Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial ke Masyarakat di Sumatra Selatan

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Perkebunan dan Kehutanan | 2018-11-26
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Dalam rangka Reforma Agraria untuk pemerataan ekonomi, pemerintah kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat, yang kali ini adalah masyarakat Sumatra Selatan. Penyerahan ini dilakukan Presiden Joko Widodo yang bertempat di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Palembang, Sumatra Selatan.

"Melalui SK ini, kita ingin memperjelas hak hukum kepada petani dalam mengelola perhutanan sosial yang telah diberikan. Selain itu, lahan yang sudah diberikan agar digunakan secara produktif supaya bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi bapak dan ibu sekalian," pesan Presiden Joko Widodo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dalam laporannya menuturkan pentingnya lahan yang dikelola dengan sistem klaster. Sebab, lahan yang dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu dapat meningkatkan skala ekonomi.

"Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa tersebut. Dengan sistem klaster ini, kita akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten (ekonomi yang memenuhi kebutuhannya hanya menggunakan alat-alat modal) ke komersial," tutur Darmin.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan, pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal sehingga dalam waktu yang bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti tanaman kopi dan karet, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung.

"Untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah merancang komposisi bagi-hasil yang adil sehingga keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial lebih dinikmati oleh petani," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Sebagai informasi, target Perhutanan sosial adalah 12,7 juta hektare, dan sampai dengan bulan November 2018 telah direalisasikan seluas 2,17 juta Ha. "Kita akan membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas untuk mempercepat pelaksanaan program Perhutanan Sosial," kata Darmin. (sin)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementan Musnahkan Benih Sayur Impor Ilegal dan Gagalkan Penyelundupan
  • Gapki Dukung Retaliasi Sawit Pemerintah
  • Hutan Mangrove Muara Angke Bertambah 32.000 Pohon
  • PTPN V akan Perluas Lahan Sawit
  • Toraja Berencana Kembangkan Penangkaran Bibit Kopi
  • Mentan Bagikan 700 Ribu Bibit Unggul Kopi di Tanah Toraja
  • Mentan Dorong Hilirisasi Kakao dan Kopi
  • Mentan Ingin Rempah dan Kakao Kembali Berjaya
  • Program Peremajaan di Luwu Raya Kembalikan Kejayaan Rempah dan Kakao
  • Petugas KLHK Temukan Kebun Sawit Ilegal 206 Hektare
  • KLHK Targetkan Verifikasi 30.000 ha Hutan Adat
  • Sudah Tetapkan 7 Hutan Adat, KLHK Siapkan 6 Hutan Adat Lagi
  • Peremajaan Kebun Karet Ditarget Capai 700.000 Ha
  • KLHK Tetapkan 7 Hutan Adat Baru
  • Pemerintah Gabung Replanting Kebun Karet dan Pengolahan Kayu
  • Kementan Bidik Peremajaan 200.000 Ha Kebun Sawit Rakyat
  • PTPN Targetkan Serap 14 Ribu Ton Karet Petani Lokal
  • KLHK Tingkatkan Pengawasan Illegal Logging
  • Jokowi Serahkan 42 SK Hutan Sosial untuk 8.941 KK di Jawa Barat
  • Petani Ciamis Gembira Terima Bibit Durian dari Presiden