Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial ke Masyarakat di Sumatra Selatan

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Perkebunan dan Kehutanan | 2018-11-26
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Dalam rangka Reforma Agraria untuk pemerataan ekonomi, pemerintah kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat, yang kali ini adalah masyarakat Sumatra Selatan. Penyerahan ini dilakukan Presiden Joko Widodo yang bertempat di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Palembang, Sumatra Selatan.

"Melalui SK ini, kita ingin memperjelas hak hukum kepada petani dalam mengelola perhutanan sosial yang telah diberikan. Selain itu, lahan yang sudah diberikan agar digunakan secara produktif supaya bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi bapak dan ibu sekalian," pesan Presiden Joko Widodo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dalam laporannya menuturkan pentingnya lahan yang dikelola dengan sistem klaster. Sebab, lahan yang dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu dapat meningkatkan skala ekonomi.

"Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa tersebut. Dengan sistem klaster ini, kita akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten (ekonomi yang memenuhi kebutuhannya hanya menggunakan alat-alat modal) ke komersial," tutur Darmin.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan, pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal sehingga dalam waktu yang bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti tanaman kopi dan karet, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung.

"Untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah merancang komposisi bagi-hasil yang adil sehingga keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial lebih dinikmati oleh petani," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Sebagai informasi, target Perhutanan sosial adalah 12,7 juta hektare, dan sampai dengan bulan November 2018 telah direalisasikan seluas 2,17 juta Ha. "Kita akan membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas untuk mempercepat pelaksanaan program Perhutanan Sosial," kata Darmin. (sin)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementan Klaim Kemarau Tak Ganggu Produksi Cabai
  • Pertamina Dukung Petani Sumbar Kembangkan Serai Wangi
  • Teknologi Bujangseta Solusi Tingkatkan Produksi Jeruk
  • Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
  • Pacu Rempah Indonesia Kembali Berjaya di Dunia, Kementan Tebar 500 Juta Benih Unggul
  • Pemerintah Sediakan Lahan Hutan Gratis untuk Koperasi
  • Ribuan Potong Kayu Olahan Ilegal di Nunukan Diamankan
  • 241 Korporasi Mulai Pulihkan 3,26 Juta Ha Lahan Gambut
  • Pemerintah Siapkan 200 Juta Benih untuk Peremajaan Karet
  • Priangan Timur Tingkatkan Produksi Pisang Nasional
  • Skema Kemitraan Kehutanan Dongkrak Komersial HTI
  • KLHK Targetkan Penetapan Hutan Adat Seluas 6,53 Juta Hektare
  • Petani Palangkaraya Budidayakan Buah Naga di Lahan Gambut
  • Kementan Luncurkan Program BUN500
  • Penguatan Sistem Verifikasi Untuk Menekan Pembalakan Liar
  • Semangka Organik Jadi Produk Kebanggaan DPO
  • KLHK Dorong Percepatan Administratif Hutan Adat
  • Kementan Gandeng Taiwan Dorong Agribisnis Anggrek
  • KLHK Keluarkan Peta Hutan Adat
  • Ditjen Perkebunan Diapresiasi Soal Sinkronisasi Data Sawit