UU Cipta Kerja Diharapkan Beri Kemudahan dan Perlindungan Bagi UMKM

Pertanian dan Pertanahan | Perkebunan dan Kehutanan | 2020-11-23
SHARE : |

Pemerintah sedang menggodok 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penyusunannya, pemerintah akan menyerap aspirasi dari berbagai pihak agar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso penyusunan UU Cipta Kerja merupakan salah satu lompatan besar dalam mensinergikan regulasi yang selama ini menjadi hambatan kemudahan berusaha dan menerapkan sistem perizinan yang lebih standar, cepat dan menjamin kepastian berusaha.

Sejumlah kemudahan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi umkm dan koperasi serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

“Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang terdiri atas 40 RPP dan 4 RPerpres. Penyusunan peraturan pelaksanaan ini tentunya memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat terimplementasi dengan baik, karena ini sangat penting dari tataran operasionalnya,” ujarnya.

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif, lanjut dia, memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder. Hal ini merupakan kunci suksesnya transformasi ekonomi yang menjadi ikhtiar di dalam UU Cipta Kerja untuk mencapai kesejahteraan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Karena itu untuk membangun sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, kegiatan serap aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja selanjutnya akan dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia, dengan membawakan tema-tema khusus terkait penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, seperti ketenagakerjaan, Kawasan Ekonomi, UMKM, Sertifikasi Produk Halal, dan sebagainya,” pungkasnya.

- Tag : Pemerintah

- Penulis : Netmedia

- Editor : Netmedia

- Foto By : Netmedia


  • Kementan: Stok Jagung Nasional Diperkuat di Sentra Produksi
  • Petani Situbondo Ekspor Perdana 60 Ton Kopi Arabika ke AS Senilai Rp12,1 Miliar
  • Disbun Kaltim meremajakan kebun karet 100 hektare di Paser
  • Kementan-RNI bersinergi kembangkan cadangan komoditas hortikultura
  • KKP akan Bangun Pusat Pembibitan Mangrove di Mempawah
  • Kemenkeu: Sektor Pertanian Pahlawan Perekonomian Indonesia
  • Wujudkan Ketahanan Pangan, Pemprov DKI Manfaatkan Kawasan RTH
  • Mentan Dorong PPL Miliki Kemampuan Baca Agroklimat
  • Pasok Tandan Buah Sawit, Omzet BUMDes Ini Rp15 miliar per Bulan
  • Talas, Si Tanaman 'Bandel' yang Bisa Jadi Kunci Ketahanan Pangan Indonesia
  • Indonesia ekspor cabai kering 21 ton ke Pakistan
  • UU Cipta Kerja Diharapkan Beri Kemudahan dan Perlindungan Bagi UMKM
  • Dorong Ekspor, Kementan Latih Budidaya Krisan Good Agriculture Practices
  • Stok Akhir Tahun Menjadi Saldo Awal Neraca Gula Tahun 2021
  • Dukung Ketahanan Pangan, Kalteng Kembangkan Tanaman Singkong
  • Kementan Optimalkan Fungsi Penyuluh Pertanian
  • Dukung Ketahanan Pangan, Satgas Yonif 413 Tanam Kacang Panjang
  • Kostratani Siap Dukung Budidaya Sistem Hidroponik
  • Siaga Musim Tanam, Distributor Diimbau Lakukan Penebusan Pupuk Bersubsidi
  • Sulawesi Utara Ekspor Kelapa Parut ke Empat Negara Senilai Rp4,99 miliar