Komisi IV DPR Minta Sistem Karantina Pertanian dan Ikan Diperkuat

Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2020-11-21
SHARE : |

Ketua Komisi IV DPR, Sudin mengatakan bahwa sarana dan prasarana kantor layanan Karantina pertanian dan Karantina ikan masih kurang memadai.

Hal tersebut dia ucapkan saat melakukan kunjungan kerja teknis di Bandara Udara Soekarno Hatta.

Sudin mengemukakan, standar prosedur pemeriksaan barang masuk, khususnya hewan, tumbuhan dan produk turunannya dari luar negeri, masih berpeluang menimbulkan kebocoran produk, dan lolos tanpa melalui pemeriksaan karantina pertanian maupun ikan.

"Ada prosedur jalur merah dan hijau yang ditetapkan oleh Ditjen Bea Cukai, merah periksa dan hijau tidak periksa atau jalur cepat. Harusnya di jalur hijau pun (Balai) Karantina dapat memeriksa," ujar Sudin.

Untuk itu, Sudin menyetujui permintaan Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) untuk menambahkan anggaran untuk membeli perlengkapan seperti x-rayincenerator, dan perlengkapan laboratorium.

"Kita segera lakukan koordinasi dengan Kementerian terkait. Karantina Pertanian dan Ikan selain harus lengkap sarananya juga harus 'clear' posisi dilapangan," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IV dpr RI, Daniel Johan menambahkan, sesuai amanat undang-undang perkarantinaan yang baru, seharusnya pemeriksaan terhadap lalu lintas pertanian dan perikanan dilakukan lebih dahulu kemudian baru pemeriksaan oleh Bea Cukai.

"Pastikan sehat dan aman, bebas hama dan penyakit dulu, baru ditarik cukainya. Ini yang berlaku di perkarantinaan luar negeri," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Ali Jamil yang hadir dan mendampingi rombongan, memaparkan melalui sarana dan prasarana yang tersedia pihaknya terus melakukan tugas dengan maksimal.

"Dengan fasilitas yang ada saat ini, kami tetap berupaya sebaik-baiknya menjadi garda terdepan bagi perlindungan sumber daya alam hayati," kata Jamil.

Jamil menyebutkan, sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo maka tiga poin yang akan difokuskan di tahun anggaran 2021, diantaranya melengkapi sarana dan prasarana perkarantinaan diseluruh border atau batas negeri, digitalisasi layanan, serta peningkatan kompetensi SDM teknis perkarantinaan.

"Kami juga akan fokus meningkatkan kerjasama, khususnya dengan negara mitra dagang dalam mengharmonisasi protokol, dan aturan ekspor pertanian serta meningkatkan sinergi dan edukasi publik terkait perkarantinaan," pungkasnya.

- Tag : Pemerintah

- Penulis : Netmedia

- Editor : Netmedia

- Foto By : Netmedia


  • Kampanye Makan Ikan Gratis di Tengah Rendahnya Konsumsi Ikan Warga Garut
  • KPK Tangkap 17 Orang Terkait Dugaan Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster
  • Potensi Perikanan Kaltara Dapat Sorotan Serius
  • Penyelundupan Ratusan Ekor Burung Dilindungi di Surabaya Digagalkan
  • KKP Berantas Penangkapan Ikan dengan Cara Merusak
  • KKP-FAO Sinergi Kendalikan Resistensi Antimikroba Perikanan Budidaya
  • KKP Kembali Tangkap Kapal Ikan Berbendera Malaysia di Selat Malaka
  • Kunjungi AS, Menteri Edhy Perkuat Budidaya Udang Indonesia
  • Soal UU Cipta Kerja, KKP: Tidak Ada Niat Presiden Sengsarakan Nelayan Kecil
  • Dinilai kurang Efisien, Program Konversi Bahan Bakar di Tolak Nelayan
  • Budi Daya Ikan Lele Jadi Sumber Ekonomi Baru Warga Cirebon
  • Komisi IV DPR Minta Sistem Karantina Pertanian dan Ikan Diperkuat
  • Nelayan Natuna Panen Ikan Jelang Musim Utara
  • Jaga Kelestarian Laut, KKP Kirim Bantuan untuk Masyarakat Pulau Kecil
  • Pemprov Kalteng Beri Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan Food Estate
  • Pulihkan Ekonomi Nasional, MPR Dorong Perkuat Pertanian dan Perikanan
  • Cara KKP Antisipasi Pelanggaran Karantina Perikanan di Bandara
  • Tekad KKP terapkan UU Cipta Kerja di sektor kelautan dan perikanan
  • KKP Ajak Semua Pihak Dukung Peningkatan Produksi Udang
  • Sulawesi Utara Ekspor Puluhan Ton Ikan Kayu ke Jepang