PUPR : Realisasi Penataan Kawasan Kumuh sudah 60%

Energi dan Kependudukan | Kependudukan | 2018-07-20
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) melansir tingkat ketercapaian pengentasan kawasan kumuh telah mencapai kisaran 60% dari target seluas 38.431 hektare.

Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarat dinilai sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir 2019 mendatang.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan target pengentasan kawasan kumuh seluas 38.431 hektare merupakan target lima tahun yang diusung dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pengentasan kawasan kumuh juga bagian dari program 100-0-100, yakni 100% ketersediaan air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitas di seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, pihaknya sudah memiliki peta jalan untuk menangani kawasan kumuh dan sejauh ini pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana yang disusun. "Kami menggunakan platform kolaboratif karena masalah kumuh bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi juga pemda dan masyarakat itu sendiri," jelasnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Menurut Sri, Kementerian PUPR sudah merilis program kota tanpa kumuh atau Kotaku untuk menangani kawasan kumuh di 269 kabupaten dan 11.067 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam program ini, masyarakat dan pemerintah terlibat bersama untuk meningkatkan kualitas kawaasan dan mencegah permukiman kumuh baru dengan tujuh indikator.

Ketujuh indikator itu yakni bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, dan drainase lingkungan. Selanjutnya pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, kawasan kumuh seluas 38.431 tersebar di 416 kabupaten/kota. Jawa Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi dengan kawasan kumuh terluas.

Kawasan kumuh di Jawa Tengah mencapai 5.975,78 hektare sedangkan di Aceh dan Jawa Barat masing-masing 4.171,02 hektare dan 3.311,14 hektare.

Sri menuturkan, arus urbanisasi diperkirakan semakin pesat dalam sepuluh tahun mendatang. Pada 2025, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan diprediksi mencapai 67,5%. Fasilitas infrastruktur dasar seperi penyediaan air bersih, sanitas, dan peningkatan kualitas permukiman perlu digenjot agar beban kota tidak semakin berat.

Pengentasan kawasan kumuh di sisi lain juga seleras dengan rencana jangka panjang pembangunan kota hijau. Sri mengatakan, hingga saat ini ada 174 kota dan kabupaten yang berpartisipasi daalam prakarsa pembangunan dan jumlah diperkirakan terus bertambah.

Secara umum, pengembangan kota hijau mengedepankan prinsip ramah lingkungan dalam penataan kota, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan.

Di 2019, program pengembangan kota hijau diharapkan bisa menambah luas ruang terbuka hijau di seluruh Indonesia menjadi 14%. Di samping itu, seluruh kota dan kabupaten di Indonesia memiliki peraturan daerah bangunan gedung dan separu dari bangunan gedung sudah memiliki izin mendirikan bangunan. (bis)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Sensus Pertanian 2023 di Bogor BPS Sebar 1.512 Petugas
  • Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren Alquraniyah Tangsel, Banten
  • 74,97 Juta Penduduk Miskin Jadi Fokus Penerima Bantuan Pemerintah Selama Pandemi
  • Pemerintah Bedah 100 Rumah Tak Layak Huni di Manokwari Selatan
  • Tekan Kemiskinan, Bappenas akan Perbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  • Strategi Kemenkeu Antisipasi Lonjakan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
  • Kementerian PUPR Bakal Bedah 4.114 Rumah di Papua
  • Meski Pandemi, Penyaluran Program Sejuta Rumah Capai 215.662 Unit
  • Kementerian PUPR Serahkan 20 Unit Rumah Khusus untuk Warga Pegunungan Arfak
  • Atasi Dampak Covid-19, Warga Desa Dapat Bansos Rp21 Triliun
  • Keluarga Miskin di Desa Bakal Dapat Bantuan Rp 600 Ribu Selama 3 Bulan
  • Tak Kebagian BLT, Masyarakat Bisa Manfaatkan Kartu Prakerja
  • Pemerintah Bangun Rumah Khusus Buat Warga Berpenghasilan Rendah di Papua Barat
  • DKI Siap Dikarantina, Luhut Pastikan Warga Miskin Dapat BLT
  • Pemerintah Sebar BLT Demi Daya Beli Masyarakat
  • Jaga Daya Beli, Masyarakat Kelompok Miskin Dapat Bantuan Langsung Tunai
  • Wapres: 15,2 Juta KK akan Terima BLT Dampak Corona
  • Jaga Daya Beli, Mensos Majukan Pencairan Bantuan Program Keluarga Harapan
  • Pembangunan Huntap di Palu Capai 60 Persen
  • Kemensos Gelontorkan Rp 1,28 T Percepat Penurunan Kemiskinan di Jawa Barat