatur dalam beleid tersebut.

"Saya belum bisa jelaskan semuanya karena memang belum final ini, Minggu sore bisa berubah lagi," paparnya.

Pemerintah saat ini sedang merumuskan RUU Omnibus Law. Rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran dari kalangan buruh.

Sekjen Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI) Bambang Suyono menyebut kekhawatiran dipicu oleh beberapa substansi yang akan diatur dalam beleid tersebut. 

Salah satunya, rencana perubahan upah bulanan menjadi upah per jam.

"Soal pengupahan akan diubah upah per jam, banyak buruh yang resah. Selain itu, kami juga menolak pesangon akan dikurangi, berkurangnya jaminan sosial, hilangnya sanksi pidana pengusaha, dan maraknya outsourcing serta banyaknya tenaga asing unskilled dalam bekerja di Indonesia," tuturnya. (cnn)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Omnibus Law untuk Ciptakan Lapangan Kerja Baru
  • Menaker Tuntut Tenaga Kerja Harus Melek Teknologi
  • Airlangga Pastikan Omnibus Law Ciptaker Memuat Mekanisme Pesangon
  • Gerakan 3 Kali Ekspor Pertanian Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja
  • DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
  • Kadin: Omnibus Law Baik untuk Pengusaha dan Pekerja
  • Kemenko Perekonomian Pastikan Omnibus Law Tak 'Ganggu' Upah
  • Pemerintah Pastikan Upah Minimum Pekerja tak Turun
  • Upah Nominal Buruh Tani pada Desember 2019 Naik 0,13 Persen
  • Bangun Galangan Kapal Pertama di NTT, Industri Butuh 5.000 Tenaga Kerja
  • Menaker Ida Canangkan Bulan K3 Nasional Tahun 2020
  • Menaker Yakin RUU Omnibus Law Perkuat Perlindungan Buruh
  • Onimbus Law Diharap Selesaikan Persoalan Tenaga Kerja
  • Pemerintah Pastikan Libatkan Buruh Bentuk Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan
  • Data BPS: Upah Nominal Petani Naik 0,25 Persen di November 2019
  • Pemerintah Rampingkan 82 UU dan 1.194 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
  • PERTAMINA TINGKATKAN DAYA SAING TALENTA PAPUA
  • Pertamina Gaet 5 Politeknik Cari SDM Berkualitas
  • Menteri Ida: Kartu Pra-Kerja Solusi Hadapi Otomatisasi
  • Presiden Memonitor Langsung Program Vokasi Tenaga Kerja 2020