Latest News
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      

Jokowi Tandatangani Inpres Moratorium Ekspansi Kebun Sawit

23 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Perkebunan dan Kehutanan | 2018-09-21
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah akhirnya resmi menerbitkan regulasi moratorium izin pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit sekaligus evaluasi izin kebun komoditas ekspor itu.

Regulasi itu termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika membenarkan bahwa inpres itu sudah diterbitkan. “Iya, info [penandatanganan Inpres No.8/2018] itu benar,” katanya, Kamis (20/9/2018).

Inpres yang berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan itu salah satunya menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi izin kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan.

Di sisi lain, Menteri Pertanian mendapat tugas untukmenyusun dan memverifikasi data dan peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sekaligus Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Adapun, Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) kebun-kebun kelapa sawit.

Dalam proses identifikasi dan evaluasi ini, pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk kebun sawit ditunda. Semua upaya di atas dilakukan di bawah Menteri Koordinator Perekonomian.

Moratorium izin perkebunan kelapa sawit merupakan janji Presiden Joko Widodo yang diucapkan saat peringatan Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 14 April 2016. Dengan mengerem ekspansi lahan, pelaku usaha kelapa sawit diharapkan dapat fokus menggenjot produktivitas.

Inpres moratorium semula direncanakan ditandatangani Presiden akhir Juli atau awal Agustus 2016. Penggodokan Inpres dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution karena melibatkan beberapa kementerian yang memilki otoritas di bidang perkebunan dan lahan. (bis)

- Tag : Kehutanan

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


Perkebunan dan Kehutanan

  • Pengusaha Karet Sambut Rencana Replanting
  • Kementan Terapkan Budidaya Ramah Lingkungan Hortikultura
  • Kementan Optimistis Peremajaan 185 Ribu Lahan Sawit Tercapai
  • Di CPOPC, Menko Darmin siap lawan kampanye hitam untuk perjuangkan kelapa sawit RI
  • Berjibaku Selamatkan Sawit dari Diskriminasi Uni Eropa
  • Kementan Dukung Replanting Sawit di Sulawesi Barat
  • Menteri LHK Tegaskan Komitmen Indonesia Tangani Pencemaran
  • Kementan Dorong Swasembada Sayuran di Pekarangan Rumah
  • BI Sumut Perluas Klaster Bawang Merah
  • Kementan Dukung Pengembangan Alpukat Pasaman Barat
  • Darmin: Moratorium Izin Hutan Sawit untuk Pembenahan
  • Moeldoko: Musim Panen Tiba, Harga Jagung akan Turun
  • PTPN V Remajakan Perkebunan Sawit
  • Kementan Yakin Panen Jagung di Jateng Hingga Akhir Tahun
  • Presiden Jokowi sebut pengembangan produk perkebunan jadi fokus utama
  • Papua Setop Izin Baru untuk Pertambangan dan Perkebunan
  • Manfaatkan Hutan Adat untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
  • Mendag Ajak Produsen CPO Lawan Kampanye Negatif dari Eropa
  • Kementan Optimistis Target Peremajaan Sawit Rakyat Tercapai
  • Sentra Produksi Jeruk Terus Dikembangkan