Satgas Waspada Investasi Temukan Ratusan Fintech Ilegal

Keuangan Perbankan | Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank | 2020-03-16
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Satgas Waspada Investasi (SWI) sampai dengan pertengahan Maret 2020 kembali menemukan 388 entitas fintech peer to peer lending ilegal. Sebelumnya, pada Januari 2020, SWI menemukan 120 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

Dengan begitu, total sejak Januari–Maret 2020 fintech lending ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, total fintech lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018–Maret 2020 sebanyak 2.406 entitas.

“Kami tidak akan kendur untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar selalu waspada sebelum menggunakan fintech lending, mengikuti penawaran investasi, dan memanfaatkan usaha gadai swasta untuk melindungi masyarakat,” kata Tongam di Jakarta, kemarin.

Dia meminta kepada masyarakat agar terlebih dahulu memeriksa legalitas izin atau tanda terdaftar perusahaan fintech peer to peer lending, entitas penawar investasi dan gadai swasta pada OJK atau otoritas yang terkait. Masyarakat sebaiknya menanyakan terlebih dahulu ke Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id.

Masyarakat juga bisa melihat daftar fintech lending yang terdaftar dan berizin serta daftar perusahaan investasi ilegal di laman OJK. SWI yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga akan terus berupaya memberantas kegiatan fintech lending, penawaran investasi, dan gadai swasta ilegal ini dengan berbagai langkah antara lain, pertama, mengajukan blokir laman dan aplikasi secara rutin pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kedua, memutus akses keuangan dari fintech lending ilegal, seperti menyampaikan imbauan pada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi pada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech lending ilegal.

“Meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi fintech lending ilegal dan menyampaikan laporan informasi pada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum,” kata Tongam.

Kemudian peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk sosialisasi dan penanganan fintech lending ilegal. Sampai pertengahan Maret, kata dia, SWI juga sudah menemukan dan menghentikan 15 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan penawaran investasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, 15 entitas ini berusaha memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Sejumlah entitas penawaran investasi ilegal ini juga menduplikasi laman entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah laman tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin. Dari 15 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan, seperti tujuh perdagangan forex tanpa izin, empat investasi uang, dan empat investasi lainnya. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • LPS Jamin Dana Simpanan Masyarakat Tetap Aman di Bank
  • Kemenkeu Sebut 335.000 Wajib Pajak Dapat Keringanan
  • OJK Minta Masyarakat tak Khawatir Kondisi Perbankan
  • LPS: Masyarakat Tetap Percaya Simpan Uang di Bank Saat Pandemi Corona
  • Satgas Waspada Investasi OJK Temukan 2.500 Fintech Ilegal
  • Satgas Temukan 50 Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Berkedok Koperasi Simpan Pinjam
  • OJK Sebut Kondisi Bank Masih Baik di Tengah Corona
  • Presiden Jokowi: Nasabah KUR Dapat Penundaan Bayar Cicilan Selama 6 Bulan
  • Satgas Waspada Investasi Temukan Ratusan Fintech Ilegal
  • BI dorong Bank Lampung berpartisipasi aktif implementasikan QRIS
  • OJK dan BEI Berikan Lampu Hijau Untuk Nara Hotel Lanjut Listing
  • Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro di Kendal
  • Kualitas pengawasan OJK turun, Komisi XI DPR bentuk badan supervisi
  • LPS sebut telah likuidasi 101 bank, likuidasi BPR terbanyak di Jabar
  • Bidik pembiayaan berkelanjutan, BTN masuk ke indeks saham SRI-Kehati
  • BI proyeksikan surplus operasionalnya capai Rp20,8 triliun di 2020
  • BI nyatakan kepercayaan nasabah perbankan di Ambon masih terjaga
  • Menkeu akan hitung anggaran BPJS Kesehatan setelah terbit PMK baru
  • Bank NTT siapkan modal kredit pembangunan fasiltas air bersih-sanitasi
  • BI implementasikan elektronifikasi di 1.000 rumah ibadah