Latest News
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      

Korban Gempa Lombok Dapat Moratorium Bayar Cicilan KPR

37 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Kependudukan | 2018-08-24
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akan mendapatkan kebijakan moratorium pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan aturan tersebut telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Korban gempa di Lombok diberi keringanan tidak perlu membayar cicilan KPR untuk sementara waktu.

"OJK sudah mengeluarkan aturan bahwa semua KPR di Lombok ada moratorium. Jadi tidak perlu membayar cicilan. Saya belum tahu untuk berapa lama," katanya di Jakarta, Kamis (23/8).

Lana menuturkan selama ini asuransi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau bersubsidi memang belum memberi perlindungan terhadap rumah yang terkena bencana alam. Asuransi KPR subsidi masih terbatas untuk kebakaran, asuransi jiwa, dan asuransi kredit.

Bencana gempa di Lombok diakui Lana menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan asuransi rumah subsidi. "Kami akan mengundang semua pihak untuk membahas khusus mengenai persoalan karena bencana alam dan dampaknya kepada KPR subsidi. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini minggu depan akan ada jawabannya," tuturnya.

Kementerian PUPR menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah yang terdampak gempa di Lombok. Bantuan berupa uang tunai per kepala keluarga sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Adapun sarana dan prasarana umum seperti sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah akan direhabilitasi dan direkonstruksi dengan anggaran sekira Rp 1 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, perlakuan khusus tersebut berupa pelonggaran aturan restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, dan atau pemberian kredit atau pembiayaan syariah baru di seluruh kabupaten atau kota di Pulau Lombok. Perlakuan khusus tersebut juga diberikan untuk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. (rep)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


Kependudukan

  • BKP Kementan Lanjutkan Penanganan Stunting pada 2019
  • Kemendagri Pasok Data Kependudukan untuk Ditjen Pajak
  • Ini Progres Rekonstruksi Rumah Warga dan Fasilitas Publik di Lombok
  • Kementerian PUPR Berencana Bangun 1.200 Huntara bagi Korban Bencana Sulteng
  • Sri Mulyani: Sumber Daya Manusia Kunci Atas Kemiskinan
  • Entaskan Kemiskinan, Mentan Monitor Program Bekerja di Garut
  • Kemendes PDTT Berangkatkan 21 KK Calon Transmigran
  • Hari Tani, Pemuda Tani HKTI Ingin Ciptakan Santri Tani
  • Program Bekerja Kementan Beri Harapan Baru RTM di Brebes
  • Kementerian Pertanian Komitmen Dukung Penurunan Stunting
  • BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Pedesaan Turun 13,20 Persen
  • Mendes Ingin Pengembangan Transmigrasi Berorientasi Industri
  • Bidik Penurunan Angka Stunting, Anggaran Kesehatan Ditambah
  • PUPR Optimistis Program Satu Juta Rumah Tercapai
  • Kementerian PU-PR bangun 582.638 unit rumah murah per 20 Agustus
  • Korban Gempa Lombok Dapat Moratorium Bayar Cicilan KPR
  • Kemendes PDTT: Minat Masyarakat akan Transmigrasi Tinggi
  • Kemendes Pecat Lebih dari 1.000 Pendamping Desa tidak Baik
  • Pemerintah Berkomitmen Lindungi 40 Persen Penduduk Termiskin
  • Pentingnya Pengentasan Kemiskinan bagi Generasi Muda