Menko Darmin Luncurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat Sebesar Rp 8,9 Miliar

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2018-12-06
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah Jokowi-JK meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan rakyat sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. KUR khusus peternakan rakyat disalurkan sebesar Rp 8,9 miliar dan diberikan kepada 69 anggota kelompok peternakan rakyat.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi masalah ketimpangan dan kemiskinan dengan memperkuat Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang mencakup lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melalui siaran pers, Jakarta, Kamis (6/12).

Menko Darmin melanjutkan, salah satu fokus pemerintah adalah memberikan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sementara dalam penyediaan lahan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, serta pendidikan vokasi untuk pilar kapasitas SDM.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah mengatur tentang KUR khusus. Artinya, KUR diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

"Seperti di Sumatera dan Kalimantan, pemerintah telah menyalurkan KUR khusus untuk replanting sawit. Lalu khusus untuk komoditas peternakan rakyat, KUR ini bisa digunakan baik untuk penggemukan, perah, maupun pembiakan ternak," terang Menko Darmin.

Adapun bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR khusus peternakan rakyat kali ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jateng, dan Bank Sinarmas, dengan offtaker PT Widodo Makmur Perkasa dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Pengayom Tani Sejagat.

Menko Darmin mengimbau bank atau penyalur KUR untuk turut mendukung KUR khusus peternakan rakyat ini. Caranya adalah dengan membantu peternak menyelesaikan persyaratan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dokumen pendukung lain dalam mengajukan KUR.

"Kekurangan persyaratan justru harus dibantu oleh bank, mengingat terbatasnya pengetahuan peternak kecil terhadap KUR ini. Selain itu, penarikan KUR baiknya dilakukan dengan sistem kartu sehingga peternak menarik KUR sesuai dengan kebutuhan pembiayaan, tegasnya.

Menurutnya, dengan sistem tersebut, pembiayaan tidak memberatkan peternak. Hal ini juga sejalan dengan telah diluncurkannya kartu tani di Jawa Tengah yang sudah dapat mengintegrasikan subsidi pupuk, rekening tabungan, dan penyaluran KUR. (mer)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Susi: Lintas Negara Harus Kerja Sama Berantas Ilegal Fishing
  • Peternak dan Produsen Setop Pemberian Antibiotik pada Pakan Unggas
  • Cegah Penangkapan Ikan Menggunakan Bom, DKP Sumbar Siap Lakukan Razia di Danau Singkarak
  • Kerbau Perah Silangit, Rumpun Baru dari Kementan
  • Menteri Susi Lepas Liarkan 870.000 Benih Lobster dengan Potensi Nilai Rp139,8 M
  • Menteri Susi: Benih Lobster tidak Boleh Lagi Ditangkap
  • Pemerintah dan Seniman Kampanyekan Bahaya Penyakit Hewan
  • Kunjungi Malaysia, Susi Teken Perjanjian Illegal Fishing
  • KKP Luncurkan Kawasan Tambak Kakap Putih Pertama Indonesia
  • KKP Tertibkan Lima Rumpon Ilegal Diduga Milik Nelayan Malaysia
  • Kementan Antisipasi Anthrax Jelang Idul Adha
  • Kementan Klaim Peternak Ayam Untung
  • Pemerintah Berkomitmen Mencegah Penyakit Hewan Menular
  • Dorong Digitalisasi, Kementan Data Ternak Secara Daring
  • Kementan Dorong Digitalisasi Pendataan Populasi Ternak
  • Cegah Zoonosis, Kementan Gandeng Berbagai Instansi
  • Kementan Berkomitmen Kembangkan Ternak Puyuh
  • Kerugian Tangkapan Ikan Ilegal Capai Rp 100 T per Tahun
  • RPHU Berperan Penting untuk Tingkatkan Ketersediaan Protein Hewani ASUH
  • Kementan Tingkatkan Ketersediaan Protein Hewani