Latest News
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      

Korban Gempa Lombok Dapat Moratorium Bayar Cicilan KPR

37 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Kependudukan | 2018-08-24
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akan mendapatkan kebijakan moratorium pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan aturan tersebut telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Korban gempa di Lombok diberi keringanan tidak perlu membayar cicilan KPR untuk sementara waktu.

"OJK sudah mengeluarkan aturan bahwa semua KPR di Lombok ada moratorium. Jadi tidak perlu membayar cicilan. Saya belum tahu untuk berapa lama," katanya di Jakarta, Kamis (23/8).

Lana menuturkan selama ini asuransi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau bersubsidi memang belum memberi perlindungan terhadap rumah yang terkena bencana alam. Asuransi KPR subsidi masih terbatas untuk kebakaran, asuransi jiwa, dan asuransi kredit.

Bencana gempa di Lombok diakui Lana menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan asuransi rumah subsidi. "Kami akan mengundang semua pihak untuk membahas khusus mengenai persoalan karena bencana alam dan dampaknya kepada KPR subsidi. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini minggu depan akan ada jawabannya," tuturnya.

Kementerian PUPR menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah yang terdampak gempa di Lombok. Bantuan berupa uang tunai per kepala keluarga sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Adapun sarana dan prasarana umum seperti sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah akan direhabilitasi dan direkonstruksi dengan anggaran sekira Rp 1 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, perlakuan khusus tersebut berupa pelonggaran aturan restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, dan atau pemberian kredit atau pembiayaan syariah baru di seluruh kabupaten atau kota di Pulau Lombok. Perlakuan khusus tersebut juga diberikan untuk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. (rep)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


Kependudukan

  • KEIN: 2 Juta Jiwa Lepas dari Kemiskinan
  • Angka Kemiskinan Kembali Turun, Ini Kata Menko Darmin
  • PUPR Target Sediakan 1,25 Juta Rumah Tahun Ini
  • Pemerintah Optimistis Angka Kemiskinan Turun
  • Presiden Janjikan Rumah Murah Bagi Keluarga Muda & Milenial
  • Target Program Satu Juta Rumah 2018 Terlampaui
  • PUPR Rampungkan 190 Hunian Sementara Korban Gempa Sulteng
  • KEIN: Kemiskinan Turun Sebab Pemerintah Jokowi Berhasil Tekan Harga Pangan
  • Ini Pengembangan Transmigrasi Tahun 2019
  • Program Transmigrasi Berhasil Bangun 3.600 Permukiman
  • Akhirnya! Program Rumah Jokowi Tembus 1 Juta
  • Menteri PU: 120 Unit Huntara Sudah Siap Huni
  • Kementerian PUPR Bangun 22 Rusun di Lampung
  • BKP Kementan Lanjutkan Penanganan Stunting pada 2019
  • Kemendagri Pasok Data Kependudukan untuk Ditjen Pajak
  • Ini Progres Rekonstruksi Rumah Warga dan Fasilitas Publik di Lombok
  • Kementerian PUPR Berencana Bangun 1.200 Huntara bagi Korban Bencana Sulteng
  • Sri Mulyani: Sumber Daya Manusia Kunci Atas Kemiskinan
  • Entaskan Kemiskinan, Mentan Monitor Program Bekerja di Garut
  • Kemendes PDTT Berangkatkan 21 KK Calon Transmigran