Soal Freeport, Jokowi: Jangan Dibilang yang Miring-miring

20 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Sumberdaya Mineral | 2018-08-05
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), resmi mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI). Kendati demikian sejumlah pihak justru menuding langkah pemerintah tersebut justru hanya merupakan pencitraan.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta agar tak ada pihak yang berkomentar miring. Sebab, ia menyebut langkah pemerintah ini merupakan suatu kemajuan yang patut disyukuri setelah proses kesepakatan yang lama dan alot.

"Alot sekali kalau kemajuan Alhamdulillah patut kita syukuri. Jangan malah sudah ada kemajuan jangan dibilang miring-miring," kata Jokowi usai memberikan kuliah umum Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/7).

Sementara itu, Rio Tinto menyebut kesepakatan perjanjian Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum (Persero) dengan Freeport McMoran pada Kamis (12/7) tak mengikat. Kesepakatan yang mengikat baru akan diteken sebelum akhir Semester II-2018.

Jokowi pun menyebut, untuk mencapai kesepakatan membutuhkan waktu yang panjang. "Ini kan namanya proses itu mesti pertama-tama harus Head of Agreement (HoA), nanti ditindaklanjuti ke 2-3. Kesepakatan itu perlu saya sampaikan ya ini proses panjang hampir 3,5-4 tahun kita lakukan dan alot sekali," ujar Jokowi.

Karena itu, menurut dia, proses kesepakatan yang telah memasuki perjanjian HoA pun merupakan sebuah kemajuan. "Jangan dipikir itu ketemu baru tandatangan," tambahnya.

Nilai yang disepakati dari divestasi dalam Head of Agreement antara pihak Indonesia dan Freeport McMoran ini sebesar 3,85 miliar dolar AS. Perincian dari 3,85 miliar dolar AS ini, antara lain, adalah Indonesia membeli 3,5 miliar partisipasi interest Rio Tinto terhadap Freeport Indonesia. Selain itu, Indonesia juga membeli 100 persen saham Indocooper sebesar 350 juta dolar AS.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Drajad Wibowo menyampaikan pencitraan atas pengumuman hasil negosiasi dengan Freeport Indonesia (FI), sangat berlebihan. Karena faktanya transaksi ini masih jauh dari tuntas.

"Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan," kata Dradjad dalam siaran persnya, Jumat (13/7). (rep)

- Tag : NME

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • 6,6 Juta Masyarakat Nikmati Air Bersih dari Sumur Bor Badan Geologi
  • SKK Migas Deteksi 10 Wilayah Potensi Cadangan Gas Raksasa
  • Arcandra Tahar: Temuan Cadangan Gas Besar Di Sumsel Diprioritaskan Untuk Dalam Negeri
  • SKK Migas: Wilayah Indonesia Barat Berpotensi Dieksplorasi
  • SKK Migas: Masih Banyak Potensi Cadangan Gas di Indonesia
  • Kementerian ESDM akan Bangun Pusat Riset Kegeologian
  • Pertamina Temukan Cadangan Minyak di Sumur Benewangi
  • SKK Migas Sebut Cadangan Migas Indonesia 800 Juta Barel
  • Pertamina Genjot Eksplorasi di Luar Blok Jambi Merang
  • Pemerintah Dukung Penyediaan Energi Kelola Mineral Flores
  • 170 Ribu Warga di 22 Kabupaten Kini Bisa Nikmati Air Bersih
  • ESDM Gandeng Konsorsium Kembangkan Panas Bumi NTT
  • Revisi UU Migas Diharapkan Makin Permudah Investasi Hulu Minyak & Gas Bumi
  • Presiden Jokowi: RUU Migas Jadi Momentum Reformasi Tata Kelola Migas
  • Balai Penelitian Kementan Kembangkan Biodiesel Kemiri Sunan
  • 27 Unit Smelter Dibangun Hingga 2018
  • Indonesia Bidik Timur Tengah Investasi di Sektor Migas
  • Lima Proyek Energi Terbarukan Dipastikan Beroperasi di 2019
  • Jokowi Pastikan Papua Dapat 10% Saham Freeport
  • Jokowi: Mayoritas Saham Freeport Kini Milik Indonesia