Latest News
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      

Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial ke Masyarakat di Sumatra Selatan

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Perkebunan dan Kehutanan | 2018-11-26
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Dalam rangka Reforma Agraria untuk pemerataan ekonomi, pemerintah kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat, yang kali ini adalah masyarakat Sumatra Selatan. Penyerahan ini dilakukan Presiden Joko Widodo yang bertempat di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Palembang, Sumatra Selatan.

"Melalui SK ini, kita ingin memperjelas hak hukum kepada petani dalam mengelola perhutanan sosial yang telah diberikan. Selain itu, lahan yang sudah diberikan agar digunakan secara produktif supaya bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi bapak dan ibu sekalian," pesan Presiden Joko Widodo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dalam laporannya menuturkan pentingnya lahan yang dikelola dengan sistem klaster. Sebab, lahan yang dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu dapat meningkatkan skala ekonomi.

"Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa tersebut. Dengan sistem klaster ini, kita akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten (ekonomi yang memenuhi kebutuhannya hanya menggunakan alat-alat modal) ke komersial," tutur Darmin.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan, pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal sehingga dalam waktu yang bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti tanaman kopi dan karet, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung.

"Untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah merancang komposisi bagi-hasil yang adil sehingga keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial lebih dinikmati oleh petani," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Sebagai informasi, target Perhutanan sosial adalah 12,7 juta hektare, dan sampai dengan bulan November 2018 telah direalisasikan seluas 2,17 juta Ha. "Kita akan membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas untuk mempercepat pelaksanaan program Perhutanan Sosial," kata Darmin. (sin)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


Perkebunan dan Kehutanan

  • PNG dan Fiji Tertarik Mikropropagasi Perkebunan Indonesia
  • Kementan: Nanas Madu dari Gunung Kelud Jadi Primadona
  • Pemda Siak Fasilitasi Peningkatan Produktivitas Sawit Rakyat
  • KLHK Amankan 57 Kontainer Kayu Ilegal dari Papua
  • Mentan Beri Bantuan Benih Kentang untuk Petani DAS Citarum
  • Kementan Tanam Satu Juta Benih Kopi di DAS Citarum
  • Aceh Barat Luncurkan Program Peremajaan Sawit
  • Mentan Canangkan Revitalisasi Kakao di Kolaka Utara
  • Kementan Terus Kembangkan Benih Hortikultura Bermutu
  • Peremajaan Lahan Sawit Capai 33 Ribu Hektare
  • Petani Teh Minta GPATN Kembali Digencarkan
  • RI Perkuat Kerja Sama dengan Inggris di Sektor Kehutanan
  • Kemendes PDTT Bantu Pemkab Lampung Barat Remajakan Kopi
  • Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial ke Masyarakat di Sumatra Selatan
  • Dana Lingkungan Hidup Diprioritas untuk Pemulihan Pohon
  • Pengusaha Karet Sambut Rencana Replanting
  • Kementan Terapkan Budidaya Ramah Lingkungan Hortikultura
  • Kementan Optimistis Peremajaan 185 Ribu Lahan Sawit Tercapai
  • Di CPOPC, Menko Darmin siap lawan kampanye hitam untuk perjuangkan kelapa sawit RI
  • Berjibaku Selamatkan Sawit dari Diskriminasi Uni Eropa