Bandarlampung (netmediaekonominasional.com) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mendorong agar Bank Lampung sebagai bank daerah dapat berpartisipasi aktif dalam implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Hal ini mengingat BPD memiliki keterkaitan yang erat dengan pemda. QRIS dapat menjadi alternatif pembayaran non tunai untuk transaksi di lingkungan pemda yang sekaligus dapat menyukseskan program eletronifikasi transaksi pemda," kata Kepala Perwakilan BI Lampung Budiharto Setyawan pada Pekan QRIS di Bandarlampung, Minggu.

Ia menyebutkan sumber dana pembayaran dengan QRIS tidak hanya berasal dari uang elektronik server based, namun juga dapat bersumber dari rekening tabungan.

Dengan demikian, lanjut dia, BPD juga dapat berpartisipasi dalam era pembayaran digital menggunakan QRIS.

"Hingga saat ini, telah terdapat 4 BPD yang memperoleh persetujuan QRIS, di luar BPD lainnya yang sedang mengajukan proses persetujuan QRIS, baik secara langsung maupun dengan model kerja sama seperti co-branding," jelasnya.

Budi menjelaskan, BPD dapat mengajukan permohonan persetujuan QRIS ke Bank Indonesia, setelah mendapat rekomendasi dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Kepala Perwakilan BI Lampung itu menjelaskan sejak QRIS diluncurkan, berbagai kemajuan cukup pesat telah dicapai.

Budi menjelaskan terdapat 30 penyelenggara pembayaran menggunakan kode QR yang telah berizin dan masih banyak calon penyelenggara yang mengajukan izin ke Bank Indonesia hingga saat ini.

Pekan QRIS Nasional 2020 secara serentak diselenggarakan di 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia sejak 9 hinhga15 Maret 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperluas implementasi dan meningkatkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standard kode QR yang digunakan untuk pembayaran di Indonesia.

Guna menyentuh semua sektor dan lapisan masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan di beberapa fokus lokasi antara lain universitas, lembaga pendidikan, pusat keramaian kota, pasar tradisional, rumah ibadah, tempat wisata dan sektor pendukungnya serta lokasi potensial lainnya.