Dorong KMP, Kementan Kerja Sama dengan SKPD dan Badan Usaha

13 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2018-11-05
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di pedesaan. Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, BKP Kementan sejak 2015 meluncurkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), untuk mendorong ketersediaan pangan dipedesaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Komponen kegiatan KMP meliputi pemberdayaan masyarakat dalam melakukan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan integrasi dukungan lintas sektor. BKP daerah kemudian bekerjasama dengan dinas instansi terkait, koperasi, badan usaha daerah dan Coorporate Social Responsibility (CSR)

"Saya sudah meminta kepada para Kepala Dinas agar membangun sinergitas dan koordinasi dengan dinas lainnya," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi menjelaskan dikantornya beberapa waktu lalu.

Pada 2015 – 2017 KMP telah dilaksanakan di 23 provinsi, 76 kabupaten, 77 kawasan/kecamatan, 388 desa,  388 kelompok; kemudian pada 2018 ditambah di 20 kabupaten, 20 kawasan/desa, dan 40 kelompok. 

Kelompok pelaksana KMP ini sangat bergairah mengusahakan berbagai komoditas sesuai potensi daerahnya masing-masing. Antara lain ada usaha budidaya jagung, pisang, sayuran, kambing, itik, dan ayam. Salah satu kelompok yang berhasil di Kelompok Gunung Mekar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, dengan kegiatan hortikultura Bunga Gumitir yang sudah menambah pendapatan sebesar Rp 11 juta.

Agung menambahkan, usaha ini sangat membantu meningkatkan pendapatan kelompok. Peningkatan pendapatan yang tercatat di Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) di masing-masing kawasan, rata-rata  15 persen per tahun secara nasional. Hasil tambahan pendapatan ini penggunaannya sesuai  musyawarah kelompok. Antara lain untuk memperluas skala usaha, menambah penerima manfaat pada kelompok dan jenis usaha lain.

Dari monitoring yang dilakukan,  peningkatan usaha produktif yang dilakukan kelompok  diharapkan masyarakat penerima manfaat KMP akan lebih mandiri. Untuk memperkuat model yang sudah berjalan, pada 2019, KMP mengalami transformasi menjadi Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) di daerah rentan rawan pangan di 12 provinsi, 13 kabupaten, 13 kawasan/desa, 13 gapoktan, dan 65 kelompok. 

PKU bertujuan untuk, pertamameningkatkan budidaya, dan pengolahan hasil dari hulu – hilir. Kedua, meningkatkan nilai tambah produk komoditas unggulan; ketiga meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin; keempat meningkatkan pendapatan; dan kelima membentuk lembaga usaha yang berbadan hukum.

Sasaran PKU adalah lokasi stunting dan atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ( Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) prioritas 3,4,5 dan atau persentase Rumah Tangga Miskin Petani (%RTM-P) di daerah rentan rawan pangan. (rep)

- Tag : Industri

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Dalam 4 Tahun Kementan Pangkas Inflasi Pangan
  • Mentan Amran Beri Sinyal Kartu Tani Bisa Dimanfaatkan untuk KUR dan Pembelian Benih
  • Pemerintah Akan Bentuk Tim untuk Mengoptimalkan Program Kartu Tani
  • Pengusaha Nilai Pemerintah Sukses Benahi Pertanian
  • Kemenperin Targetkan 10.000 IKM Masuk Pasar Online
  • Dorong Kerjasama Program Santri Tani dan OPOP
  • Program Santri Tani Milenial Untuk Cetak Eksportir Milenial
  • Kemendes Paparkan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan
  • Pengelolaan Usaha Pertanian Tersistematisasi
  • Sektor Pertanian Ubah Tradisi Impor Jadi Ekspor
  • Kementerian Pertanian Dorong Upaya Kemandirian Pakan
  • Ada Kemarau Panjang, BI Optimis Inflasi Tetap di Bawah 3,5 Persen
  • Korea Selatan Bakal Perluas Investasi Teknologi di Indonesia
  • Kemendes Digitalisasi Desa di Kabupaten Lombok
  • Gubernur BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Lebih Baik
  • Presiden Jokowi Mengapresiasi Operasi Kapal Ternak
  • Pemkab Tabanan Galakkan BUMDes dan BUMDes Bersama
  • KKP Minta Industri Kencangkan Serapan Garam Lokal
  • Presiden Jokowi Banggakan Garam NTT Lebih Bagus dari Produk Impor Australia
  • Pemerintah Semakin Gencar Lakukan Relaksasi ke Dunia Usaha