Latest News
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      

Pemerintah Beri Insentif Fiskal untuk Pariwisata Papua Barat

11 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Hubpartel | 2018-10-08
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu menuturkan untuk bisa meningkatkan perekonomian pariwisata di Papua Barat, pemerintah akan memberikan insentif fiskal. Nur mengatakan, insentif fiskal ini bisa berupa dukungan perpajakan yang ramah terhadap investasi juga kemudahan aturan.

Nur mengatakan Bappenas akan membawa rencana ini ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Terkait agar rencana pengembangan ekonomi pariwisata Papua Barat kedepan. "Sebenarnya sektornya banyak, tetapi memang kami pikir insentif fiskal ini penting untuk bisa menggairahkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat," ujar Nur di Kantor Gubenur Papua Barat, Senin (8/10).

Nur menjelaskan untuk bisa meningkatkan perekonomian rakyat juga perlu didukung fasilitas pendidikan juga yang memadai. Hal ini untuk bisa meningkatkan kualitas SDM dalam tata kelola perekonomian daerah kedepan.

"Program program pendidikan yang khsusu menyasar kepada ekonomi pariwisata juga perlu ditingkatkan," ujar Nur.

Senada dengan Nur, Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Wiratno menjelaskan nantinya untuk bisa melancarkan insentif fiskal ini perlu kebijakan nasional yang memuat wilayah wilayah yang memang berpotensi untuk dikembangkan ekonomi pariwisatanya.

"Bu Menteri sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang Provinsi Konservasi ini. Ini nantinya memuat bagaimana pengelolaan hutan dan wilayah konservasi. Sehingga pengembangan ekonomi juga bisa selaras dengan semangat menjaga ekosistem dan sumberdaya alam," ujar Wiratno dilokasi yang sama.

Ia mengatakan, selain insentif fiskal ini juga perlu adanya pendampingan. Pengembangan ekowisata menurutnya juga perlu dikawal agar kesiapan SDM dalam menggiring ekowisata ini juga memadai.

"Jangka pendek, hutan ini bisa menghasilkan ekonomi tapi tidak lupa untuk dijaga kelestariannya. Ini tentu perlu ada pendampingan," ujar Wiratno. (rep)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


Hubpartel

  • Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan di Papua
  • Jokowi Ajak Negara Asia-Pasifik Kembangkan Sektor Pariwisata
  • Presiden Jokowi Tinjau Jalan Tol Trans Papua
  • Pariwisata, Kunci Atasi Defisit
  • Kemendes PDTT Bantu Pengembangan Objek Wisata Solok Selatan
  • Menpar: Keuangan Syariah Bisa Dongkrak Potensi Wisata Halal
  • Tourism Malaysia Sebut Aceh Salah Satu Pasar Potensial
  • Kemenhub Uji Kelaikan Terbang 117 Pesawat Domestik
  • Kemenhub akan Tambah Jalur Penerbangan di Selatan Jawa
  • Presiden Jokowi Berharap Tidak Ada Lagi Kecelakaan Pesawat di Masa Mendatang
  • Menpar Janji Dukung Fasilitasi Pendanaan KEK Pariwisata
  • Tinggal setahun, pemerintah Jokowi kebut target proyek Tol Laut
  • Pengembangan ekonomi kreatif jadi kunci penggerak sektor pariwisata
  • Kemenhub Gelontorkan Rp 400 Miliar Subsidi Pelayaran Rakyat
  • Kemenhub Pesan 100 Kapal Perintis untuk Dukung Tol Laut
  • 13 Ruas Tol Baru Beroperasi Tahun Ini
  • Potensi Wisata Halal Indonesia Sangat Besar
  • Kemenpar Pasarkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas di Bali
  • Pemerintah Beri Insentif Fiskal untuk Pariwisata Papua Barat
  • Pascagempa, 1.728 BTS Sudah Beroperasi Kembali