UU Cipta Kerja Disahkan, Peneliti: Dampak Positif bagi Pertanian

Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2020-10-12
SHARE : |

Disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU) menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat.

Diketahui, selain menjadi polemik di tengah masyarakat, disahkannya UU Cipta Kerja bagi Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania akan memberi dampak pada sektor pertanian.

Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA, Galuh Octania menilai bahwa bila UU tersebut dilaksanakan dengan tepat, maka akan membawa banyak dampak pada sektor pertanian termasuk menstabilkan harga, dan ketersediaan pangan hortikultura.

"UU Cipta Kerja merelaksasi regulasi impor produk hortikultura dan hal ini diharapkan dapat membantu menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan di pasar," katanya pada Sabtu, 10 Oktober 2020.

Dikatakannya bahwa relaksasi tersebut baiknya disikapi secara positif, lantaran UU Cipta Kerja membebaskan impor untuk beberapa proses produksi penting di rantai pasokan subsektor hortikultura.

Dikatakannya bahwa hal tersebut juga berlaku untuk benih unggul, dan sarana pendukung kegiatan hortikultura.

Kendati direlaksasi, ia menilai bahwa pemerintah tetap harus memastikan adanya proses transfer teknologi, dan membagi praktik lewat mekanisme tersebut.

Ia pun mengatakan bahwa pemerintah juga menyederhanakan proses perizinan.

Diketahui sebelumnya dari perizinan berada di bawah berbagai kementerian dan lembaga teknis, namun kini dilaporkan berada di bawah pihak pemerintah pusat.

Peneliti CIPS itu juga mengatakan bahwa unit usaha hortikultura menengah, dan besar tidak lagi membutuhkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk menggunakan lahan negara.

Lebih lanjut, ia pun menyoroti pengawasan, lantaran bila pengawasan tersebut tidak berjalan maka akan muncul masalah baru.

"Namun hal ini harus diikuti adanya pengawasan bahwa penggunaan lahan tersebut harus sesuai dengan peruntukan dan perizinan awalnya, juga memperhatikan regulasi terkait lingkungan. Kalau pengawasan tidak berjalan, dikhawatirkan akan muncul masalah baru," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian CIPS Felippa Ann Amanta mengatakan bahwa pihaknya menginginkan dirumuskannya kebijakan yang tepat guna mengantisipasi stok, dan harga pangan menjelang akhir tahun 2020.

"Walaupun harga beras cenderung stabil, antisipasi stok dan harga perlu dilakukan hingga akhir tahun. Belum lagi karena musim tanam kemarau biasanya hanya menghasilkan lebih sedikit," tutur Kepala Pusat Penelitian CIPS.

Dikatakannya bahwa kebijakan antisipasi tersebut juga perlu ditempuh, lantaran ada perayaan Natal, dan Tahun Baru yang akan datang.

Diketahui sebelumnya dari perizinan berada di bawah berbagai kementerian dan lembaga teknis, namun kini dilaporkan berada di bawah pihak pemerintah pusat.

Peneliti CIPS itu juga mengatakan bahwa unit usaha hortikultura menengah, dan besar tidak lagi membutuhkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk menggunakan lahan negara.

Lebih lanjut, ia pun menyoroti pengawasan, lantaran bila pengawasan tersebut tidak berjalan maka akan muncul masalah baru.

"Namun hal ini harus diikuti adanya pengawasan bahwa penggunaan lahan tersebut harus sesuai dengan peruntukan dan perizinan awalnya, juga memperhatikan regulasi terkait lingkungan. Kalau pengawasan tidak berjalan, dikhawatirkan akan muncul masalah baru," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian CIPS Felippa Ann Amanta mengatakan bahwa pihaknya menginginkan dirumuskannya kebijakan yang tepat guna mengantisipasi stok, dan harga pangan menjelang akhir tahun 2020.

"Walaupun harga beras cenderung stabil, antisipasi stok dan harga perlu dilakukan hingga akhir tahun. Belum lagi karena musim tanam kemarau biasanya hanya menghasilkan lebih sedikit," tutur Kepala Pusat Penelitian CIPS.

Dikatakannya bahwa kebijakan antisipasi tersebut juga perlu ditempuh, lantaran ada perayaan Natal, dan Tahun Baru yang akan datang.

- Tag : Pemerintah

- Penulis : Net

- Editor : Net

- Foto By : Net


  • Sebanyak 2.834 proyek investasi di Riau serap 28.806 tenaga kerja
  • UU Cipta Kerja Disahkan, Peneliti: Dampak Positif bagi Pertanian
  • Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ini Sisi Positifnya Menurut Pengamat
  • Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dinilai Jadi Paradigma Baru Hadapi Pandemi
  • RUU Ciptaker Berpotensi Tingkatkan Investasi di Kawasan Timur Indonesia
  • Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dinilai Jadi Paradigma Baru Hadapi Pandemi
  • Mantan Menkeu Sebut Omnibus Law Jadi Kunci Tarik Investasi
  • RUU Cipta Kerja Dinilai Pro Investasi
  • Omnibus Law Ciptaker Picu Pemerataan Indonesia Timur
  • Menko Luhut: Kedatangan 500 Pekerja Asing Akan Ciptakan 5.000 Tenaga Ahli Baru
  • Pengamat Sebut RUU Cipta Kerja Bisa Tekan Angka Pengangguran
  • Pakar Ekonomi: Omnibus Law Kunci Tarik Investasi dan Buka Lapangan Kerja
  • Sepanjang 2020, BUMN Sudah Serap 178 Tenaga Kerja Difabel
  • Akademisi UIN: RUU Ciptaker Tingkatkan Investasi Syariah
  • Pengamat USU: RUU Cipta Kerja Bisa Tingkatkan Investasi dan Lapangan Kerja
  • RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Tekan Angka Pengangguran
  • Omnibus Law Ciptakan Peluang bagi Pekerja
  • Pengamat Ini Sebut Elit Buruh yang Tolak RUU Cipta Kerja Harusnya Pikirkan Juga Nasib Pengangguran
  • Kadin: Vokasi Penting untuk Dongkrak Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia
  • BPS: Upah Buruh Tani Naik jadi Rp 55.503 per Hari di Juni 2020