Mendes Ingin Pengembangan Transmigrasi Berorientasi Industri

24 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Kependudukan | 2018-09-09
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan model bisnis pengembangan transmigrasi harus diubah dari pendekatan yang bergantung pada sektor pertanian menuju sektor industri, salah satunya dengan model investasi. Itu mengingat perbedaan tantangan dan pesatnya perkembangan zaman menyebabkan pentingnya perubahan model pengembangan transmigrasi.

"Di masa lalu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, karena kita masih bergantung pada sektor pertanian karena sektor industri belum berkembang, sehingga transmigran dikasih tanah untuk diolah menjadi lahan pertanian. Tapi beda dengan sekarang, bisnis modelnya harus diubah," kata Eko dalam keterangan tertulis, Jumat (7/9/2018).

Hal itu disampaikan Eko saat memberikan arahan pada Sosialisasi Peraturan Presiden RI No 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, hari ini.

Ia mengatakan investasi merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi disamping konsumsi dan ekspor. Investasi di kawasan transmigrasi, menurutnya tidak hanya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi, namun juga membantu pertumbuhan ekonomi di desa sekitarnya.

"Ekspor sekarang lebih susah, jadi sekarang bagaimana kita agar bisa meningkatkan investasi dan consumption (konsumsi). Nah, consumption bisa meningkat kalau pendapatan masyarakat meningkat. Transmigrasi bisa meningkatkan consumption," katanya.


Transmigrasi, lanjut dia, telah melahirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Transmigrasi telah melahirkan lebih dari 1.100 desa definitif, 400 lebih kota kecamatan, 120 lebih kota kabupaten, dan 2 ibukota provinsi.

"Memang anggaran transmigrasi saat ini tidak terlalu besar. Anggarannya di bawah Rp 500 Miliar untuk setiap direktorat jenderal yang mana di kementerian desa ada dua direktorat jenderal yang menangani transmigrasi. Tapi tidak perlu berkecil hati, kita juga dibantu oleh kementerian lain terutama di program pascapanen. On top dari itu kita juga dapat investasi pascapanen," paparnya.

Ia mengakui, pengembangan transmigrasi melalui program Kota Terpadu Mandiri (KTM) masih banyak yang mangkrak. Ia bertekad, program KTM yang telah lama bergulir akan kembali digeliatkan melalui program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan).

"Kita punya pekerjaan untuk memastikan agar KTM bisa berfungsi melalui program Prukades yang dikeroyok oleh Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga lain dan tentunya dunia usaha," ungkapnya.


Di samping itu ia juga mengatakan, adanya beberapa kawasan transmigrasi yang mengalami penurunan pendapatan disebabkan oleh minimnya infrastruktur penunjang di sekitar kawasan transmigrasi. Rusaknya jalan kabupaten atau jalan provinsi misalnya, menyebabkan masyarakat transmigran kesulitan untuk mendistribusikan hasil pertanian.

"Terkait ini kita punya job (pekerjaan) adalah memperjuangkan pembangunan infrstruktur penunjang tersebut di kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) maupun CSR dari perusahaan BUMN dan swasta, di daerah-daerah transmigrasi dan sekitarnya. Kalau mereka diberi infrastruktur itu, pendapatan mereka akan naik paling sedikit 40 persen. Itu akan secara signifikan menaikkan pertumbuhan ekonomi desa-desa kita," pungkasnya. (det)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Upaya Kementan Tekan Angka Kemiskinan dengan Program 'Bekerja'
  • Kementan Pacu Program Strategis untuk Tekan Kemiskinan
  • Angka Kemiskinan RI Turun ke 9,41%
  • PUPR Serah Terima 50 Kunci Rumah Khusus Nelayan Di Boalemo
  • Pemerintah Optimis Angka Kemiskinan Berkurang Jadi 8,9% di 2020
  • Nelayan di Boalemo Dapat 50 Rumah
  • PUPR Akan Bangun Rumah Untuk Warga Eks Timor Timur
  • PUPR Optimistis Target Sejuta Rumah Tercapai Akhir Tahun
  • Pemerintah Dorong Keluarga Miskin Jadi Menengah Tangguh
  • Urbanisasi Pengaruhi Kelangsungan Rantai Pasokan Pangan
  • Gorontalo Siapkan 36 Hektare Lahan Untuk Rumah Warga Tak Mampu
  • Anggaran Program Keluarga Harapan Telah Tersalurkan Rp19,6 Triliun
  • Tingkat Kepuasan PKH Capai 93,2%
  • BPS: Kualitas Hidup di Indonesia Meningkat di 2018
  • Survei: 93,2 Persen KPM Puas pada Program Keluarga Harapan
  • Tekad Jokowi: Tidak Ada Lagi Rakyat Tertinggal di Garis Kemiskinan
  • Indonesia Gandeng Lembaga Internasional Atasi Isu Kemiskinan
  • LSM Sebut Kualitas Hidup Orang Miskin di RI Membaik
  • Pemerintah Siapkan 21.000 Huntap Risha di Palu
  • Pemerintah Gelontorkan Rp 5,1 T Untuk Korban Gempa Lombok