Menko Darmin Luncurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat Sebesar Rp 8,9 Miliar

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2018-12-06
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah Jokowi-JK meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan rakyat sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. KUR khusus peternakan rakyat disalurkan sebesar Rp 8,9 miliar dan diberikan kepada 69 anggota kelompok peternakan rakyat.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi masalah ketimpangan dan kemiskinan dengan memperkuat Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang mencakup lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melalui siaran pers, Jakarta, Kamis (6/12).

Menko Darmin melanjutkan, salah satu fokus pemerintah adalah memberikan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sementara dalam penyediaan lahan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, serta pendidikan vokasi untuk pilar kapasitas SDM.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah mengatur tentang KUR khusus. Artinya, KUR diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

"Seperti di Sumatera dan Kalimantan, pemerintah telah menyalurkan KUR khusus untuk replanting sawit. Lalu khusus untuk komoditas peternakan rakyat, KUR ini bisa digunakan baik untuk penggemukan, perah, maupun pembiakan ternak," terang Menko Darmin.

Adapun bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR khusus peternakan rakyat kali ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jateng, dan Bank Sinarmas, dengan offtaker PT Widodo Makmur Perkasa dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Pengayom Tani Sejagat.

Menko Darmin mengimbau bank atau penyalur KUR untuk turut mendukung KUR khusus peternakan rakyat ini. Caranya adalah dengan membantu peternak menyelesaikan persyaratan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dokumen pendukung lain dalam mengajukan KUR.

"Kekurangan persyaratan justru harus dibantu oleh bank, mengingat terbatasnya pengetahuan peternak kecil terhadap KUR ini. Selain itu, penarikan KUR baiknya dilakukan dengan sistem kartu sehingga peternak menarik KUR sesuai dengan kebutuhan pembiayaan, tegasnya.

Menurutnya, dengan sistem tersebut, pembiayaan tidak memberatkan peternak. Hal ini juga sejalan dengan telah diluncurkannya kartu tani di Jawa Tengah yang sudah dapat mengintegrasikan subsidi pupuk, rekening tabungan, dan penyaluran KUR. (mer)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kadin Gandeng Perusahaan Swedia untuk Digitalisasi Perikanan
  • Menteri Susi Ancam Uni Eropa karena Pasang Tarif Tinggi ke Produk Ikan Indonesia
  • Menteri Susi Berharap Banyak Negara Ikut Perangi Illegal Fishing
  • Menteri Susi: Kejahatan Perikanan Ancam Kemanusiaan
  • 25 Kelompok Ternak dapat Modal dengan Konsep Syariah
  • KKP Ajak Milenial Geluti Potensi Perikanan Indonesia
  • Menteri Susi Resmikan Pembangunan 16 Proyek Prioritas Kelautan dan Perikanan
  • Sukses Program Inseminasi Sapi, Khofifah Raih Penghargaan
  • Teluk Benoa Jadi Kawasan Konservasi, Ini Penjelasan KKP
  • KKP: Masa Depan Laut Indonesia Ditangan Milenial
  • Kementan Optimalkan Pelayanan Publik Varietas Pakan Ternak
  • Menteri Susi Putuskan Perairan Teluk Benoa Sebagai Kawasan Konservasi Maritim
  • Mentan Ingin Jatim Jadi Percontohan Produksi Sapi
  • Kementan Gelar Public Hearing Permentan Perunggasan
  • Menteri Susi Musnahkan 19 Kapal Ikan Asing Ilegal
  • Menteri Susi Resmikan Sentra Perikanan Terpadu di Natuna
  • Jokowi Ajak Belanda Bangun Sektor Maritim Indonesia
  • Kedaulatan Maritim Selat Malaka-Singapura Perlu Diperkuat
  • Menteri Susi Geram Masih Ada Pengusaha Tangkap Ikan Pakai Potassium
  • Kementan Dorong Usaha Peternakan Sapi di NTB