Imbas Covid, Jokowi Minta Refocusing dan Realokasi Anggaran

Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2020-03-24
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya, baik menteri, gubernur, walikota, dan bupati untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas baik di APBN maupun di APBD.  Sebab, wabah covid-19 yang semakin menyebar di dalam negeri berdampak pada kondisi fiskal saat ini.

“Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera dipangkas. Karena kondisi fiskal kita sekarang ini bukan sebuah kondisi yang enteng,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur menghadapi pandemik covid-19, Selasa (24/3).

Karena itu, Presiden meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan covid-19, termasuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Jokowi pun  menegaskan payung hukum kebijakan ini sudah jelas setelah ia menerbitkan Inpres No 4/2020 terkait refocusing dan realokasi anggaran pada Jumat (20/3).

“Sekali lagi bukan hanya penanganan kesehatan untuk masyarakat tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan sosial,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga meminta tiap daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan juga mempertahankan daya beli masyarakat. Terutama dampak covid terhadap kondisi sosial ekonomi para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan juga para UMKM. 

“Kita usahakan agar daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktivitas dalam berproduksi,” ucap Jokowi.

Karena itu, ia meminta agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemda agar diarahkan ke program padat karya tunai untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Program padat karya tunai ini disebutnya harus lebih diperbanyak namun tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan covid-19. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementerian PPN Sebut Pelunasan Utang Pemerintah ke BUMN Tak Beratkan APBN
  • Menkeu Klaim Pembahasan Anggaran RI Lebih Baik dari Negara Lain
  • 8.157 Desa Telah Dapat BLT dengan Total Nilai Rp 70 Miliar
  • Utang Capai Rp5.192,56 T, Menkeu Bakal Genjot Pendapatan Negara
  • Kemendes Ubah Dana Desa Jadi BLT untuk Desa Terdampak Covid-19
  • Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa Siap Dimulai
  • Indonesia Punya Cukup Dana untuk Perangi Corona Tanpa Berutang ke IMF dan Bank Dunia
  • Imbas Covid, Jokowi Minta Refocusing dan Realokasi Anggaran
  • Ada Corona, Pemerintah Percepat Pencairan Dana Desa Rp 28,8 Triliun
  • Kemendes: Dana Desa Bisa Digunakan Menjaga dan Mencegah Virus Corona
  • Pemda Diperbolehkan Pakai APBD Tangani Virus Corona
  • Sri Mulyani Optimalkan Dana Desa Guna Pangkas Angka Kemiskinan
  • Kucuran Dana Desa Sampai Akhir Januari 2020 Capai Rp68,39 Triliun
  • DJP Manfaatkan Kemitraan Konsultan dan Big Data untuk Tingkatkan Penerimaan
  • Lewati Capaian 2019, Penerimaan Bea Cukai per 11 Februari 2020 Tembus Rp9,79 T
  • Pemerintah Salurkan Dana Desa Tahap Pertama, Sasar ke Kabupaten-kabupaten Ini Rp97 Miliar
  • Kemenkeu Telah Salurkan Dana Desa Rp97,7 Miliar di Januari 2020
  • Menteri Desa PDTT: Dana Desa Boleh Digunakan untuk Mitigasi Bencana
  • Kemenkeu Terus Lakukan Verifikasi Cari Desa Fiktif Tambahan
  • 14 desa di Kudus belum cairkan Dana Desa tahap ketiga